Rabu, 28 September 2022

Dilema RUU KIA : Membela atau Mendiskriminasi Kaum Ibu?

Yenni Sarinah

Oleh : Yenni Sarinah, S.Pd

RENCANA Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) memicu dilema, antara membela kepentingan kaum Ibu agar memiliki waktu pemulihan yang panjang pasca melahirkan dan pemberian asupan maksimal bagi 1.000 hari kehidupan bayinya, ataukah mendiskriminasi kaum ibu pekerja dengan aturan yang tidak disenangi para kapitalis sehingga berdampak pada tergesernya kesempatan mereka bekerja setelah menikah dan melahirkan anak.

Menurut kabar dari news.detik.com, 19/06/2022. DPR RI sedang membahas soal RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang salah satu isinya membahas soal cuti melahirkan selama enam bulan. RUU KIA disebut telah disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) dan disetujui oleh 7 Fraksi di DPR.

“RUU ini di Baleg sudah selesai harmonisasi. Sudah diambil keputusan bersama. Ada 7 fraksi yang mendukung untuk dibawa ke tingkat lebih lanjut. RUU ini atau draft ini untuk disahkan atau ditetapkan di rapat Paripurna sebagai RUU inisiatif DPR, baru kemudian dibahas bersama dengan pemerintah dan sangat terbuka masukan dari teman-teman,” ucap anggota DPR dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, dalam acara webinar yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia dengan tema ‘Cuti Melahirkan 6 Bulan,’ Ahad (19/6/2022)

RUU KIA kini menjadi perdebatan di internal pekerja perempuan. Pasalnya, kebijakan ini tentu akan berdampak pada pihak penerima kerja. Dilemanya terletak pada : (1) pengutamaan perusahaan pada penerimaan pekerja lelaki, sehingga menggeser kesempatan kerja kaum perempuan, (2) pekerja perempuan dengan cuti melahirkan 6 bulan akan membuat perusahaan merugi karena perusahaan harus tetap membayar gaji pekerja perempuan yang cuti, (3) karena aturan cuti melahirkan 6 bulan, perusahaan cenderung memilih pekerja wanita yang belum menikah dibanding yang sudah menikah yang berpotensi akan melalui fase melahirkan. Hal ini memunculkan kekhawatiran dari masyarakat akan ada diskriminasi terhadap pencari kerja atau pekerja perempuan.

Dalam RUU KIA, cuti hamil berubah menjadi enam bulan dan masa waktu istirahat 1,5 bulan untuk ibu bekerja yang mengalami keguguran. RUU KIA juga mengatur penetapan upah untuk ibu yang cuti melahirkan, yakni 3 bulan pertama masa cuti mendapat gaji penuh dan mulai bulan ke-4 upah dibayarkan 70 persen. (kompas.com, 19/06/2022)

Dilihat dari kacamata perlindungan perempuan, kebijakan ini sangat manusiawi. Namun tidak bagi pelaku industri di era kapitalisme saat ini. Disinilah letak kedzalimannya. Faktanya, industri di sistem kapitalisme sekuler saat ini membutuhkan pekerja yang loyalitasnya tinggi, sesuai kebutuhan industri yang giat mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal seminim mungkin.

Jika RUU KIA diterapkan sedemikian frontal, maka industri tentu akan menyeimbangkan dengan kebutuhan dan modal mereka. Membayar gaji karyawati yang cuti dengan nominal 100% gaji di 3 bulan pertama, dan 70% gaji setelahnya hingga 6 bulan. Tentu ini akan mengganggu permodalan perusahaan mereka.

Sadarilah, dunia kapitalistik memang tidak pernah adil untuk pekerja baik laki-laki maupun perempuan, mereka yang mengemban amanah rakyat hanya berpihak pada pemodal saja. Pasalnya, dunia kapitalistik hanya memandang pekerja sebagai faktor produksi, bukan sebagai manusia. Kapitalisme hanya memandang bahwa pekerja perempuan harus diberdayakan (dieksploitasi) demi menggerakkan roda perekonomian bangsa.

Namun, bukan disana fokus masalah sebenarnya. Secara halus, ketika penerapan sistem kapitalisme telah menghadirkan kesenjangan dan pekerja perempuan telah semakin dijauhkan dari kesejahteraan, syariah Islam yang dikambinghitamkan sebagai sumber masalah. Syariah Islam diframing sedemikian rupa sehingga terlihat merenggut kebebasan perempuan dalam meraih kesetaraan di seluruh bidang. Islam dituduh melanggengkan budaya patriarki yang menormalisasi perilaku misogini (membenci perempuan) dan seksisme. Inilah gagasan feminisme yang secara halus dipropagandakan di sistem kapitalisme.

