Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Oleh: Khadijah Nelly, M.Pd
Miris! Menurut laporan yang dirilis oleh KPK baru-baru ini, selama pandemi harta kekayaan pejabat penyelenggara negara mengalami kenaikan dalam jumlah yang fantastis hingga 70,3 persen. Terang saja hal ini menimbulkan kehebohan dan mengejutkan publik.
Bagaimana tidak, meskipun di tengah kondisi pandemi yang sedang melanda negeri, harta pejabat negara malah berlimpah. Hal ini dipertegas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang mengatakan laporan kenaikan itu tercatat setelah pihaknya melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada periode 2019-2020 (7/9/2021).
Sungguh, fakta meroketnya nilai kekayaan para pejabat hari ini seakan menjadi ironi di tengah kondisi rakyat yang kian melarat. Lihat saja angka kemiskinan yang tinggi selama wabah Covid-19, menurut Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (persero), Arief Mulyadi mengungkapkan berdasarkan data BPS selama pandemi melanda sejak tahun 2019, angka kemiskinan berada pada kisaran 9,22 persen. Namun, sejak pandemi Covid-19 melanda bangsa ini sejak bulan Maret 2020, angka kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen. Hingga September 2020, angka kemiskinan terus membengkak di angka 10,19 persen. Bahkan mirisnya dalam pemberitaan terakhir pada September 2021 ditemukan lebih dari 70 persen rumah tangga mengaku kondisi ekonominya makin memburuk (9/9).
Sungguh, tak seharusnya hal ini terjadi, seperti ada ketimpangan antara rakyat dan para pejabat. Maka di sinilah perlu kiranya memahami akar penyebab mengapa di negeri ini terlihat rakyat kian susah, sementara di sisi lain ada yang hidup bergelimang kekayaan. Jika ditelisik lebih jauh memang kondisi seperti ini akan pasti terjadi di negara yang menerapkan sistem kapitalis sekuler.
Dalam sistem kapitalis dimana harta kekayaan hanya tertumpuk pada segelintir orang, sedangkan rakyat tetap hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Nyata terpampang faktanya para pejabat dan pemimpin pada sistem kapitalis hanya akan mementingkan kepentingan pribadi dan berorientasi pada azas manfaat, dan parahnya lagi tak peduli pada urusan dan perut rakyatnya. Rakyat hanya dipedulikan pada saat pemilu saja, namun kalau sudah menjabat rakyat kemudian dilupakan.
Hal ini jelas berbeda dengan pemimpin dalam sistem Islam, dimana orientasi menjadi pemimpin atau pejabat negara adalah untuk kemaslahatan umat. Pejabat dipilih dan terpilih karena dasar ketakwaannya pada Allah SWT, ini sangat urgen, sebab dengan landasan imanlah menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan pada rakyatnya. Para pemimpin dalam sistem Islam senantiasa takut hanya pada Allah, hingga mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk amanah dalam mengurusi rakyat.
Sebab, setiap kelalaian dalam urusan rakyatnya akan pemimpin pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT akhirat kelak. Jadi jangankan orientasi untuk menumpuk harta, bahkan banyak para pemimpin dalam sistem Islam yang dicontohkan pada masa peradaban Islam hidup dalam kesederhanaan. Jikapun ada yang memiliki kelebihan harta maka harta tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan rakyatnya. Tak ada kemudian orang berlomba untuk jadi pejabat, sebab itu sangat berat dalam memegang amanah.
Dalam hal kesederhanaan pun telah dicontohkan oleh manusia paling mulia yaitu Rasulullah SAW. Lihatlah contoh terbaik dalam hal kepemimpinan, bagaimana beliau hanya tidur dengan beralaskan pelepah daun kurma, tidak ada rumah mewah apalagi bergelimang harta. Begitupun yang dicontohkan oleh para sahabat mulia pemimpin pengganti Rasulullah Muhammad yaitu para khulafaur rhasiddin dalam memimpin umat. Rakyat yang dinomor satukan, makanya mereka sangat dicintai rakyatnya.
Oleh sebab itu, demi kebaikan dan perubahan bangsa ke arah lebih baik ke depannya sudah saatnya negeri ini mengevaluasi setiap aspek dan melakukan perbaikan. Mulai dari sistem aturan negara, jika sudah tak mampu mengurus negeri mesti segera berbenah untuk mengikuti sistem terbaik yang dicontohkan baginda Rasulullah. Para pemimpin juga mesti sadar diri, kekuasaan bukan untuk menumpuk kekayaan, namun sebuah amanah untuk mengurusi rakyatnya. Prioritaskan urusan rakyat, sebab itulah fungsi dan tugas negara dan para pemimpin untuk memakmurkan rakyat dan mensejahterakan negeri.
Berkacalah pada peradaban Islam dan kepemimpinannya dalam hal memimpin dan mengatur urusan rakyatnya dalam negara. Agar negeri ini mendapat keberkahan dari Allah SWT dari langit dan bumi.***
Penulis Merupakan Akademisi dan Pemerhati Sosial Masyarakat
