Minggu, 29 Januari 2023

May Day 2022: Tuntutan Sejahtera Di Bawah Sistem Perbudakan Modern?

Yenni Sarinah.

Oleh : Yenni Sarinah, S.Pd

MANUSIA manakah yang tidak suka dengan taraf hidup minimal sejahtera? Tentu semua orang menginginkannya. Apalagi berhadapan dengan keterpurukan zaman yang kian ugal-ugalan, kian hedon, kian mati rasa simpati. Yang kaya ambisius memaksimalkan kekayaannya. Yang lemah kian terpuruk dan dipandang sebelah mata.

Lagi-lagi kehidupan kita dibenturkan dengan keberadaan buruh dengan upah murah dan standar layak hidup yang berlawanan dengan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus menerus ini menjadi PR besar yang tak kunjung tuntas di sistem Demokrasi yang hipokrit penuh tipu daya. Perbudakan modern yang menjerat manusia cerdas dengan sistem yang menyengsarakan.

Partai Buruh membawa 18 tuntutan dalam aksi May Day Fiesta yang akan dihelat di Gedung DPR dan Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (14/5). Di antaranya berupa redistribusi kekayaan serta penolakan terhadap UU Cipta Kerja. (cnbcindonesia.com, 13/05/2022)

Puncak peringatan hari buruh yang bertajuk May Day Fiesta 2022 digelar di kawasan Gelora Bung Karno pada Sabtu, 14 Mei 2022. (cnbcindonesia.com, 14/05/2022)

Tuntutan buruh untuk redistribusi kekayaan dan kenaikan upah memang difasilitasi dalam beragam aksi dan adanya selebrasi global berupa May Day. Namun faktanya tuntutan tersebut hanya menjadi tuntutan kosong yang tak bisa dipenuhi karena sistem yang dituntut (yaitu kapitalisme) yang justru melanggengkan perbudakan modern.

Buruh dieksploitasi untuk meningkatkan volume produksi demi keuntungan para pemilik modal, dan kesejahteraan pekerja diasosiasikan sekedar dengan kenaikan upah yang tak seberapa.

Adanya demo-demo buruh dan tuntutan kenaikan upah di berbagai negara maju menegaskan bahwa selama sistem kapitalisme masih menjadi pijakan dan sandaran, tidak akan ada sejahtera bagi semua. Sejahtera hanya milik kaum kapitalis mutlak.

Ini berkebalikan dengan Islam dan sistem khilafah dalam menjamin pemenuhan kesejahteraan bagi keseluruhan rakyat.

Islam memandang buruh adalah manusia yang harus diperlakukan sebaik mungkin oleh majikan. Kemudian memerintahkan setiap majikan untuk memperlakukan buruh dengan baik, dalam bentuk menghormati dan menjaga serta bersikap ramah dan menjaga dari memperlakukan buruh secara tidak terhormat.

Islam adalah kepemimpinan yang bersifat sentralisasi, kebijakan UMR akan berlaku sama di seluruh Wilayah Negara Daulah Islam. Pos Pendapatan Daerah akan dikoordinir oleh Pusat (ibu kota Daulah), sehingga jika ada Daerah yang miskin sumber daya alam, tidak akan ada diskriminasi terhadap Daerah tersebut.

Dan dalam daulah Islam (Khilafah), negara akan memberikan perhatian lebih dan akan mengurus rakyatnya berdasarkan ketentuan syariah islam, bukan berdasarkan hawa nafsu dan aturan yang lahir dari kepentingan manusia.

Daulah Islam mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat luas, faktanya kekuasan Islam pernah menguasai dua per tiga dunia. Daulah Islam tidak disekat-sekat oleh Nasionalisme. Sehingga sumber pendapatan negara sangat banyak dan dapat digunakan untuk keperluan pembangunan, menggaji PNS, pembangunan sekolah, jalan, jembatan, dan sebagainya.

Negara Daulah Islam juga akan memprioritaskan perhatian terhadap rakyatnya dan memperbaiki kondisi di dalam negerinya, membangun sarana dan prasarana yang betul-betul dibutuhkan masyarakat.

Oleh karena itu, kehadiran seorang pemimpin yang mau menerapkan hukum syariah dalam sebuah sistem Khilafah Islam sangatlah dibutuhkan umat manusia agar dapat melangsungkan kehidupan yang selamat, sejahtera dan diridhoi Allah SWT.