Proyek Global Kesetaraan Gender bukan lagi gagasan yang murni memperjuangkan hak asasi perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Justru kesetaraan gender di racik bagai racun untuk melanggengkan hegemoni negara-negara adidaya. Mereka membutuhkan pasokan bahan mentah, sumber daya manusia (buruh murah) dan jaminan stabilitas politik di tangan perempuan yang berpikiran inklusif sehingga proyek-proyek mereka lebih mudah beroperasi.

PBB mengadopsi The 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs) yang memperpanjang pencapaian pada 2030. Sebelumnya, dunia sudah membuat berbagai upaya untuk ‘memajukan dan membebaskan perempuan’, termasuk mengadopsi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) pada tahun 1979, yang diklaim menjadi instrumen internasional paling komprehensif untuk melindungi hak asasi perempuan.

Namun, setelah tampak padanya kegagalan, narasi gender dipaksa bersanding dengan narasi radikalisme. Sebuah pengaitan yang sungguh low adab. Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi penting dilakukan dengan alasan untuk mencegah keterlibatan perempuan dalam radikalisme. Alasannya, karena terorisme kerap memanfaatkan kaum perempuan yang mengalami tekanan ekonomi.

Budaya patriarki yang mengharuskan perempuan berumah tangga taat untuk pada perintah suami (tanpa boleh ditentang), termasuk (mempermudah perempuan dilibatkan) dalam aksi radikalisme dan terorisme, menjadi (bentuk) jihad.

Faktanya sistem Kapitalisme bertentangan dengan fitrah manusia. Sistem ini sangat eksploitatif (rakus materi). Sedangkan politik demokrasi yang diusungnya menumbuhkan rezim oligarki.

Tentunya para oligarki akan mendahulukan garis keturunannya dan keluarga besarnya untuk menguasai segala lini kepentingan publik. Akibatnya, kemiskinan terus meluas, dan kesewenang-wenangan meningkat.

Kondisi ini memicu munculnya ketidakpuasan masyarakat termasuk perempuan dan Islam dikambinghitamkan dalam menekan hak perempuan untuk ikut bekerja. Muncul pertanyaan, apa hukum perempuan bekerja?

Dalam Kitab al-Mawsu’at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah dituliskan tugas utama seorang perempuan adalah mengurus rumah tangga sekaligus mendidik anak-anaknya. Rasulullah SAW dalam Hadits Riwayat Bukhari pernah bersabda, “Perempuan itu mengatur dan bertanggung jawab atas urusan rumah suaminya.

Hal ini berarti perempuan tidak dituntut untuk secara penuh memenuhi kehidupannya karena hal tersebut kewajiban ayah dan suaminya.

Cendekiawan dan Ulama asal Mesir, Sayyid Qutb, menyebut Islam memperbolehkan seorang muslimah untuk bekerja namun dengan ketentuan tertentu. Ia menilai tidak ada larangan dalam Islam bagi perempuan yang ingin menjadi dokter, guru, peneliti, maupun tokoh masyarakat.

Islam memperbolehkan muslimah bekerja sesuai dengan kemampuannya dan kodrat kewanitaannya, utamanya dari sisi biologis dan mentalnya.

Dari hal tersebut, diketahui jika Islam tidak pernah memposisikan perempuan hanya di rumah saja dan berdiam diri. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, “Sebaik-baik canda seorang Muslimah di rumahnya adalah bertenun.”

Ini artinya perempuan juga harus melakukan sesuatu dan bukan menganggur saja.

Guru Besar Ilmu Alquran Universitas Sayf al-Dawlah, Dr Abd al-Qadir Manshur juga menyebut Islam tidak pernah melarang seorang perempuan untuk bekerja. Dalam buku berjudul ‘Pintar Fikih Wanita’, ia menyebut muslimah boleh melakukan jual beli atau usaha dengan harta benda pribadinya.

Tidak ada seorangpun yang boleh melarang mereka selama mereka mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama. Dalam hal jual beli, seorang muslimah diperbolehkan memperlihatkan wajah atau kedua telapak tangan ketika akan memilih, mengambil, maupun memberikan barang dagangan.

Dr Abd al-Qadir Manshur juga menyebut banyak teks-teks hadis dan pendapat ulama yang menyebut seorang perempuan diperbolehkan untuk bekerja.

Muslimah yang telah menikah boleh bekerja jika mendapat izin dari suami, bagi yang belum menikah ia mendapat izin dari walinya. Meski demikian, hak memberi izin oleh suami ini gugur secara otomatis jika sang suami tidak memberi nafkah pada sang istri.

