Minggu, 25 September 2022

Rakyat Miskin Butuh Solusi Bukan Janji

Ina Ariani

Oleh: Ina Ariani

Permasalahan negeri ini semakin meningkat saja, kerap kali rakyat menerima kado pahit. Perumpamaan rakyat Indonesia saat ini ibarat Tikus mati di lumbung padi. Artinya Negara yang kaya dan makmur, tapi rakyatnya sendiri tak dapat ikut menikmati.

Ya perumpamaan itu emang cocok dengan kondisi rakyat kini. Lonjakan harga di berbagai komoditi naik hampir seratus persen. Apalagi menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul fitri. Padahal tentang harga, seharusnya Pemerintah memiliki peran penting untuk mensiasati dampak buruknya, yaitu kemiskinan yang kian meningkat.

Dan seharusnya pemerintah lebih peka atas kondisi rakyat, sebaliknya setiap ditanya apa sebabnya, selalu dijawab dengan nada-nada kaget seakan tidak tahu apa-apa. Sebenarnya tugas para penguasa itu ngapain aja sih?

Lonjakan kemiskinan mengintai dari balik kenaikan harga. Di saat berbagai harga barang naik massal, tak ayal inflasi pun berpotensi melonjak. Inflasi yang tinggi terjadi karena kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar internasional. Kenaikan harga komoditas semakin tinggi sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina pada Februari 2022. (cnnindonesia.com, 20/04/2022)

Angka kemiskinan naik akibat lonjakan harga pangan dan energi. Kondisi saat ini, dapat dipastikan kini rasio meningkat tajam. Yang kekurangan semakin menderita, dan ada sebagian orang yang meningkat kekayaannya akibat pandemi. Perlu keterampilan tingkat tinggi untuk mengatasi persoalan mundurnya kualitas SDM negara akibat kemiskinan. (mediaindonesia.com, 04/04/2022)

Di Jakarta, harga kerupuk kaleng yang tadinya hanya Rp1000. Sekarang menjadi Rp2000. Menurut Jubir Ikatan Pengusaha Kerupuk DKI Jakarta, kenaikan harga terpaksa dilakukan karena terjepit mahalnya harga minyak goreng, sehingga biasa produksi meningkat seratus persen (CNNIndonesia, 20/4/2022).

Kenaikan harga juga terjadi pada barang kebutuhan pokok lainnya. Selain minyak goreng yang beberapa waktu lalu sempat menghilang dari pasaran, tahu tempe, daging sapi, daging ayam, cabai, bawang merah, telur, gula juga naik secara bersamaan. Ditambah lagi, naiknya harga BBM jenis Pertamax, LPG, dan PPN yang naik jadi 11% sejak 1 April lalu.

Tentu saja hal ini menghantam daya beli masyarakat yang sebelumnya sudah menurun drastis akibat pandemi. Namun, apa daya. Karena kebutuhan sehari-hari tak bisa dihindari, masyarakat pun tetap harus membeli meski dengan harga tinggi.

Hal ini juga disoroti Anggota DPR RI Komisi IV Ardi Akmal Pasluddin menyatakan, angka kemiskinan di negeri ini diduga mengalami peningkatan usai adanya kenaikan sejumlah komoditas strategis seperti pangan dan energi. Legislator asal Sulawesi Selatan ini menyatakan, kini masyarakat, terutama kalangan ekonomi ke bawah terpukul dengan sejumlah harga pangan tinggi, mulai dari minyak goreng hingga cabe rawit. Ditambah lagi adanya kenaikan PPN dan BBM (MediaIndonesia.com, 04/04/2022).

Diperkirakan sekitar 115 juta masyarakat kelas menengah ke bawah terguncang dengan kenaikan harga. Kemiskinan yang menimpa rakyat, merupakan kemiskinan yang struktural/sistemik, yakni kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang diberlakukan oleh negara/penguasa. Itulah sistem kapitalisme-liberalisme-sekularisme. Sistem inilah yang telah membuat kekayaan milik rakyat dikuasai dan dinikmati hanya pada segelintir orang.

Dari tahun ketahuan rakyat miskin semangkin meningkat. Peneliti Lembaga Riset Institute for Demographic And Poverity Studies (IDEAS) bidang ekonomi makro Askar Muhammad memprediksi, tingkat kemiskinan di negeri ini berpotensi mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 10,81% atau setara dengan 29,3 juta penduduk.

Permasalahan ini menjadi PR pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi, tidak hanya sekedar umbar janji tapi solusi, katanya ingin memberikan subsidi, namun yang menikmati bukan rakyat kecil tapi mereka-mereka yang duduk disana.

Contoh nyatanya, ketika pemerintah menetapkan HET minyak goreng kemasan. Minyak goreng kemasan yang disubsidi tersebut menjadi langka, sulit ditemukan. Begitu HET dicabut oleh pemerintah, dengan cepat minyak goreng kemasan langsung melimpah ruah di mana-mana. Harusnya pemerintah bisa mengendalikan barang yang disubsidi untuk meringankan beban rakyat, mulai harga, ketersediaan barang hingga distribusinya (JPNN.com, 4/4/2021).

Bukan hal yang baru, jika pemerintah dalam sistem kapitalis akan selalu tunduk pada oligarki. Kebijakan yang dibuat seolah-olah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi rakyat. Padahal, tidak akan ampuh karena terbentur dengan kepentingan para pengusaha dan pemilik modal yang tak mau rugi.

Akhirnya, solusi yang ditawarkan terkesan basa-basi, parsial, dan tidak mencabut akar masalah. Jika harus berhadapan dengan kepentingan para pemilik modal, rakyatlah yang harus mengalah. Meskipun sudah terendus adanya mafia minyak goreng yang membuat harga melonjak dan barang menghilang, pemerintah sulit untuk melakukan tindakan.

