Catatan Akhir Tahun, Indonesia harus Bangun

Nelly, mpd
Khadijah Nelly, M.Pd

Khadijah Nelly, M.Pd.

Refleksi akhir tahun 2021, tergambar jelas begitu banyak peristiwa yang terjadi di negeri tercinta ini. Tahun 2021 adalah tahun yang penuh cobaan dan tantangan, sekaligus tahun yang penuh hikmah dan pembelajaran.

Sepanjang tahun 2021, negeri kita dihadapkan pada problematika di berbagai lini kehidupan termasuk pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Sebagaimana diketahui imbas dari pandemi, memukul banyak usaha-usaha sektoral yang harus tutup sementara bahkan gulung tikar selamanya karena tidak lagi mampu menanggung beban ekonomi.

Mandeknya ekonomi juga berbuntut pada pengangguran yang bertambah banyak. Tercatat, berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, pengangguran di Indonesia bertambah 3,05 juta selama pandemi COVID-19. Sebuah angka yang besar dan kondisi yang memprihatinkan.

Tak hanya itu, defisit APBN pun semakin melebar dan membahayakan keuangan negara. Bayangkan saja, defisit APBN mencapai 6% yang menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang jauh dari frasa efisien. Tahun 2021 memang benar-benar menjadi tahun-tahun berat bagi Indonesia.

Di samping hadirnya hantaman COVID-19, Indonesia juga dicoba dengan munculnya berbagai masalah hukum di Indonesia. Penyusutan ruang-ruang publik, suara dan aspirasi dikekang dan sudah mulai mati. Belum lagi kasus-kasus yang tak kunjung selesai bahkan terus saja meningkat. Sebagaimana hasil catatan lembaga anti korupsi sepanjang tahun 2021 angka korupsi yang dilakukan penyelenggara negara masih tinggi dan semakin marak.

Menurut LBH dan tokoh HAM Indonesia dalam kasus sosial kian parah, sebut saja kasus prostitusi, kasus pelecehan seksual pada anak dan perempuan, munculnya pelanggaran HAM, kriminalisasi terhadap para aktivis dan tokoh agama, ketimpangan hukum yang berlaku (tajam ke bawah, namun tumpul ke atas), kasusnya meroket dan belum bisa teratasi.

Mirisnya lagi rakyat dipertontonkan dimana aparat hukum yang mestinya menjalankan hukum, pelindung dan pengayom rakyat malah melanggar hukum itu sendiri. Hal ini menimbulkan semakin kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Sederet fakta ini menunjukkan perlunya evaluasi besar-besaran dalam pelaksanaan sistem hukum dan evaluasi kinerja aparatur penegak hukum di Indonesia.

Pada sektor politik menurut mantan ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, dengan di sahkannya UU Omnibus Law sangat terlihat kekuatan oligarki semakin mendeterminasi kebijakan publik. Selain itu, politik keadaban digusur liberalisasi semua kebijakan lintas sektor.

Pada akhirnya karakter bangsa yang berbasis kejujuran dan ikatan sosial yang luhur secara vulgar digusur oleh dominasi “tirani bandar dan oligarki politik” yang subversive terhadap kedaulatan negara. Maka di sini yang paling merasakan dampak kekuatan para kapital dan oligarki yang berkuasa untuk menyetir kebijakan publik jelas adalah rakyat jelata itu sendiri.

Muhasabah diakhir tahun ini, dari berbagai kasus dan permasalahan yang mendera bangsa ini sudah semestinya dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan untuk bangsa ini. Agar ke depan dan tahun-tahun berikutnya kasus serupa tak terjadi lagi, bangsa ini tak mengulang kesalahan yang sama. Bangsa ini mesti mengambil setiap pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi, terlebih diakhir tahun 2021 ini Allah SWT telah memberikan peringatan dengan berbagai musibah adanya gunung meletus, tanah longsor, banjir, tsunami dan musibah lainnya.

Sudah saatnya bangsa ini berbenah pada semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu adanya paradigma berfikir lebih mendalam terhadap persoalan bangsa. Perlu solusi yang solutif untuk mengatasi persoalan bangsa.

Dan, tentunya sebagai referensi adalah menelaah kembali sistem kehidupan yang pernah dijalankan Nabi Muhammad SAW yaitu sistem Islam yang telah terbukti mampu mensejahterakan, memberi keadilan hukum, memberi kedamaian baik bagi Muslim maupun non muslim. Semua ini demi Indonesia berkah, maju, beradab, tangguh dan berdaulat.***

Penulis Akademisi dan Pemerhati Masalah Keumatan

Tinggalkan Balasan

Next Post

Eks Penyidik Robin Bongkar Keterlibatan Lili Pintauli, KPK: Keterangan Terdakwa Tak Bisa Dijadikan Alat Bukti

Rab Des 22 , 2021
456 Jakarta (Riaunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara terkait pernyataan mantan penyidik asal Polri Stepanus Robin Pattuju yang […]
%d blogger menyukai ini: