Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan pemerintah ingin meningkatkan kepemilikan rumah masyarakat melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Meski bersifat gotong-royong nyatanya tak semua masyarakat boleh mendapatkan manfaat Tapera.
“Di sana ada yang dinamakan gotong royong karena nanti yang bisa memanfaatkan hanyalah masyarakat tertentu, tidak semuanya, itulah makanya disebut gotong royong,” ujar Eko dalam diskusi online bersama media, Jakarta, Jumat (5/6/2020).
Baca: Tapera bantu pekerja miliki rumah impian
Eko mengatakan, penyediaan rumah melalui prinsip gotong royong diperlukan karena Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) terbatas untuk memberikan suntikan bantuan pengadaan rumah murah.
Selama ini pendanaan rumah murah mengandalkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau skema subsidi dana bergulir sejak 2010.
“Kita ingin ke depan dengan adanya Tapera target ini mestinya bisa lebih ditingkatkan. Kita menghadapi hal yang selama ini bertahun-tahun kalau mengandalkan APBN, APBN itu terbatas, tapi prinsipnya Tapera nanti dijelaskan itu adalah gotong royong,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eko juga menjelaskan mengenai realisasi pengadaan rumah murah dalam lima tahun terakhir. Setidaknya ada 10 provinsi dengan penyediaan rumah murah terbanyak atau lebih dikenal dengan KPR (Kredit Pemilikan Rumah).
Baca: PP Tapera diteken Jokowi, gaji pekerja bakal dipotong 3 persen tiap bulan
“Bagaimana realisasi bantuan pembiayaan perumahan selama lima tahun terakhir? Dari seluruh Indonesia ada 10 provinsi terbesar yang merealisasikan KPR subsidi 70 persen dari realisasi nasional,” jelasnya.
Pertama, Jawa Barat memiliki realisasi 277.000 unit, lalu Banten 75.000 unit, Sumatera Utara 50.000 unit, Jawa timur 49.000 unit, Riau 46.000 unit, Sumatera Selatan 44.000. Kalimantan Selatan 40000, Sulawesi Selatan 39.000 unit, Jawa Tengah 39.000 unit dan Kalimantan Barat 31.000 unit.
“Ini bukan berarti sebaran KPR bersubsidi hanya di 10 provinsi, KPR bersubsidi tersebar di 34 provinsi dan pengalaman kita KPR subsidi masuk di satu wilayah tidak ada cerita realisasinya nol,” tandasnya.***
