Projo Sebut Kebijakan Pemerintah Seperti Dagelan, Tes PCR Perjalanan Diwajibkan Saat Penerbangan Dihapus

Relawan Jokowi alias Projo mendesak presiden membersihkan mafia tes PCR di tubuh pemerintah. Mereka menilai ada mafia di balik aturan wajib tes PCR untuk perjalanan jarak jauh.

Ketua Satgas Nasional Gerakan Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP Projo Panel Barus menilai keberadaan mafia PCR juga terlihat dari aturan yang berubah-ubah. Ia menilai ada pihak yang berniat mempertahankan tes PCR meski tak ada urgensi.

“Projo mendukung Presiden Jokowi membersihkan anasir-anasir mafia di sekitarnya,” ucap Panel dalam keterangan tertulis, Senin (1/11).

Ia mencontohkan aturan Kementerian Perhubungan mewajibkan tes PCR bagi pengguna transportasi darat dengan jarak tempuh 250 kilometer. Kebijakan itu diterbitkan saat kewajiban tes PCR untuk penerbangan dihapus.

Panel mengatakan gonta-ganti aturan akibat pengaruh mafia PCR ini membingungkan rakyat. Selain itu, aturan tersebut membebani rakyat di masa-masa sulit seperti sekarang.

“Ini kayak dagelan, dihapus untuk pesawat udara, tapi diberlakukan di transportasi darat,” ujarnya.

Panel berpendapat Jokowi harus segera menghapus ‘operasi kebijakan’ di balik aturan tes PCR. Ia berharap Jokowi bisa meringankan beban rakyat.

“Presiden Jokowi dapat segera bertindak. Beliau tahu mana kardus, mana kayu jati,” tuturnya.

Belakangan, pemerintah telah mengevaluasi kebijakan tersebut dan tak lagi mewajibkan syarat tes PCR untuk melakukan penerbangan.

Sebelumnya, aturan wajib tes PCR jadi sorotan publik. Sejumlah kalangan masyarakat mendesak pemerintah menurunkan harga tes PCR yang terlalu tinggi.

Setelah desakan publik, pemerintah menurunkan harga tes PCR. Harga tes itu maksimal Rp275 ribu di Jawa-Bali dan Rp300 ribu di provinsi lainnya.

Meski harga telah diturunkan, perdebatan belum selesai. Keterlibatan sejumlah pejabat negara dalam bisnis tes PCR terungkap ke publik.

Beberapa menteri, seperti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir terseret. Mereka diduga ikut bisnis tes PCR lewat
PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Namun, tudingan itu ditepis Jubir Menko Marves Jodi Mahardi.

“Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat,” kata Jodi melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com pada Senin (1/11).***