Kamis, 18 Agustus 2022

Nasib Industri Start-Up Kian Menguap

Alfiah, s.Si

Oleh : Alfiah, S.Si

Ada apa dengan industri start-up hari ini. Industri yang sempat di gadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo dalam setiap pertemuan internasional ternyata satu persatu berguguran. Padahal masih segar di ingatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim Indonesia memiliki 2.229 perusahaan rintisan (start up).

Menurut Jokowi, jumlah ini merupakan yang terbesar kelima di dunia. Hal itu disampaikan pada acara ASEAN Business and Investment Summit (CNNIndonesia.com, Senin 25/10/2021)

Begitu juga saat kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat baru-baru ini saat menghadiri pertemuan pertemuan ASEAN-US Special Summit with Business Leaders yang berlangsung di Intercontinental the Willard Hotel, Washington DC, Amerika Serikat, pada Kamis (12/5/2022).

Jokowi begitu gencar mempromosikan startup di negeri Paman Sam dengan harapan dapat menyerap investasi pebisnis negeri Paman Sam. Malangnya pernyataan Jokowi muncul di tengah kekhawatiran global atas lonjakan inflasi AS, yang membuat Federal Reserve mengambil langkah menaikkan suku bunga secara agresif (selular.id, 13 Mei 2022)

Sejarah mencatat, sentimen kenaikan suku bunga kerap menjadi kabar buruk bagi saham-saham sektor teknologi. Pasalnya, suku bunga dapat mengalihkan preferensi investor dari growth stocks ke aset safe haven. Sejumlah saham teknologi big caps di Wall Street telah mengalami penurunan sepanjang tahun ini. Di Indonesia, sejumlah saham-saham teknologi big caps tampak terus mengalami tekanan yang cukup signifikan selama lima hari terakhir.

Sekedar mengingatkan, Presiden Jokowi memimpikan adanya 25 perusahaan rintisan yang punya aset minimal US$1 miliar atau dikenal dengan istilah unicorn. Untuk saat ini baru ada lima unicorn, yakni GoTo, Bukalapak, Traveloka, OVO, dan J&T Express.

Sayangnya fenomena badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai menghantui perusahaan rintisan atau startup, padahal ekonomi tengah pulih dari imbas pandemi Covid-19. Hal ini terjadi pada perusahaan rintisan global, hingga dalam negeri. Misal, startup edu-tech, Zenius, yang telah berhasil menggalang dana puluhan juta dolar Amerika Serikat hari ini mengumumkan PHK 200 pegawai.

Tidak hanya itu, Robinhood juga memangkas 300 karyawan, begitu juga Netflix yang melakukan PHK 150 pegawai, dan Cameo memangkas 87 pegawainya. Sementara dalam negeri dilaporkan tiga perusahaan yang melakukan efisiensi seperti Zenius, Link Aja, hingga JD.ID, menyusul beres.id (cnbcindonesia.com)

Menurut ekonom senior for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan, fenomena PHK massal yang terjadi di sejumlah start up di Ibdonesia dalam waktu berdekatan ini bisa dibilang sebagai bubble burst. Menurutnya kondisi startup di Indonesia sebelum pandemi dan saat pandemi cukup kontras. Sebelum pandemi, para perusahaan ini membesar atau secara instan merekrut banyak banyak karyawan untuk membangun perusahaan.

Dikutip dari Investopedia, gelembung atau bubble adalah siklus ekonomi yang ditandai dengan eskalasi cepat nilai pasar, terutama pada harga aset. Inflasi yang cepat ini diikuti oleh penurunan nilai yang cepat, atau kontraksi, yang terkadang disebut sebagai “kecelakaan atau crash” atau “ledakan gelembung atau bubble burst.

Gelembung biasanya dikaitkan dengan perubahan perilaku investor. Gelembung di pasar ekuitas dan ekonomi menyebabkan sumber daya ditransfer ke area dengan pertumbuhan cepat. Di akhir gelembung, sumber daya dipindahkan lagi. Inilah yang menyebabkan harga turun.

Startup memang merupakan jalan termuda dan termurah dalam mengambil pasar negeri ini. Inilah yang menyebabkan investor dalam negeri maupun luar negeri antusias dalam berinvestasi dan menyuntikkan dananya ke startup Indonesia

Ternyata pemain bisnis ala startup inilah yang kelak akan mengguncang ekonomi. Karena, investasinya lebih condong ke sektor non rill yang akan menggelembungkan ekonomi untuk pecah. Ini pula yang menjadi penyebab utama mudahnya perusahaan startup melakukan PHK massal pada karyawannya.

Apalagi, sektor non rill bertentangan dengan sistem Islam. Hukum jual beli saham di lantai bursa saham juga haram. Karena di dalamnya terdapat riba dan akad syirkah yang batil. Startup ternyata dijadikan jalan bagi perusahaan-perusahaan kapitalis untuk menguasai data dan pasar, mencuri dan menguasai pasar kaum muslimin. Hal ini berbahaya karena akan menjadi jalan penguasaan asing atas kaum muslimin melalui ekonomi.

Allah SWT berfirman : “Dan sekali-kali Allah tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman” (TQS. An Nisa :141)

Ironisnya, di tengah industri yang kurang berjalan lancar startup dibesarkan dengan anggapan memajukan ekonomi bangsa, karena masuknya investasi yang besar. Bahkan, negara memberi dukungan besar berupa pendanaan untuk membesarkan startup di negeri ini. Padahal hal ini sama saja dengan memberikan ruang ketidakberdayaan ekonomi bagi negeri.

Seharusnya negeri ini mengembangkan industri yang bersifat ekonomi untuk kebutuhan rakyat tanpa meninggalkan industri berat dan industri strategis berbasis militer untuk bisa mandiri dalam industri dan penguasaan ekonomi. Negeri ini butuh kedaulatan mutlak.

Kedaulatan berlandaskan ideologi Islam dalam bentuk negara khilafah Islamiyah. Sementara untuk mensejahterakan rakyatnya, negara seharusnya menerapkan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatan baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi.

Seyogyanya industri startup bukanlah industri yang menjadikan negara kuat dan mandiri. Justru startup menjadikan ekonomi dalam negeri rentan dan mudah diintervensi.

Adapun politik industri dalam Islam ditegakkan untuk menjadikan suatu negara sebagai negara industri. Sedang untuk menjadi negara industri ditempuh satu jalan saja, yaitu menciptakan industri alat-alat berat (industri penghasil mesin) terlebih dahulu. Dengan adanya industri alat-alat ini akan akan tumbuh industri-industri yang lain.

Tidak ada jalan lain untuk menjadikan negara sebagai negara industri, kecuali dengan memulai memproduksi alat-alat terlebih dahulu sebelum yang lain, setelah itu tidak melakukan pembangunan pabrik dan industri apapun, kecuali melalui alat-alat yang diproduksi dalam negeri.
Wallahu a’lam bi ash shawab.***

 

Penulis pegiat literasi Islam

Tinggalkan Balasan