Selasa, 26 November 2024

Said Didu berharap Nadiem Makarim sadar akan kesalahan yang diperbuat

Ikuti Riaunews.com di Google Berita
 
Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. (Foto: Kumparan)

Jakarta (Riaunews.com) – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi yang sudah banyak makan asam garam di dunia pendidikan negeri ini mulai kompak menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.

Setelah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), kini giliran Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang memutuskan mundur.

Baca: Komisi X bakal panggil Nadiem-Sampoerna buntut kisruh Organisasi Penggerak Kemendikbud

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu pun bereraksi. Dia meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim segera sadar dengan kesalahan yang dilakukan. Kesadaran itu penting untuk masa depan pendidikan bangsa.

“Pak Menteri Nadiem Makarim, saya berharap anda segera sadar agar generasi bangsa ini selamat dari kehancuran,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Jumat (24/7/2020), mengomentari pemberitaan tentang mundurnya PGRI dari POP menyusul Muhammadiyah dan NU.

Adapun keputusan PGRI mundur didasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pengurus PGRI Provinsi seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi (PKO), Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan (BPPSP) PGRI yang dilaksanakan, Kamis (23/7).

PGRI melihat POP Kemendikbud menunjukkan ketidakjelasannya. Terutama mengenai aspek akuntabilitas dan transparansi penetapan peserta POP Kemendikbud.

Baca: Giliran PGRI yang mundur dari Organisasi Penggerak Kemendikbud karena dinilai tak transparan

“PGRI memandang bahwa perlunya prioritas program yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan (Continuing Professional Development),” ujar Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi.

Muhammadiyah dan NU sudah lebih awal menyatakan sikap tegas mundur dari POP Kemendikbud. Kedua ormas Islam terbesar di Indonesia ini menilai POP Kemendikbud tidak jelas dan terkesan hanya formalitas belaka.***

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *