Sabtu, 1 Oktober 2022

Bjorka: Teror Hacker atau Perlawanan Rezim?

Alfiah, s.Si

Oleh : Alfiah S.Si

Bjorka berulah. Namanyapun pun terus bertahan di trending topik beberapa minggu ini. Pemerintah sedang dibuat kalang kabut oleh sosok “hacker bertopeng” bernama Bjorka.

Ia menggemparkan masyarakat dengan pembocoran 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim berasal dari Kemenkominfo. Juga pembocoran data 105 juta penduduk dari database Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tak hanya itu Bjorka juga berhasil meretas data pribadi beberapa pejabat negara, lalu mengunggahnya di media sosial. Hacker tersebut sudah meretas data pribadi milik Menkominfo, Johnny G. Plate; Ketua DPR, Puan Maharani; Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Menkopolhukam, Mahfud MD; dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Selain itu ada pula data milik dua aktivis politik media sosial, Denny Siregar dan Abu Janda alias Permadi Arya yang menjadi sasarannya.

Beberapa kasus kebocoran besar yang pernah terjadi akibat ulah Bjorka juga antara lain kebocoran data pelanggan Tokopedia, pembocoran data lebih dari 200 juta pengguna Wattpad, 17 juta pelanggan PLN, dan 26 juta data pelanggan internet IndiHome.

Yang lebih menggemparkan adalah pembocoran data surat rahasia untuk Presiden Jokowi pada periode 2019-2021, pada 9 September. Salah satunya, surat dalam amplop tertutup dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Bjorka pun dicari-cari. Kominfo, BSSN, BIN dan Kepolisian seakan ditelanjangi oleh Bjorka yang justru dielu-elukan bak pahlawan.

Baru-baru ini, terjadi penangkapan pemuda di Madiun dengan inisial MAH (21) oleh Tim Cyber Mabes Polri. MAH diduga Bjorka. Dikutip dari detikJatim, MAH merupakan warga Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Madiun. MAH diamankan sekitar pukul 18.30 WIB, Rabu (14/9) kemarin. Diketahui belakangan ternyata MAH tidak mempunyai komputer di rumahnya.

Bjorka yang sebelumnya menghilang pun tiba-tiba aktif lagi di Telegram sembari mencantumkan screenshot berita soal penangkapan MAH. Dia mentertawakan dan meledek penangkapan tersebut.
“Pemerintah Indonesia mencariku?” tulisnya.

“Anak ini sekarang ditangkap dan diinterogasi oleh pemerintah Indonesia. Untuk orang Dark Tracer, ini adalah dosa kalian menyediakan layanan palsu ke pemerintah Indonesia dan memberikan informasi yang salah kepada para idiot,” ejeknya. Lagi-lagi pemerintah Indonesia disebut idiot oleh Bjorka.

Pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya dari Vaksincom, ragu bahwa Bjorka adalah orang Indonesia. Bjorka sendiri sudah melakukan beberapa aksi penyebaran data pemerintahan dan melakukan doxing kepada pejabat penting.

Menurutnya risikonya terlalu tinggi kalau dia orang Indonesia atau berdomisili di Indonesia dan melakukan hal ini.

Menurut Alfons, secara logika pun sudah sulit dicerna jika Bjorka benar-benar orang Indonesia. Sebab demikian, Bjorka sudah bertindak ceroboh.

Logikanya saja kalau dia orang Indonesia lalu melakukan doxing pejabat dan pakai IP Indonesia, dalam bilangan jam akan terlacak. Hacker yang mengerti tidak akan seceroboh itu.

Terkait motif, Bjorka menulis  “this is a new era to demonstrate differently. nothing would change if fools were still given enormous power. the supreme leader in technology should be assigned to someone who understands, not a politician and not someone from the armed forces. because they are just stupid people,”

(ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, red).

Faktanya, kasus kebocoran data ternyata tidak terjadi kali ini saja. Kebocoran kecil menyangkut data pribadi, diakui oleh Menkominfo, terjadi setiap detik. Adapun kebocoran besar juga sudah berkali-kali terjadi, baik menyangkut data pribadi masyarakat, lembaga pemerintahan, maupun badan usaha milik negara.

Di luar itu, tidak sedikit kasus peretasan data dilakukan oleh hacker untuk tujuan kriminal. Buktinya, kasus-kasus jebolnya rekening bank, perampokan secara digital maupun upaya pembunuhan karakter seseorang dengan penyebaran data pribadi di media sosial makin lama makin sering terjadi tanpa bisa diselesaikan.

Respons para pejabat pemerintah atas kasus ini sungguh menggemaskan. Mahfud M.D., misalnya, sempat melontarkan pernyataan, data yang diretas bukan rahasia negara. Begitu pun pejabat lainnya, mereka rata-rata menyebutkan bahwa yang diretas hanyalah data umum, meski tetap harus diselesaikan.

Wajar jika Menkominfo pun awalnya terkesan abai. Ia hanya menekankan tentang pentingnya pihak penyelenggara sistem elektronik patuh pada aturan. Sekaligus menekankan pentingnya penyelenggara sistem meningkatkan kemampuan SDM dan teknologi sekuriti digital.

Adapun terhadap masyarakat banyak, Menkominfo hanya memberikan beberapa wejangan. Antara lain, agar masyarakat menjaga NIK mereka, dan sering mengganti password platform digital pada semua perangkat yang mereka gunakan.

Bahkan ada kesan, Menkominfo ingin melempar tanggung jawab. Misalnya, ia mengatakan, penanganan serangan siber yang terjadi di ruang digital sejatinya bukan merupakan ranah kewenangannya, melainkan domain Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Wajar jika muncul beragam kritikan, karena masyarakat tentu akan sangat dirugikan. Data masyarakat bisa disalahgunakan, dan faktanya sudah banyak yang menjadi korban. Sementara pihak yang semestinya menyelesaikan justru terkesan lepas tangan.

Seharusnya, semua fakta ini menjadi peringatan penting bagi kita semua, terutama pihak yang berwenang, betapa negeri ini benar-benar tidak memiliki kedaulatan digital. Negara telah gagal memberi perlindungan kepada masyarakat, termasuk dalam hal keamanan data digital.

Terkait keamanan digital misalnya, pihak stakeholder justru fokus ke arah proyek penanggulangan isu radikalisme di dunia maya. Proyek ini justru telah memicu polemik berkepanjangan dan menjadi teror terselubung bagi masyarakat yang berposisi sebagai oposan.

Keberadaan polisi siber dan UU ITE bahkan cenderung jadi alat gebuk penguasa terhadap pihak-pihak yang berseberangan. Anggaran besar ke Kominfo justru lebih banyak dikucurkan untuk para Buzzer dalam melakukan kontra opini di tengah-tengah masyarakat.

Kasus keamanan digital sejatinya hanya satu dari sekian banyak problem yang gagal diselesaikan penguasa yang menerapkan sistem sekuler kapitalisme neoliberal. Karena sistem ini justru memiliki berbagai faktor pelemah bagi negara untuk membangun kedaulatan, termasuk kedaulatan digital.

Hubungan kemanusiaan dalam sistem masyarakat seperti ini biasanya sarat dengan polarisasi, persaingan, konflik kepentingan, dan suasana saling menjatuhkan. Tidak terkecuali hubungan penguasa dan rakyatnya. Negara atau penguasa laiknya seorang pedagang, karena di belakangnya ada kepentingan besar para pemodal.

Tidak heran jika kebijakan yang dikeluarkan penuh dengan hitungan-hitungan. Akibatnya, negara lumrah bertindak zalim dan abai terhadap kepentingan rakyat, sementara rakyat lazim membenci penguasanya. Ujung-ujungnya, negara kehilangan pertahanan.

Pada situasi ini, sedikit serangan, baik yang datang dari dalam maupun luar akan sulit dilawan oleh negara. Seperti tampak pada saat sekarang, seorang Bjorka, apakah dia sendiri atau bersama sebuah geng mafia, bisa membuat negara begitu kelimpungan.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan Islam. Negara dalam Islam benar-benar bertindak sebagai pemegang sejati kepemimpinan. Yakni sebagai pengurus sekaligus pelindung dari semua hal yang membahayakan rakyatnya.

Negara akan melakukan apa pun yang halal demi memastikan fungsi kepemimpinan ini berjalan sempurna.

Keimanan atas pertanggungjawaban di akhirat benar-benar begitu lekat hingga para pejabat pun terdorong bertindak hati-hati untuk melanggar syariat dan mengkhianati semua amanah yang ada di pundak.

Keadilan dan kesejahteraan rakyat terjamin dengan sistem ekonomi dan moneter Islam. Harta, akal, kehormatan, nyawa, dan agama, terjaga dengan sempurna dengan penerapan sistem sosial, media massa, dan sanksi Islam. Sementara kemandirian dan kedaulatan negara dijaga penuh dengan sistem hankam dan politik luar negeri Islam.

Penerapan semua aturan Islam ini mencegah siapa pun melakukan hal yang akan menimbulkan kemudaratan. Aktivitas spionase yang melemahkan negara akan dilawan dengan penyiapan SDM dan kekuatan teknologi yang memadai. Semua ini sejalan dengan penerapan seluruh sistem Islam, termasuk sistem pendidikan, politik, ekonomi, pertahanan, jihad fisabilillah, dan lainnya.

Semua berangkat dari sebuah paradigma bahwa pemimpin dalam Islam adalah pengurus urusan umat dan penjaga kemaslahatan mereka. Kasus Bjorka semestinya mengingatkan kita akan buruknya sistem hidup yang saat ini diterapkan. Sekaligus menyadarkan tentang urgensi mewujudkan sistem kepemimpinan Islam pada masa sekarang.

Rasulullah saw. bersabda,

إنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu (laksana) perisai yang (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya. Jika seorang imam (Khalifah) memerintahkan supaya takwa kepada Allah ’azza wajalla dan berlaku adil, maka dia (khalifah) mendapatkan pahala karenanya, dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa.”

Menilik ke motif hacker Bjorka ternyata tak sebatas peretasan data tapi bentuk perlawanan terhadap kediktatoran rezim oligarki.***

Penulis pegiat literasi Islam

Tinggalkan Balasan