Kamis, 18 Agustus 2022

Beli BBM Pakai Aplikasi, Yakin Jadi Solusi?

 

Oleh : Alfiah, S.Si

Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Sangat tepat menggambarkan kebijakan pemerintah saat ini. Hanya untuk urusan beli BBM bersubsidi saja harus punya aplikasi MyPertamina. Semua tahu BBM bersubsidi katanya untuk masyarakat kurang mampu. Tapi kenapa mendapatkannya harus melalui aplikasi, yang tentunya harus punya smartphone untuk bisa menginstall aplikasi ini.

Perlu diketahui ternyata apliiasi MyPertamina terintegrasi dengan aplikasi sejenis yaitu LinkAja. Jadi untuk transaksi beli BBM, pembeli harus punya dana di LinkAja. Biaya Admin untuk setiap transaksi adalah Rp.1.000,-. Tentu kita akan berpikir berapa banyak Biaya Admin yang bakal masuk ke LinkAja dalam transaksi beli BBM Bersubsidi.

Sebab ada jutaan konsumen pasti akan mengisi (top up) dana ke LinkAja, bisa beberapa kali dalam sehari. Dengan jumlah kendaraan bermotor (mobil dan motor) di Indonesia tahun 2022 ini sebanyak 145 juta, begitu besarnya nilai uang admin yang akan diraup LinkAja secara mudah dan sambil tidur-tidur. (justicelaw.co.id, 06/06/2022)

Anggaplah yang beli BBM Bersubsidi hanya 10 %, berarti 14,5 juta, maka, sebanyak 14,5 juta x Rp 1.000 (Rp 14,5 milyar) setiap transaksi akan masuk ke LinkAja dengan santai. Jika dalam sebulan, katakanlah 14,5 juta pelanggan rata-rata 5 x top up, Rp 72,5 milyar melenggang masuk ke LinkAja. Itu dengan asumsi hanya 10 % pemilik kendaraan (mobil & motor) yang beli BBM Bersubsidi. Luar biasa kan cara rezim untuk mencekik rakyat?

Kalau yang memakai BBM bersubsidi 20 %, 30 %, 50% atau lebih, kalikan saja sendiri keuntungan menggiurkan yang bisa diraih mafia KKN mereka dalam sekejap. Belum lagi kalau top up lebih dari 5 x sebulan. Patut diberi acungan 2 jempol atas kejelian MyPertamina bersama LinkAja dalam melakukan marketing bisnis ke rakyat. LinkAja merupakan layanan keuangan digital dari Telkomsel sebagai pemilik saham terbesar (25 %), kemudian Bank Mandiri, BNI46, BRI (@ 20 %), BTN, Pertamina (@ 7 %), dan Jiwasraya, Danareksa (@ 1 %). Beginilah cara mereka menguras uang rakyat (kontan.co.id, 14/06/2019)

MyPertamina adalah aplikasi layanan keuangan digital dari Pertamina dan anggota Badan Usaha Milik Negara yang terintegrasi dengan aplikasi LinkAja. Aplikasi ini digunakan untuk pembayaran bahan bakar minyak  bersubsidi Pertalite dan Solar, secara non-tunai di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina

Pemerintah mengatakan bahwa tujuan adanya mekanisme pembelian Pertalite menggunakan aplikasi adalah upaya agar subsidi tepat sasaran. Harapannya, pembeli adalah benar-benar rakyat yang membutuhkan dan jumlahnya dibatasi agar semua terbagi. Namun, rakyat tentu akan makin sulit mengakses Pertalite karena harus menggunakan aplikasi yang sulit dipahami rakyat kecil kebanyakan. Selain itu, infrastruktur digital di tanah air juga tidak merata. Bagaimana dengan nasib pengguna di desa-desa apabila aplikasi ini diwajibkan untuk semua?

Belum lagi permasalahan teknis, seperti kesulitan mendaftar, mengunduh aplikasi, sinyal yang buruk hingga persoalan barcode. Semua ini jelas makin menyulitkan rakyat mengakses Pertalite yang saat ini pun keberadaannya mulai langka.

Di sisi lain, BBM nonsubsidi Pertamax malah makin dimudahkan, misalnya dengan pembuatan besar-besaran Pertashop yang menjual Pertamax. Sangat wajar jika rakyat beranggapan semua ini sekadar modus pemerintah untuk menghilangkan Pertalite, persis seperti kala Premium hilang. Mengapa ya, pemerintah begitu tega menghilangkan BBM bersubsidi?

Masyarakat sering diopinikan bahwa subsidi merupakan beban APBN. Sebenarnya, istilah subsidi pada sistem ekonomi kapitalisme diposisikan sebagai pemberian negara yang merupakan beban bagi APBN. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, negara bukan pengatur urusan umat, termasuk kesejahteraannya. Negara hanya berperan sebagai regulator antara swasta dan rakyat sehingga kebijakan dikeluarkan semata untuk menyelesaikan konflik antara keduanya.

Mirisnya lagi, regulasi yang dibuat kerap memihak pengusaha. Ini karena sistem politik demokrasi meniscayakan adanya politik transaksional antara pengusaha dan penguasa. Wajar jika tugas penguasa serupa komprador yang siap mengakomodasi seluruh kepentingan pengusaha yang telah menyokongnya hingga duduk di tampuk kekuasaan.

Oleh karenanya, penyebab sejati sulitnya rakyat mendapatkan BBM bersubsidi adalah aturan main sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi. Kapitalisme menghilangkan peran negara dalam mengurusi umat. Sistem ini pula yang menjadikan APBN kita selalu defisit. Liberalisasi kepemilikan membuat sumber APBN yang melimpah (pengelolaan SDA) malah dikuasai swasta.

Andai saja negara menerapkan APBN yang berlandaskan syariat (baitulmal), insyaallah sejahtera akan didapat. Subsidi bukan dimaknai pemberian negara yang membebani APBN, melainkan sebagai tanggung jawab negara. Negaralah yang menjamin kebutuhan rakyatnya, termasuk BBM murah. Bukan hanya BBM, kebutuhan pokok lainnya, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, pendidikan, semua dijamin negara.

Baitulmal yang paripurna memiliki sumber dana yang tidak membebani rakyat. Regulasi kepemilikan mengharamkan penguasaan swasta atas SDA melimpah yang dibutuhkan umat. Hal ini menjadikan kebutuhan hidup merata dirasakan seluruh rakyat.

Begitu pula alokasi baitulmal, semata disalurkan untuk kemaslahatan umat sehingga akan menjadikan kehidupan rakyatnya berkualitas. Alokasi belanja akan mengenal prioritas sehingga pembangunan infrastruktur akan sangat memudahkan rakyat menjalani kehidupannya.

Namun demikian, keunggulan baitulmal tidak mungkin bisa diterapkan dalam sistem demokrasi kapitalisme. Pemangku kebijakan tidak akan membiarkan kepemilikan dibatasi karena dapat merugikan pengusaha. Begitu pula proyek-proyek “mubazir” yang menguntungkan oligarki semata, juga akan sulit dieksekusi. Bagi mereka, konsep baitulmal adalah ancaman.

Oleh sebab itu, Pertalite yang sulit didapat dan kehidupan makin terimpit adalah akibat penerapan sistem demokrasi kapitalisme. Saatnya kita kembali ke sistem Islam yang memberikan kehidupan, sistem yang tidak menyulitkan dan mewujudkan kesejahteraan .

Tinggalkan Balasan