Said Aqil nilai Pemerintahan Jokowi gugup dan gagap hadapi Covid-19

Jakarta (Riaunews.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengapresiasi pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid-19). Namun, menurutnya, pemerintah masih terlihat gugup dan gagap menghadapi pandemi virus corona (Covid-19).

“Mengenai apa yang kita lihat, kita saksikan melalui media massa, alhamdulillah pemerintah kita juga sangat berhati-hati dalam merespons dan mengatasi Covid-19 ini,” kata Said saat menerima Satgas Lawan Covid-19 DPR RI di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Baca: Pengadilan vonis Jokowi bersalah karena putuskan internet di Papua

Namun, Said memberikan sejumlah catatan lain, yaitu kegugupan dalam penanganan wabah dan sering kali kebijakan antarlembaga negara dalam menangani pandemi corona tumpang tindih.

“Catatan pertama, kelihatan pemerintah ini gugup, gagap, sepertinya menghadapi Covid-19 berangkat dari nol, dari ketidakmampuan,” ujarnya.

Said tak merinci lebih jauh pernyataannya soal kegagapan dan kegugupan pemerintah. Ia hanya menyatakan tumpang tindih kebijakan antarlembaga akhirnya menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.

Said berpendapat dalam menghadapi pandemi dan dampaknya harus dilakukan secara bersama-sama. Namun Said melihat hingga saat ini pemerintah melakukan itu.

Baca: Pemerintahan Jokowi bisa dicap Anti-Islam karena Erick Thohir minta karyawan BUMN masuk kerja H+1 lebaran

Dia menyebut pemerintah sejauh ini tidak melibatkan PBNU atau ormas-ormas lain dalam penanganan corona. Padahal, kata dia, PBNU punya jaringan yang luas hingga ke tingkat dusun.

“Kelihatan sekali pemerintah sendirian, tidak mau mengajak kita ini. Apa karena kita tidak dipercaya? Apa masih diragukan?” ujarnya.

Said juga menyinggung hal lain, mulai dari minimnya bantuan kepada pesantren hingga aturan pembukaan masjid.

Dia bilang pemerintah memberi kelonggaran kepada mal dan pasar, namun pembukaan masjid diperketat.

Baca: DMI serukan seluruh masjid dibuka untuk shalat lima waktu dan Jumatan

“Kalau kita sih paham. Saya paham. Kalau kita sih paham, saya paham. Tapi masyarakat umum, tersinggung berat. Apalagi ketika DPR bersama BPIP mengadakan konser itu. Menyinggung perasaan betul itu,” kata Said.

“Bukan berarti kita menafikan apa yang sudah dilakukan pemerintah, tapi ternyata akibat main sendiri, kurang koordinasi dengan baik, kesannya itu memunculkan kesan negatif,” imbuhnya.

***