Jakarta (Riaunews.com) – Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti kembali menyoroti rencana pemerintah Joko Widodo memindahkan ibukota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Haris mengungkap, sebagaimana dikatakan salah satu orang dekat Presiden Jokowi, Andrinof Chaniago bahwa salah satu alasan mendasar memindahkan ibukota negara ke Kalimantan Timur untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah.
“Persoalannya, belum ada kajian yang matang sebab utama berlanjutnya sentralisasi dan ketimpangan antar Jawa dengan luar Jawa,” kata Haris Rusly Moti kepada wartawan di Jakarta, Ahad (6/2).
Haris miris, rakyat Indonesia seluruhnya ibarat kerbau yang dicucuk hidungnya, dipaksa menerima kebijakan sepihak pemerintah untuk memindahkan ibukota negara.
“Mereka bilang alasannya sudah matang tapi kita sebagai warga negara tak pernah baca, apalagi diajak diskusi tentang IKN,” ujar Haris Rusly.
Haris tak habis pikir, kabar bahwa ibukota negara dijadikan objek investasi. Padahal, lanjut dia, ibukota negara merupakan wilayah strategis pertahanan negara yang di dalamnya terdapat objek vital seperti Istana Negara, Gedung Parlemen, Markas Besar TNI dan Polri, Kantor BIN dan sebagainya.
Belum lagi, sambung dia, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Putra Mahkota Abu Dhabi Pangeran Mohammed Bin Zayed akan gelontorkan uang milyaran dolar untuk bangun IKN.
“Persoalan pindah ibukota negara itu persoalan nasional bangsa kita. Mestinya seluruh elemen dan komponen rakyat diajak bicara. Kenapa malah yang diajak bicara hanya investor asing semata? Mana mau investor asing yang profit oriented itu diajak terlibat membangun pertahanan negara di IKN?” pungkas Haris Rusly Moti.***