Sabtu, 1 Oktober 2022

Rasulullah SAW Adalah Teladan Bernegara

Alfiah S.Si
Alfiah S.Si

Oleh : Alfiah, S.Si

Bagi seorang muslim yang taat dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang harus diteladani, tentu menolak keras pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menegaskan bahwa bernegara mengikuti cara Nabi Muhammad adalah haram bahkan bisa murtad atau keluar dari Islam. Dalam tweet-nya Kamis, 7 April 2022 ia menuliskan “Menurut saya, mendirikan bernegara seperti sistem yang dibangun Nabi itu haram, bisa murtad,”.

Mahfud menjelaskan bahwa mendirikan negara seperti didirikan oleh Nabi maka harus ada Nabi sebagai kepala negaranya. Maka saat ini tidak bisa mendirikan negara seperti Nabi.

“Sebab hal itu bisa berarti harus ada Nabi baru untuk menjadi pemimpinnya. Padahal Nabi Muhammad adalah khatam al Nibyyiien atau Nabi terakhir. Makanya yang terpenting adalah maqashid syar’ie bukan sistemnya,” jelasnya.

Menurut Mahfud MD, mendirikan “sistem” bernegara seperti yang dibangun haram (murtad). Sebab negara yang dibangun Nabi kepala negaranya adalah Nabi. Pembuat hukum (legislasi) Allah dan Nabi, hakimnya juga Nabi sendiri. Nah, sekarang tak ada Nabi. Muhammad adalah Nabi terakhir. Tak ada Nabi baru yang bisa jadi kepala negara.

Pernyataan Mahfud MD ini jelas menunjukkan ketidakpahamannya terhadap kesempurnaan syariat Islam. Atau mungkin kurangnya literasi terhadap Fiqih Daulah (Fiqih Bernegara). Pernyataan itu bisa dipahami bahwa Mahfud MD menantang ajaran Nabi Muhammad. Benarlah kata Samsi Ali (imam di Islamic Center of New York) bahwa negara yang dirikan Nabi adalah negara yang berkemakmuran, berkeadikan, egaliter, inkslusif, merangkul semua pihak.

Bagi yang paham ijtihad dan ilmu ushul fikih, pernyataan Mahfud MD tentu nyleneh. Nyleneh karena dia menolak untuk membentuk negara ala Nabi saw. (baca: Negara Islam) hanya karena saat ini Nabi saw. sudah tidak ada dan wahyu Allah sudah tidak turun lagi sebagaimana saat beliau masih hidup.

Mahfud MD lupa—atau pura-pura lupa (?)—bahwa Nabi Muhammad saw. adalah nabi dan rasul terakhir. Tak mungkin lagi ada nabi/rasul. Artinya, tak mungkin lagi ada wahyu Allah yang turun. Hanya saja, Nabi saw. meninggalkan dua warisan berharga untuk dijadikan acuan dan rujukan dalam hidup, termasuk dalam kehidupan bernegara, sampai Hari Kiamat. Itulah al-Quran dan as-Sunnah. Keduanya wajib dijadikan pedoman hidup oleh kaum Muslim. Termasuk dalam bernegara. Nabi saw. bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

“Aku telah meninggalkan dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh pada kedua. (Kedua perkara itu) Kitabullah (al-Quran) dan Sunnah Nabi-Nya (al-Hadis)” (HR Malik).

Rasulullah SAW adalah suriteladan yang harus diikuti bukan hanya dalam hal akhlak dan ibadah tapi juga dalam hal bernegara. Beliau wajib diteladani dalam semua aspek kehidupan: muamalah (ekonomi), siyâsah (politik), pemerintahan, sosial, hukum, peradilan, dll). Inilah yang bisa kita pahami dari firman Allah SWT:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“Sungguh bagi kalian, di dalam diri Rasulullah itu, terdapat suri teladan yang baik” (QS al-Ahzab [21]: 33).

