Jakarta (Riaunews.com) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta jujur atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II yang penuh kontroversi.
Wakil Ketua Komisi X DPR , Abdul Fikri Faqih mengungkap keanehan soal penerbitan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II yang katanya akibat ‘ketidaksengajaan’ pihak Direktorat Sejarah Kemendikbud itu.
“Bagaimana bisa, katanya belum siap diedarkan tapi kok sudah terbit ISBN,” kata Fikri.
ISBN (International Standard Book Number) atau angka standar buku internasional adalah kode pengidentifikasian terdiri atas deretan angka 13 digit yang bersifat unik, yang menjadi pembeda dengan ISBN pada buku lain. ISBN berisi informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercakup dalam ISBN.
Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbukuan, Pasal 30 ayat (f) menyebut penerbit berkewajiban mencantumkan angka standar buku internasional (ISBN). Dan Pasal 48 ayat (b) menyebut, buku baru dapat diterbitkan setelah mencantumkan angka standar buku internasional (ISBN), sebagaimana Pasal 30 ayat (f) tersebut.
“Hal ini menunjukkan Kamus jilid I dan II ini sudah siap terbit, bukan tidak disengaja atau masih naskah,” imbuh Fikri menyindir pernyataan Kemendikbud sebelumnya.
Seperti diketahui, Kamus Sejarah ini menjadi sorotan banyak pihak karena menghilangkan nama sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama, seperti Hasyim Asy’ari hingga Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, namun memasukkan nama sejulah tokoh PKI, seperti Samaun dan DN Aidit.
Dalam halaman utama Kamus Sejarah Indonesia tercantum informasi nama-nama pengarah, narasumber, editor, pembaca utama, penulis, penerbit dan lain-lain.
Sebagai Pengarah tercantum Hilmar Farid (Direktorat Jenderal Kebudayaan) dan Triana Wulandari (Direktur Sejarah). Tercantum sebagai penerbit adalah Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan nomor ISBN: 978-602-1289-76-1.
Hilmar Farid diketahui selama ini ‘dekat’ dengan komunis, bahkan menganggap PKI adalah korban dan bukan pelaku dari gerakan 30 September 1965 silam.***
