Pimpinan MUI Pertanyakan Urgensi PSN PIK 2 dan Rempang: Pembangunan Ini untuk Rakyat atau Oligarki?

Jakarta (Riaunews.com) – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mempertanyakan urgensi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap merugikan masyarakat sekitar. Hal ini menyoroti kasus PSN PIK 2 yang menimbulkan banyak masalah sehingga kepentingan pembangunan justru dipertanyakan.

“Kita melihat kasus yang terjadi di PIK 2 dan di Rempang benar-benar telah melukai dan mencederai hati kita sebagai warga bangsa karena paradigma yang dipergunakan untuk memajukan kawasan tersebut bukan lagi pembangunan untuk rakyat tapi rakyatlah yang harus dikorbankan untuk kepentingan pembangunan,” kata Anwar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/1/2025), dikutip dari inilah.com.

“Pembangunan di daerah tersebut benar-benar hanya menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi segelintir orang yang kita sebut dengan oligarki,” sambung Anwa menegaskan.

Anwar tidak menampik publik kerap dibingungkan dengan data dan fakta di mana kesejahteraan rakyat yang sering digaungkan justru hanya menjadi janji palsu penguasa. Ia menilai hal ini tidak terlepas dari kolusi di antara penguasa dengan para pengusaha yang semakin erat.

“Untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tampak sekali lebih berpihak kepada kepentingan pemilik kapital sementara kepentingan rakyat dan orang banyak benar-benar terabaikan,” ujarnya.

Di sisi lain, Anwar menjelaskan alasan pemerintah melakukan hal tersebut sebab sedang membangun bangsa. Sementara, jika para pengusaha tidak mau melakukan investasi, maka ekonomi nasional tentu akan mandeg dan tidak bisa tumbuh.

“Untuk itu pemerintah melakukan berbagai hal di antaranya menyambut kehadiran mereka dengan karpet merah dengan memberi mereka konsesi lahan untuk ditambang, atau ditanami sawit dan atau untuk dijadikan kawasan perumahan, industri serta perdagangan, dan lain-lain,” tuturnya.

Tidak sampai di situ, Anwar mengungkap oknum pemerintahan bahkan siap untuk memasang badan jika pada pengusaha melanggar hukum. Atas tindakan tersebut, tidak heran jika publik kerap mempertanyakan kepada siapa pemerintah mengklaim tengah membangun bangsa ketika mereka justru melindungi kepentingan segelintir oligarki dan mengabaikan perlindungan warga sipil.

“Akibatnya mereka dengan mudahnya merampas tanah dan hak-hak rakyat sehingga rakyat mereka buat benar-benar kehilangan kedaulatannya. Rakyat benar-benar terlihat sangat tidak berdaya di depan duet pengusaha dan penguasa tersebut,” terangnya.

Oleh sebab itu, Anwar menegaskan tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan sebab akan menimbulkan kekecewaan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Lebih lanjut ia pun menyerukan agar pemerintah bisa meninjau kembali pemberian kelonggaran terhadap para oligarki agar tidak terus menumbuhkan dendam rakyat kepada para pengusaha dan penguasa.

“Kasihan sekali kita dengan nasib rakyat di negeri ini karena Pancasila tidak bisa membela kepentingan mereka,” tegas Anwar menyesalkan.***