Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Oleh : Khadijah Nelly
Miris! lagi dan lagi wakil rakyat tak punya hati murani. Setelah sebelumnya ramai pengadaan gorden senilai Rp43 miliar, kini DPR kembali menganggarkan Rp1,5 miliar untuk pembelian 100 unit televisi 43 inchi.
Tentu saja kebijakan ini menuai polemik dan kritikan dari masyarakat luas. Seperti dilansir dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Selasa (4/10/2022), tertulis nama paket ‘Pengadaan TV LED 43 Inch untuk Ruang Kerja Anggota’.
Pengadaan paket itu memiliki kode 36341964 dengan satuan kerja pengusul Sekretariat Jenderal DPR RI.
Pada informasi yang tersedia, televisi yang dibeli berjumlah 100 unit dengan total pagu sebesar Rp1.554.000.000, Sumber dana dari pengadaan tersebut yakni APBN tahun 2022. “Total pagu Rp 1.554.000.000 (Rp 1,5 miliar),”
Dengan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk 100 unit televisi, jika dibagi rata-rata maka harga per unit televisi untuk anggota dewan senilai Rp15 juta.
Pemanfaatan barang/jasa itu tertanggal Oktober 2022-Desember 2022. Dengan jadwal pelaksanaan kontrak sejak Agustus 2022 sampai Oktober 2022. Serta jadwal pemilihan penyedia pada Agustus 2022.
Sementara itu, Anggota BURT DPR Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago membenarkan soal adanya anggaran DPR RI untuk mengganti televisi anggota dewan di ruang kerjanya. Anggaran tersebut sebesar Rp1,5 miliar untuk membeli 100 unit TV 43 inch.
“Anggaran mungkin saja ada, tapi kan penggunaannya sesuai kebutuhan, jika tidak terpakai kan jadi silpa dan balik ke pemerintah,” kata Irma, saat dihubungi merdeka.com, Selasa (4/10/2022). (Liputan6.com).
Proyek Tua Polemik
Dengan adanya kebijakan pengadaan TV untuk anggota dewan ini, menuai sejumlah kecaman dari publik. Pengadaan televisi untuk anggota dewan tersebut kembali mengusik rasa keadilan pada masyarakat. Terlebih ini masih masa sulit, ekonomi rakyat masih morat-marit, APBN negara pun sedang krisis. Sangat tak bijaksana anggota dewan beli TV hanya untuk nonton penderitaan rakyat, mana belinya pakai uang rakyat lagi. Sungguh Miris!M
Mayoritas rakyat mengecam dan meyayangkan anggaran pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh DPR RI.
Setelah pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR RI senilai Rp43 miliar mencuat pada Maret 2022 lalu, Proyek pengecatan kubah gedung DPR senilai Rp4,5 miliar, Pengadaan kalender Rp955 juta, dan Pengadaan multivitamin Rp2 miliar.
Yang dinilai tidak begitu mendesak sementara angka kemiskinan yang melonjak dan utang luar negeri yang meroket.
Walhasil, banyak rakyat mengelus dada saat melihat besaran rupiah yang dikeluarkan APBN untuk kebutuhan ini.
Padahal, jika dialokasikan untuk kebutuhan rakyat, jumlah sebanyak itu akan sangat lebih bermanfaat. Nyatanya, besaran proyek ini tidak mempertimbangkan keprihatinan kondisi ekonomi rakyat yang terpuruk.
Matinya Hati Nurani dalam Sistem Demokrasi
Di saat rakyat dalam kondisi susah dan carut marutnya berbagai permasalahan negara, ada-ada saja kelakuan para wakil rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan TV bagi para anggota DPR saja, kocek negara harus keluar hingga Rp1,5 miliar. Dengan gaji yang fantastis dan tunjangan pribadi sebagai anggota DPR, masih pakai uang rakyat.
Di saat rakyat lagi kesusahan imbas dari Corona, harusnya wakil rakyat hadir untuk membantu. Bukan malah membebani negara dengan program yang sama sekali tidak urgen.
Belum kering peristiwa Kanjuruhan yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih hingga tuntas, pembagian BLT yang salah sasaran, ini malah anggota DPR menunjukkan seolah mereka menutup mata dan telinga dari jeritan dan rintihan rakyat.
SDA digeruk habis oleh Asing di tengah tingginya pajak Rasanya rakyat sudah muak dengan tingkah laku para pejabat yang kian hari makin berani untuk unjuk kemewahan di tengah derita rakyat.Namun hal ini bukan hal aneh di tengah sistem sekukerisme-kapitalisme, proyek minus empati seperti pengadaan TV DPR hanyalah satu dari sekian proyek mubazir yang selalu saja diproduksi sistem demokrasi.
Sesungguhnya inilah realitas hidup di bawah sistem demokrasi yang meniscayakan pejabat minim empati.
Oleh karena itu, sungguh sia-sia saja menjadikan pejabat memiliki hati nurani pada sistem hari ini. Namun berbeda dengan sistem Islam yang lahir dari pencipta manusia, yaitu Allah Swt. Dimana rakyat akan kembali hidup dengan sejahtera dan berkeadilan. Sistem Islamlah yang mampu mewujudkan semua itu.
Sistem Islam memiliki seperangkat aturan mulai dari akidah Islam sebagai landasan bernegara, hingga penerapan hukum yang paripurna. Seperti sistem peradilan yang akan meri’ayah rakyat, sistem pemilihan pemimpin yang hanya akan memilih pimpinan seorang individu yang mumpuni dan amanah. Pejabat yang mengurus urusan rakyat, bertanggungjawab, penuh rasa adil.
Sistem ekonomi Islam yang mengharamkan kepemilikan publik dikuasai swasta sehingga kebutuhan umat terpenuhi dengan tuntas. Sistem pendidikan Islam yang melahirkan individu bertakwa yang menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi dalam diri para pejabatnya dan masih banyak lagi. Semua aturan ini hanya akan bisa diterapkan dalam sistem Islam.
Wallahualam bisawwab***
Penulis pemerhati masalah sosial
