Ironi negeriku; rakyat dipajak tanah dipalak

Alfiah S.Si
Alfiah S.Si


Oleh Alfiah, S.Si

Sungguh malang tinggal di negeri yang konon dijuluki zamrud khatulistiwa, negeri yang gemah ripah loh jinawi.  Betapa tidak?  Harusnya rakyat sejahtera, makmur dan bahagia, kini harus gigit jari karena kesejahteraan justru hanya diwakili pejabat berdasi dan kapitalis lagi.

Sah, Pemerintah bersama DPR RI sepakat menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen pada April tahun 2022 mendatang. Hal ini seiring dengan disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, tarif PPN akan kembali naik mencapai 12 persen pada tahun 2025, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (money.kompas.com/read/2021).

Belum lagi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP).

Meski Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan pemberlakuan NIK menjadi NPWP tidak otomatis menyebabkan pemilik NIK akan dikenai pajak, namun tetap saja kebijakan ini akan membebani pengusaha yang pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban.

Memang disebutkan bahwa UU HPP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, serta mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu juga disebutkan untuk, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

Apapun tujuan yang disampaikan, jelas bahwa Pemerintah terus mencari cara agar tidak ada individu dan obyek harta/kepemilikan yang lepas dari pajak. Kebijakan – kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak nyatanya berbanding terbalik dengan kebijakan merevisi pengelolaan harta publik berupa Sumber Daya Alam.

Wajar kita bertanya mengapa pemerintah mengejar pajak? Padahal pajak justru semakin membebani rakyat hingga ke lubang jarum sementara pemerintah justru meloloskan sumber daya alam berlimpah dinikmati segelintir orang karena pengelolaan kapitalistik.

Sesungguhnya dengan berlimpahnya sumberdaya alam Indonesia, rakyat negeri ini bisa bebas dari pajak, biaya pendidikan murah bahkan gratis serta terpenuhinya berbagai kebutuhan pokok rakyat. Hanya sistem Islam yang menjamin terpenuhinya berbagai kebutuhan rakyat tanpa harus terbebani pajak. Pemimpin dalam sistem Islam adalah pelayan rakyat bukan pemalak rakyat.

Rasulullah SAW bersabda, ‘Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.’” (HR Ibnu Asakir, Abu Nu’aim).

Adapun pajak, Islam jelas mengharamkan. Beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

. إِنَّ صَاحِبَ الْمَكسِ فِيْ النَّارِ “Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]

Hadits tersebut dikuatkan oleh hadits lain, seperti. “Dari Abu Khair Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata ; “Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkankan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu ‘anhu, maka ia berkata : ‘Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka”[HR Ahmad 4/143, Abu Dawud 2930].

Wallahu a’lam bi ash shawab.

Tinggalkan Balasan

Next Post

Suhardiman Amby Ditunjuk Jadi Plt Bupati Kuansing

Rab Okt 20 , 2021
533 Pekanbaru (Riaunews.com) – Wakil Bupat Kuantan Singingi Suhardiman Amby ditunjuk oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menjadi Pelaksana tugas (Plt), […]
%d blogger menyukai ini: