SoftBank Mundur, Jokowi Buka Opsi Pembangunan IKN dari Dana Urunan Masyarakat

Jakarta (Riaunews.com) – Di tengah mundurnya Softbank dari rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru-baru ini, Presiden Jokowi membuka peluang masyarakat bisa ikut mendanai proyek besar ini di Kalimantan Timur.

Opsi ini diungkapkan oleh Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono. Dia menjelaskan, sumber pendanaan pembangunan IKN akan diusahakan sedapat mungkin dari kas negara atau APBN. Namun, pemerintah juga membuka opsi lain dari berbagai sumber sesuai undang-undang seperti kerja sama dengan investor lain, dari swasta atau BUMN.

Kerja sama dengan swasta dan BUMN, kata dia, antara lain berupa pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi. Opsi lain, sumber dana dari creative financing seperti crowd funding atau urun dana, dana filantropi, ataupun dana corporate social responsibility (CSR).

“Crowdfunding (urun dana) adalah satu dari banyak alternatif pendanaan dari non-APBN. Urun dana merupakan penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi atau sosial,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (25/3/2022).

Lebih lanjut, Sidik menyebut, pembiayaan IKN dari dana patungan masyarakat ini sifatnya sukarela. Karena itu, pemerintah menurutnya tidak akan mewajibkan rakyat menyumbang ke IKN.

“Tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri,” ujar dia.

Sidik menjelaskan, opsi urun dana ini diambil dengan tujuan memberikan kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mempunyai rasa memiliki di IKN. Pendanaan dari urun-dana bisa dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu, seperti misalnya taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artifak hutan.

“Intinya urun dana sebagai salah satu alternatif pembiayaan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat,” ujar dia.

Berdasarkan catatan kumparan dari Kementerian Maritim dan Investasi, pengerjaan IKN tahap pertama pada 2022–2024 sendiri memakan biaya cukup besar, mencapai Rp 446 triliun. Biaya itu akan digunakan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan seperti Istana Kepresidenan dan Gedung Parlemen.

Dari jumlah itu, 20 persen berasal dari APBN, sedangkan 80 persen sisanya ditargetkan datang dari investasi, partnership, atau penerbitan obligasi.***