Dalam al-Mawsu’at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, dituliskan kriteria pekerjaan di luar rumah yang boleh dilakukan oleh seorang muslimah. Tidak semua pekerjaan boleh dilakukan. Kriteria pertama yakni pekerjaan yang dilakukan tidak termasuk perbuatan maksiat dan tidak mencoreng kehormatan keluarga.

Berikutnya, pekerjaan yang dilakukan tidak mengharuskan sang muslimah untuk berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya.

Imam Abu Hanifah dalam kitab Bada’i al-Shana’i haram pekerjaan asisten pribadi bagi perempuan. Larangan ini keluar mengingat kemungkinan fitnah yang mungkin timbul ketika dia berduaan dengan atasannya yang seorang laki-laki bukan muhrimnya.

Abu Yusuf dan Imam Muhammad pun menyebut berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya termasuk perbuatan maksiat. Di luar itu, berduaan dengan non-muhrim bisa memungkinkan terjadinya kemaksiatan. Rasulullah SAW dalam HR al-Thabrani pernah bersabda, “Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali setan menjadi pihak ketiganya.”

Terakhir, yang perlu diperhatikan saat bekerja adalah tidak mengharuskan dirinya berdandan berlebihan bahkan membuka aurat ketika keluar rumah. Larangan ini sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 33, “Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu.”

Selain hal-hal di atas, ada satu perkara lagi yang perlu diperhatikan bagi muslimah yang ingin bekerja. Kondisi fisik menjadi catatan tersendiri yang perlu diingat. Fisik perempuan tidak sekuat kaum lelaki. Karena itu, muslimah yang ingin bekerja tidak dianjurkan melakukan pekerjaan berat maupun beresiko.

Dr Abd al-Qadir Manshur menyebut anjuran ini bukan untuk menghalangi atau membatasi gerak seorang perempuan. Hal ini perlu menjadi perhatian karena terkait dengan tugas alamiah perempuan untuk melahirkan, menyusui, dan menjaga keluarga. Perlu ada sinergi antara aktivitas yang dilakukan di luar dan di dalam rumah.

Sudah sejak 14 abad lalu, Allah SWT telah menurunkan syariah untuk menjaga kehormatan perempuan dengan menegakkan Khilafah, agar perempuan memiliki institusi pelindung dan mensyariatkan jihad untuk membebaskan perempuan dari kungkungan sistem kufur seperti pada saat ini. Inilah alasan mutlak kenapa perempuan turut wajib menyerukan Khilafah:
Pertama, Agar kaum perempuan tidak lupa. Tahun 837, Khalifah al-Mu’tasim Billah mengumumkan perang untuk menyahut seruan seorang budak Muslimah dari Bani Hasyim. Saat itu ia yang sedang berbelanja di pasar. Ia lalu meminta pertolongan karena diganggu dan dilecehkan oleh orang Romawi.

Kedua, hanya dengan jaminan Islam kemuliaan dan kesejahteraan perempuan menjadi satu kenyataan, yang bahkan diakui oleh Barat.

Julia Pardoe, penyair dan sejarawan Inggris abad ke-19, dalam bukunya, The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks, menuliskan, “Jika seperti yang cenderung kita yakini, kebebasan adalah kebahagiaan, maka perempuan Turki adalah orang yang paling bahagia karena mereka individu paling bebas di dalam Kekaisaran (Utsmaniyah). Sudah menjadi kebiasaan di Eropa untuk mengasihani perempuan Timur. Namun, ketidaktahuan akan posisi mereka yang sebenarnya sajalah yang dapat menimbulkan sebuah pertunjukan sentimen yang salah tempat.”

Juga dari Memoirs of Barones Durand de Fontmagne, kerabat dubes Prancis untuk Istanbul selama masa Khilafah Utsmaniyah, “Kaum perempuan Turki (yaitu Utsmaniyah) benar-benar bebas. Kebenaran ini dapat dilihat dengan mudah. Orang-orang yang mengatakan bahwa perempuan Turki adalah budak, pantas ditertawakan.

Jadi, dengan memberikan ruang pada propaganda kesetaraan gender beserta sistem kapitalisme yang jelas merusak manusia, seperti yang didukung penuh oleh pemerintah saat ini, justru akan menjauhkan perempuan dari gambaran kemuliaan syariah dan Khilafah.

Tentu ini hanya akan memperpanjang penderitaan perempuan di bawah penindasan sistem Kapitalisme. Kini sudah saatnya perempuan turut menyuarakan Khilafah.

WalLâhu a’lam bi ash-shawwâb.***

 

Penulis, Pegiat Literasi Islam, Riau

Tinggalkan Balasan