BBM Naik Rakyat Kian Panik

Oleh : Alfiah, S.Si

PT Pertamina (Persero) resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 92 atau Pertamax menjadi Rp 12.500 – Rp 13.000 per liter mulai 1 April. Pemerintah pun berencana akan mensubsidi penuh Pertalite. Melonjaknya harga Pertamax menambah deret lonjakan harga berbagai kebutuhan rakyat. Hal ini tentu berimplikasi rakyat beralih menggunakan bensin jenis Pertalite yang masih ‘disubsidi’ pemerintah.

Seberapa besar masyarakat yang akan beralih dari Pertamax ke Pertalite juga tidak bisa diprediksi. Melihat juga kebutuhan masyarakat lainnya yang serba mahal saat ini, akan memungkinkan masyarakat secara masif untuk beralih menggunakan Premium. Oleh karena itu, menurut pemerintah energi yang disalurkan pemerintah, baik itu subsidi LPG, listrik, dan BBM kepada masyarakat lebih baik langsung disalurkan kepada penerima manfaat atau subsidi tertutup, bukan dengan subsidi berdasarkan komoditas.

Sebenarnya istilah subsidi dan naiknya berbagai kebutuhan rakyat, termasuk Pertamax menunjukkan tunduknya nagara terhadap korporat dan abainya peran negara terhadap rakyat. Sebenarnya tak ada implikasi langsung tingginya harga minyak mentah dunia atau efek perang Rusia-Ukraina terhadap mahalnya BBM dalam negeri, karena Indonesia adalah salah salah satu produsen minyak terbesar di dunia.

Berdasarkan data Trading Economics, produksi minyak mentah di Indonesia telah masuk 10 besar di antara negara G20 lainnya. Indonesia menempati posisi ke-9 dalam daftar ini dengan produksi minyak mentah sebesar 644 ribu barel per hari periode September 2021. Jadi kenaikan harga BBM dalam negeri sungguh tidak masuk akal.

BBM menjadi mahal sebenarnya bersumber dari kekeliruan dalam kebijakan politik APBN dan karut marutnya pengelolaan migas saat ini. Kebijakan APBN selama ini selalu menganggap subsidi BBM sebagai beban. Padahal sebenarnya istilah tersebut tidak tepat karena itu adalah kewajiban negara dalam menjalankan fungsinya. Justru yang selama ini menjadi beban APBN adalah bunga utang luar negeri dan pokoknya. Hampir setiap tahun APBN kita digerogoti oleh bunga dan utang luar negeri.

Adapun karut marutnya pengelolaan BBM akibat liberalisasi migas yang telah menyebabkan sumver migas saat ini hampir 90% dikuasai asing dan mafia rente yang mengambil untung dalam pengelolaan dan distribusi BBM.

Menurut sejumlah sumber termasuk temuan BPK disebutkan sumber inefisiensi Pertamina antara lain: (a) pengadaan minyak mentah dan BBM yang tidak efisien. Hal ini karena Pertamina cenderung mengimpor minyak mentah dan BBM melalui jasa rekanan yang sarat dengan manipulasi tender oleh pihak Pertamina dengan para trader sehingga biaya pengadaan minyak impor semakin mahal bahkan sejumlah pengadaan melalui penunjukan langsung biayanya lebih mahal; (b) Pertamina lebih banyak menggunakan kapal sewa daripada kapal milik sendiri sehingga biaya angkut lebih mahal.

Ditambah lagi ada 2 hal yang terkait dengan pengelolaan migas yang menyebabkan harga BBM mahal, yaitu masalah produksi dan distribusi. Masalah produksi sering dikaitkan dengan kemampuan teknologi eksplorasi yang masih belum mampu. Padahal untuk eksplorasi di darat Pertamina dengan tenaga-tenaga ahlinya dari dalam negeri sudah mampu mendeteksi dan mengeksplorasinya tanpa hambatan.

Adapun eksplorasi di laut sebenarnya bukan karena SDM yang tidak mampu, namun banyak SDM Indonesia yang bekerja di perusahaan asing baik di Indonesia maupun di luar negeri yang gajinya lebih besar.

Adapun dalam masalah distriibusi seperti temuan BPK, Pertamina lebih banyak menggunakan kapal sewa daripada kapal milik sendiri sehingga biaya angkut lebih mahal. Dari 137 kapal yang dioperasikan Pertamina, 102 diantaranya disewa dari perusahaan lain. Yang lebih tidak rasional adalah kebijakan pemerintah melakukan pemecahan Pertamina (unbandling) menjadi perusahaan-perusahaan kecil. Padahal unbandling ini akan menambah biaya dan memperpanjang rantai pemasaran sehingga harga akhir menjadi mahal.

BBM Milik Rakyat

Dalam pandangan Islam, BBM, gas, tambang serta sumber energi lainnya merupakan milik umum atau milik rakyat yang wajib dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat bukan kepentingan korporat Rasulullah SAW telah menjelaskan sifat kebutuhan umum tersebut dalam sebuah hadits. Dari Ibnu Abbas ra., bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Yazid berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tiga hal yang tidak boleh untuk dimonopoli; air, rumput dan api.”

Anas ra juga meriwayatkan hadist dari Ibnu Abbas ra. Tersebut dengan menambahkan : wa tsamanuhu haram (dan harganya haram). Dari Ibnu Abbas RA berkata sesungguhnya Nabi saw bersabda; orang muslim berserikat dalam tiga halyaitu; air, rumput (pohon), api (bahan bakar), dan harganya haram. Abu Said berkata: maksudnya: air yang mengalir (HR Ibnu Majah).

Dalsm konteks BBM, maka pemanfaatannya dibawah pengelolaan negara. Karena kekayaan milik umum ini (BBM) tidaj dengan mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi, serta biaya yang besar.

Hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara (Baitul Maal). Negara tidak boleh menjualnya kepada rakyat untuk konsumsi rumah tangga dengan mendasarkan pada asas mencari keuntungan semata. Harga jual kepada rakyat hanya sebatas harga produksi. Namun, boleh menjualnya dengan mendapatkan keuntungan yang wajar darinya jika dijual untuk keperluan produksi komersial.

Itulah mekanisme agar BBM murah, yaitu kebijakan APBN yang pro rakyat serta pengelolaan Pertamina yang profesional; bebas dari korupsi dan mafia rente. Kalau BBM dijual kepada rakyat berdasarkan harga pokok maka harganya bisa murah.***

Penulis pegiat literasi Islam