Melonjaknya harga barang secara serentak di tengah kondisi ekonomi rakyat yang belum pulih akibat pandemi, pastinya akan menambah angka kemiskinan baru di negeri ini. Sebab, daya beli masyarakat menurun. Sebagian besar penghasilan rakyat dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu kebutuhan pokok yang lain seperti BBM, listrik, air, elpiji dan sebagainya juga harus terpenuhi.

Pada September 2021 saja, BPS sudah mencatat tingkat kemiskinan nasional yang merosot akibat pandemi sebesar 9, 71% atau bertambah 1, 72 juta dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Besar kemungkinan akan bertambah lagi jika kenaikan harga tetap tak terkendali.

Dampak dari tingginya angka kemiskinan di antaranya, kesenjangan akan semakin nyata. Ibaratnya yang susah akan semakin susah, yang kaya akan semakin kaya. Lihat saja, kekayaan para pejabat yang justru semakin meningkat selama pandemi. Padahal, negara sedang dinyatakan krisis ekonomi, utang negara semakin tinggi, banyak BUMN yang merugi.

Sedangkan, dampak jangka panjang yang dikhawatirkan adalah menurunnya SDM akibat kemiskinan. Dampaknya, tidak terpenuhinya biaya pendidikan oleh rakyat.

 

Islam Solusi Bukan Janji

Hal ini sungguh berbeda dengan Islam. Islam memandang kemiskinan merupakan permasalahan sistemis yang sudah pasti membutuhkan solusi yang sistemis pula.

Islam memandang masalah kemiskinan erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan akan terwujud apabila kebutuhan asasi rakyat terpenuhi. Karenanya, negara Islam akan memenuhi kebutuhan asasi rakyat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Negara akan mengelola sumber daya alam yang dimiliki secara mandiri, sehingga negara akan memiliki keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat secara gratis. Islam melarang siapa pun baik perorangan, perusahaan apalagi asing untuk mengelola SDA yang dalam jumlah melimpah. Karena, SDA tersebut merupakan kepemilikan rakyat.

Rasulullah SAW bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Apabila penguasa negeri ini mau membuka mata dan menerapkan sistem pemerintahan Islam untuk menjaga kestabilan harga dan mengatasi masalah kemiskinan rakyatnya. Tentu tidak ada lagi rakyat miskin yang menderita karena kekurangan. Pemimpin dalam Islam mengurus segala permasalahan umat, baik didalam atau diluar negeri. Sistem yang dimaksut adalah berasal dari Allah yang dibangun berlandaskan aqidah Islam.

Dalam mengatasi masalah di atas, khilafah memiliki beberapa langkah yang akan dilakukan, di antaranya:

Pertama, menjaga penawaran dan permintaan pasar agar tetap seimbang. Solusinya bukan dengan mematok harga barang dan jasa. Karena, itu bukan solusi yang tepat. Harga barang mengikuti mekanisme dan permintaan pasar. Selain itu Rasulullah SAW juga melarang mematok harga. Sebagaimana sabda beliau: “Allah-lah yang Maha Mencipta, Menggenggam, Melapangkan rezeki, dan mematok harga.” (HR. Ahmad dan Annas)

Kedua, negara memiliki peran menjaga stabilitas ketersediaan barang. Jika di suatu wilayah terjadi kelangkaan, maka khalifah akan memasok barang dari wilayah lain.

Ketiga, jika kelangkaan barang disebabkan oleh permainan kartel atau oligarki, maka negara akan menjatuhkan sanksi takzir kepada pelakunya. Sekaligus, wajib baginya untuk melepaskan kembali barang ke pasar.

Keempat, jika terjadi kenaikan harga karena penipuan, negara berhak menjatuhkan sanksi takzir dan khiyar untuk membatalkan atau melanjutkan akad.

Kelima, jika kenaikan harga terjadi karena inflasi, negara khilafah wajib menjaga mata uangnya. Negara khilafah menggunakan emas dan perak sebagai standar mata uang, bukan fiat money seperti saat ini. Dengan ketetapan nilai emas dan perak, inflasi akan mudah dihindari.

Berdasarkan fakta di atas maka disimpulkan perbedaan sistem kapitalis dan sistem Islam adalah berbedanya landasan dalam membangun negara. Khilafah bekerja keras untuk mensejahterakan rakyatnya, dan memecahkan segala macam permasalahan hidup umat dengan landasan Islam. Pertanggungjawabannya langsung kepada Allah SWT.

Sedangkan, sistem kapitalisme berlandaskan sekularisme, yaitu kehidupan harus dipisahkan dari agama. Karenanya, tujuan memimpin bukan semata-mata untuk menyejahterakan rakyatnya. Karena, sistem politiknya bergantung pada asas manfaat dan bergantung pada penguasa Barat juga pemilik modal, maka yang diutamakan adalah pihak yang menguntungkan dan bisa melanggengkan kekuasaan.

Karena itu saatnya kita mencampakkan sistem selain Islam yang telah terbukti mendatangkan musibah demi musibah kepada kita. Sudah saatnya kita kembali pada syariah Islam yang berasal dari Allah SWT. Hanya syariah-Nya yang bisa menjamin keberkahan hidup manusia. Syariah akan menjadi rahmat bagi mereka (Lihat: QS al-Anbiya’ [21]: 107).

Saat nya kita menerapkan syariah Islam secara kaaffah dalam seluruh aspek kehidupan adalah wujud ketakwaan yang hakiki kepada Allah SWT.
Wallahu a’lam bishshawab.***

Pemerhati Kebijakan Publik dan Sosial

Tinggalkan Balasan