Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Oleh Diajeng Kusumaningrum, Fasilitator MT Mar’atus Sholihah Pangkalan Kerinci Riau
Perayaan HUT RI yang ke 79 telah selesai digelar di IKN dan Jakarta sekaligus. Gelaran kali ini nampak gemerlap karena pemerintah telah menghabiskan dana Rp 87 miliar untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI di IKN (cnnindonesianews, 14/8/2024).
Anggaran ini melonjak dari estimasi sebelumnya yaitu Rp 53 miliar. HUT RI pada 17 Agustus 2024 ini akan diselenggarakan di Jakarta dan IKN sehingga menyedot lebih banyak anggaran naik 64% dari anggaran perayaan kemerdekaan tahun lalu.
Memang telah ditegaskan oleh kepala staf presiden Moeldoko, bahwa tidak ada hal yang mahal untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, hal itu sudah dihitung dan disiapkan anggarannya dengan matang (liputan6.com, 6/8/2024).
Nah, apa kata dunia mengenai perayaan HUT RI ke 79 ini? Reuters telah membuat artikel yang berjudul ‘Indonesia Holds Curtailed Independence Day Event in Troubled New Capital‘ ( Indonesia Menggelar Upacara Hari Kemerdekaan di Ibukota Baru yang Bermasalah) ( CNBCIndonesia.com, 17/08/2024).
Reuters juga menyebutkan bahwa upacara di IKN berskala kecil sebab kota tersebut masih dalam tahap pembangunan. Sejumlah masalah pembangunannya juga disebutkan blak-blakan oleh koran asing tersebut diantaranya penundaan konstruksi, kekurangan pendanaan akibat Covid, investasi asing seret dan pengunduran diri para pemimpin proyek IKN.
Sebagai informasi, Reuters merupakan salah satu kantor berita terbesar dunia yang berkantor di London, Inggris. Reuters memiliki jurnalis di seluruh dunia, selain itu mereka juga memiliki prosedur pengecekan fakta untuk melaporkan berbagai berita dan informasi di seluruh penjuru dunia.
Nampaknya memang gelaran perayaan kemerdekaan tersebut tak dianggap. Memang Indonesia telah dikenal dunia sebagai negara yang terlilit hutang. Sebagai catatan, posisi utang luar negeri Indonesia pada triwulan kedua 2024 tercatat sebesar 48,6 miliar dolar AS atau Rp 6427,8 triliun (www.bi.go.id, 16/8/2024).
Meskipun pencitraan dibuat sebaik mungkin untuk menarik investor asing berperan dalam pembangunan IKN, bagi publik internasional itu artinya hanyalah ‘Indonesia ingin menambah hutang lagi’ kepada dunia.
Rakyat dan para pengamat politik akhirnya hanya bisa geleng-geleng kepala melihat upaya presiden Jokowi beserta jajarannya yang demikian besar untuk mewujudkan kemewahan perayaan kemerdekaan di IKN. Demi apa sebenarnya semua itu dilakukan, dan anggaran yang sedemikian besar dikorbankan oleh pemerintah?
Presiden Jokowi dikenal memiliki ambisi untuk menjalankan politik mercusuar sebagaimana yang pernah dijalankan oleh presiden Soekarno yaitu untuk memperlihatkan kehebatan Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu dibuatlah proyek-proyek besar dan perhelatan-perhelatan internasional agar Indonesia memiliki nama yang hebat di mata global. Jika memang demikian, maka sebenarnya jumlah utang luar negeri Indonesia yang demikian besar sudah cukup untuk menggagalkan rencana tersebut.
Analoginya, jika ada seseorang yang memiliki banyak hutang di mana-mana kemudian dia membangun rumah yang mewah serta menggelar berbagai pesta di rumahnya namun orang-orang sudah mengenalnya sebagai orang yang terlilit hutang, maka bangunan mewah dan pesta-pestanya pun menjadi tidak ada artinya lagi di mata masyarakat.
Apalagi jika skalanya adalah pemimpin negara, maka seharusnya lebih bijak di dalam membelanjakan sesuatu, terlebih apabila kondisi keuangan rumah tangga dalam negeri sedang kesulitan.
Jika memang status suatu negara ingin dikatakan baik atau terhormat di mata dunia maka sebenarnya sudah ada standar yang disepakati internasional untuk mengukurnya, yaitu diantaranya IPM atau indeks pembangunan manusia.
Indeks pembangunan manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup titik sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar titik dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
Sedangkan pada 2023-2024 UNDP mencatat IPM atau human development index di level internasional Indonesia berada di urutan ke 112 dunia. Dari indeks ini terlihat bahwa Indonesia cukup jauh tertinggal dari negara-negara lainnya.
Standar lain untuk mengukur status kemajuan suatu negara adalah Indeks Gini. Indeks gini atau gini ratio digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah titik nilai indeks gini berkisar antara 0 hingga 1 titik jika nilai indeks ini mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin melebar atau mendekati ketimpangan sempurna.
Indonesia sendiri berada di peringkat ke 62 negara paling timpang di dunia dengan indeks gini sebesar 0,379 (www.bps.go.id, 1/7/2024). Jadi, masih banyak PR dalam negeri yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah.
Maka sebetulnya apalah artinya kita merayakan kemerdekaan, sementara kita belum merdeka dari hutang-hutang dan kesenjangan ekonomi di dalam negeri. Sebagai sebuah negara mayoritas muslim maka sejatinya menurut Islam kemerdekaan adalah terbebasnya manusia atau suatu negara dari penghambaan kepada selain Allah.
Oleh karena itu, bukankah bermegah-megah melakukan perayaan demi gengsi di mata dunia adalah menghamba kepada pujian dari selain Allah, yaitu mengharap pujian serta gengsi di mata internasional?
Jika memang ingin menghargai dan menghormati kemerdekaan bukankah sudah seharusnya Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia mengirimkan pasukan militernya yang sangat tinggi kualitas dan kuantitasnya itu untuk membebaskan saudaranya yang sedang terjajah di Palestina?
Bukankah isi dari pembukaan undang-undang dasar yang seringkali kita baca ketika upacara hari Senin adalah bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan? Dan bukankah juga lebih baik menolong rakyatnya sendiri yang sedang berjuang mendapatkan penghidupan yang layak lebih baik daripada memperjuangkan tepuk tangan internasional? Wallahu A’lam bishshowwab.