Syariah Islam Pelindung Kaum Buruh
Syariah Islam memberikan perlindungan kepada kaum buruh dengan mengingatkan para majikan/perusahaan sejumlah hal sebagai berikut:

(1) Perusahaan harus menjelaskan kepada calon pekerja jenis pekerjaan, waktu/durasi pekerjaan serta besaran upahnya.

Mempekerjakan pekerja tanpa kejelasan akad berapa ia akan menerima upah, maka semua itu merupakan kefasadan (rusak).

(2) Upah buruh tidak diukur dari standar hidup minimum di suatu daerah.

Cara inilah yang dipakai sistem Kapitalisme di seluruh dunia. Dibuatlah standar upah minimum daerah kota/kabupaten atau propinsi. Akibatnya, kaum buruh hidup dalam keadaan minim atau pas-pasan. Pasalnya, gaji mereka disesuaikan dengan standar hidup minimum tempat mereka bekerja.

Seberapa keras mereka bekerja tetap saja mereka tidak mampu melampaui standar hidup masyarakat karena besaran upahnya diukur dengan cara seperti itu. Bahkan di masyarakat Eropa yang standar gajinya terlihat besar, gaji buruh juga tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Pasalnya, biaya hidup mereka juga besar. Inilah kelicikan sistem Kapitalisme.

Dalam Islam, besaran upah mesti sesuai dengan besaran jasa yang diberikan pekerja, jenis pekerjaan, waktu bekerja dan tempat bekerja. Tidak dikaitkan dengan standar hidup minimum masyarakat.

Pekerja yang profesional/mahir di bidangnya wajar mendapatkan upah lebih tinggi dibandingkan pekerja pemula. Meski pekerjaan dan kemampuan sama, tetapi waktu dan tempat bekerja berbeda, berbeda pula upah yang diberikan. Misal: tukang gali sumur yang bekerja di lapisan tanah yang keras semestinya mendapatkan upah lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan serupa di tanah yang lunak.

(3) Perusahaan wajib memberikan upah dan hak-hak buruh sebagaimana akad yang telah disepakati, baik terkait besarannya maupun jadwal pembayarannya.

Majikan/perusahaan haram mengurangi hak buruh, mengubah kontrak kerja secara sepihak, atau menunda-nunda pembayaran upah. Semua ini termasuk kezaliman. Nabi saw. bersabda:

قَالَ اللَّهُ ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Allah telah berfirman, “Ada tiga golongan yang Aku musuhi pada Hari Kiamat: seseorang yang berjanji atas nama-Ku kemudian ingkar; seseorang yang menjual orang merdeka kemudian menikmati hasilnya; seseorang yang memperkerjakan buruh dan buruh tersebut telah menyempurnakan pekerjaannya, namun ia tidak memberikan upahnya.” (HR al-Bukhari).

Menunda pembayaran upah/gaji pegawai, padahal mampu, termasuk kezaliman. Nabi saw. bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

‘Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezaliman.’ (HR al-Bukhari dan Muslim).

Bahkan orang seperti ini halal kehormatannya dan layak mendapatkan hukuman, sebagaimana sabda Nabi saw.:

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Orang yang menunda kewajiban itu halal kehormatannya dan pantas mendapatkan hukuman.” (HR Abu Dawud, an-Nasa’i dan Ibnu Majah).

Negara wajib turun tangan menyelesaikan perselisihan buruh dengan majikan/perusahaan. Negara tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Akan tetapi, negara harus menimbang dan menyelesaikan permasalahan kedua pihak secara adil sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Sudah saatnya kita masuk ke dalam barisan orang-orang yang berjuang mengembalikan kehidupan Islam yang paripurna. Tidak tebang pilih, tidak saling tindas di atas berbagai kepentingan. Sehingga hidup aman, damai, sejahtera menampakkan lebih paripurnanya Sistem Islam sebagai Rahmat bagi semesta Alam. Tinggalkan Demokrasi yang cacat sejak ia dilahirkan dari akal terbatas seorang manusia. Mari kira songsong kebangkitan Khilafah yang hadirnya adalah solusi tuntas bagi problem muslim sedunia. Bukan sekedar Indonesia. ***

Wallahu a’lam bisshowaf.

Pegiat Literasi Islam asal Selatpanjang, Riau

Tinggalkan Balasan