Pengamat Nilai Prabowo Tak Boleh Membungkam Fadli Zon, Kritikan Harusnya Dipandang sebagai Pengawasan DPR

Anggota DPR RI Fadli Zonn

Jakarta (Riaunews.com) -Teguran Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kepada Fadli Zon dinilai tidak baik bagi pertumbuhan demokrasi di tanah air.

Sebab, untuk mewujudkan pemerintahan yang kredibel butuh kritikan yang membangun.

Hal tersebut dikatakan pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi, Rabu (17/11/2021).

“Seharusnya kritik yang diajukan anggota DPR dari parpol pendukung pemerintah dipandang sebagai autokritik, bentuk pengawasan dari dalam, atau apapun namanya,” ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Berkaca pada pernyataan mantan Menteri Luar Negeri AS ke-65, Colin Powell, kata Karim, pemerintahan yang terganggu bad news berarti di dalamnya terdapat masalah. Hal tersebut diungkapkan Colin Powell saat bad news menerpa kementerian yang dipimpinnya.

Oleh sebab itu, lanjut Karim, pemerintah sejatinya merespons dengan tindakan, bukan menegur atau mempersoalkan mereka yang mengkritik. Apalagi, banjir yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat sudah terjadi 3 minggu dan luput dari perhatian pemerintah.

“Sintang, seperti halnya Papua atau Jakarta, adalah bagian dari Republik Indonesia yang kita cintai,” tandasnya(RMOL)

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi menilai, yang dialami Fadli Zon termasuk salah satu bentuk dilema partisan. Bahkan, hal tersebut biasa dialami anggota partai politik lain yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Walaupun sama, Karim menilai sikap politik yang diambil bisa berbeda. Hal tersebut telah dilakukan Fadli Zon yang memilih tetap kritis terhadap pemerintah karena kedudukannya sebagai anggota DPR bertugas mengawasi kinerja pemerintah.

“Keputusan partainya masuk ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah diyakininya tidak bisa merampas fungsi pengawasan yang melekat sebagai anggota DPR RI,” kata Karim, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (17/11/2021).

Kendati begitu, ia tak menampik legislator lain yang menjadi bagian dari kekuatan pendukung pemerintah bisa saja mengambil sikap berbeda dengan Fadli Zon.

“Mereka bersikap mengamini apa pun kebijakan yang diambil. Bahkan, mereka pun akan ramai-ramai membela sikap dan kebijakan pemerintah,” ucapnya.

Ia menilai terguran dari Prabowo kepada Fadli Zon bisa jadi bukan atas permintaan pemerintah, melainkan tafsir terhadap kepatutan pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintahan.

Menurutnya, kritik dari orang-orang di lembaga yang memang seharusnya mengkritik pemerintah merupakan bentuk pengawasan dan sesuai konstitusi.

Artinya, sebagian orang membaca sikap bergabung dengan pemerintah harus menyetujui setiap kebijakan diambil pemerintah dan menghentikan apa pun yang dapat merusak hubungan parpol koalisi dan pemerintahan.

“Tapi tafsir seperti ini tidak pernah monolit. Dalam setiap parpol selalu ada pihak yang tidak bersetuju atas hal tersebut. Sehingga, sikap politik parpol terhadap pemerintah selalu lentur dan butuh waktu untuk membulatkannya,” pungkasnya.***

Tinggalkan Balasan

Next Post

ART Palsukan Tanda Tangan Ibunda Nirina Zubir, Aset Berupa Tanah Senilai Rp 17 M Diraup

Kam Nov 18 , 2021
332 Jakarta (Riaunews.com) – Kasus mafia tanah senilai Rp 17 miliar. Riri Khasmita menguasai aset-aset keluarga Nirina Zubir dengan diduga […]
%d blogger menyukai ini: