Pengamat Nilai Menko yang Disindir Anies Ingin Ubah Konstitusi Adalah Luhut

Jakarta (Riaunews.com)- Bakal calon presiden Anies Baswedan menyebut ada Menteri Koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi UUD 1945. Namun, ia tak menyebut secara gamblang menko yang dimaksud.

Anies menyampaikan itu dalam acara ‘Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI’ yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023) malam.

“Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung,” kata Anies.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menafsirkan pernyataan Anies tersebut mengarah ke Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

“Kalau saya memperkirakannya ke sana, kemungkinan besar dimaksudkan Pak Anies itu Pak Luhut ya,” kata Jamiluddin kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/3).

Jamiluddin mengatakan Luhut sempat mengutarakan pendapatnya soal penundaan Pemilu 2024 pada medio Maret 2022 lalu. Kala itu, Luhut mengklaim memiliki ‘big data’ aspirasi rakyat Indonesia dari media sosial yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Jamiluddin juga menyinggung Luhut sempat menyebut rakyat ingin Jokowi terus menjabat. Karenanya, Jamiluddin berpendapat ucapan Luhut tersebut berkaitan dengan pernyataan Anies soal upaya mengubah konstitusi.

“Beliau kan pernah bilang konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR atau MPR. Nah terus dia bilang jika rakyat hendaki Jokowi terus memimpin kan, maka semua pihak harus terima konsekuensi itu. Mungkin ini ditafsirkan Anies bahwa ada upaya untuk ubah konstitusi untuk meneruskan Jokowi memimpin,” kata dia.

Tak hanya Luhut, Jamiluddin juga menilai beberapa para menteri di lingkaran Jokowi kerap menggaungkan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Di antaranya dilakukan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Bahlil pada tahun 2022 lalu mengklaim dunia usaha setuju Pemilihan Presiden (Pilpres) diundur dari 2024.

Bagi Jamiluddin, pernyataan kontroversial menteri-menteri Jokowi itu ada upaya mengatasnamakan aspirasi rakyat untuk mempersoalkan konstitusi.

“Ini tentu tak seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang duduk di eksekutif. Itu justru dilakukan di legislatif, meneruskan aspirasi masyarakat,” kata dia.

Tanggapan Jubir Luhut

Terpisah, Juru Bicara bakal calon presiden Anies Baswedan, Hendri Satrio berpendapat bukan sosok Menko yang seharusnya disoroti, melainkan pernyataan Anies untuk menjaga demokrasi di Indonesia.

“Bukan Menko-nya yang mestinya kita soroti, yang perlu disoroti itu ya komentarnya mas Anies tentang bagaimana demokrasi harus dijaga kan,” kata pria di akrab Hensat tersebut.

“Karena itu seperti dikatakan, orang-orang tak sejalan prinsip demokrasi berani bicara di luar,” tambahnya.

Hensat menilai pernyataan Anies terkait semangat menjaga demokrasi itu bisa menjadi concern bagi semua warga Indonesia jelang Pemilu 2024.

“Bukan Menko-nya, seharusnya concern-nya Anies jadi concern kita semua jelang pemilu,” kata dia.

Sementara, Jubir Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi enggan bicara banyak. Pasalnya, Anies tidak menyebut secara gamblang siapa menko yang dimaksud.

“Ya ini teka-teki yang harus bangsa Indonesia pecahkan bersama. Kami sendiri tidak bisa mengomentari pernyataan yang tidak jelas ditujukan kepada siapa. Di google juga enggak ada kok Menko yg bilang mau ubah konstitusi,” kata dia.***