Apalagi para ulama tidak berbeda pendapat tentang kewajiban mengikuti Sunnah Nabi Saw. Terdapat banyak nas al-Quran juga hadis yang memerintahkan kaum Muslim untuk menaati Rasulullah saw. Allah SWT, misalnya, berfirman:

قُل إِن كُنتُم تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحبِبكُمُ ٱللَّهُ وَيَغفِر لَكُم ذُنُوبَكُم وَٱللَّهُ غَفُور رَّحِيم

“Katakanlah, “Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (TQS Ali Imran [3]: 31).

Beliau lalu menukil sabda Rasulullah saw.:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Siapa saja yang melakukan suatu amal perbuatan yang bukan termasuk tuntunan kami, maka amalnya itu ditolak” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Kaum Muslim juga diperintahkan untuk mengikuti sekaligus memegang teguh Sunnah Nabi saw. dan Sunnah Khulafaur-Rasyidin. Beliau bersabda:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

“Wajib atas kalian berpegang teguh pada Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Di antara yang termasuk Sunnah Nabi saw., juga Sunnah Khulafaur Rasyidin yang menonjol, adalah dalam kehidupan bernegara. Faktanya, pemerintahan atau negara yang dibangun Nabi saw. dan Khulafaur Rasyidin bukanlah negara teokrasi (ketuhanan), demokrasi, kerajaan, dll. Yang dibentuk oleh beliau adalah Daulah Islamiyah (Negara Islam) dengan beliau sebagai kepala negaranya.

Setelah beliau wafat, Daulah Islamiyah ini diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dalam wujud Khilafah Islam. Bukan yang lain. Daulah Islamiyah atau Khilafah Islam tersebut tentu saja berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah. Karena itu selama al-Quran dan as-Sunnah masih ada di hadapan kita, sebagaimana saat ini, tentu sejatinya keduanya wajib dijadikan landasan dalam kehidupan, termasuk dalam bernegara.

Khilafah Islam adalah bentuk pemerintahan otentik yang telah menjadi Ijmak Sahabat. Apalagi Khilafah juga telah menjadi ijmak para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syaikh Abdurrahman al-Jaziri (w. 1360 H) menuturkan:

إِتَّفَقَ اْلأَئِمَّةُ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالىَ عَلىَ أَنَّ اْلإِمَامَةَ فَرْضٌ

“Para imam mazhab (yang empat) telah bersepakat bahwa Imamah (Khilafah) adalah wajib…” (Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala al-Madzâhib al-Arba’ah, V/416).

Lalu bagaimana bisa yang selama ini wajib bisa berubah hukumnya menjadi haram?

Ironis memang, saat ini umat, penguasa bahkan sebagian ulamanya begitu mudah berpaling pada ideologi dan sistem selain Islam yang batil, seperti kapitalisme-liberalisme, sebagai jalan keluar.

Padahal penerapan ideologi dan sistem asing dan batil justru membuat umat dan agama ini tidak terlindungi. Perzinaan legal. LGBT marak. Penistaan agama terus berulang. Stigmatisasi terhadap ajaran agama dengan nama radikalisme tak kunjung surut. Beragam sumber daya alam dikuasai oleh swasta asing maupun lokal. Aneka komoditi sembako dikuasai kartel sehingga harga dipermainkan dan merugikan rakyat.

Bukankah ini gambaran riil bahwa urusan umat dan agama tidak terlaksana dan terlindungi dengan baik tanpa negara yang menerapkan syariah Islam?

Fakta bahwa negeri-negeri Muslim hari ini tidak menegakkan Khilafah Islam dan menerapkan syariah Islam secara kâffah bukanlah dalil pembenaran bahwa Negara Islam itu haram didirikan.

Faktanya, para penguasa negeri-negeri Muslim tersebut memang berkhidmat pada Barat dan mengambil model bernegara ala Barat. Mereka bahkan senang melakukan kerjasama dengan para agresor yang terus membunuhi kaum Muslim seperti AS, Cina, Rusia, bahkan Israel.

Wallahu a’lam bi ash shawab.***

Penulis pegiat literasi Islam

Tinggalkan Balasan