Selasa, 6 Desember 2022

Solusi Islam atas Meningkatnya Angka Kemiskinan dan Harga Barang

Yenni Sarinah, S.Pd

Oleh : Yenni Sarinah, S.Pd

TRADISI lonjakan harga disegala lini tak mampu dibendung. Ibarat banjir bandang yang diklise sebagai bagian dari bencana. Apalagi menjelang Ramadan dan Hari Raya. Padahal tentang harga, seharusnya Pemerintah memiliki peran penting untuk mensiasati dampak buruknya, yaitu kemiskinan yang kian meningkat.

Derita ini seharusnya bukan derita kaget-kagetan. Yang setiap ditanya sebabnya, selalu dijawab dengan nada-nada kaget seakan tidak tahu apa-apa.

Sungguh konyol memang kehidupan pasca pandemi ini, apalagi terus digulir oleh sistem yang rusak serta diatur oleh oknum yang khianat terhadap bangsa.

Lonjakan kemiskinan mengintai dari balik kenaikan harga. Di saat berbagai harga barang naik massal, tak ayal inflasi pun berpotensi melonjak. Inflasi yang tinggi terjadi karena kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar internasional. Kenaikan harga komoditas semakin tinggi sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina pada Februari 2022. (cnnindonesia.com, 20/04/2022)

Angka kemiskinan naik akibat lonjakan harga pangan dan energi. Kondisi saat ini, dapat dipastikan gini rasio meningkat tajam. Yang kekurangan semakin menderita, dan ada sebagian orang yang meningkat kekayaannya akibat pandemi. Perlu keterampilan tingkat tinggi untuk mengatasi persoalan mundurnya kualitas SDM negara akibat kemiskinan. (mediaindonesia.com, 04/04/2022)

Saat ini kemiskinan yang menimpa umat lebih merupakan kemiskinan struktural/sistemik, yakni kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang diberlakukan oleh negara/penguasa. Itulah sistem kapitalisme-liberalisme-sekularisme. Sistem inilah yang telah membuat kekayaan milik rakyat dikuasai dan dinikmati hanya pada segelintir orang.

Di negeri ini telah lama terjadi privatisasi sektor publik seperti jalan tol, air, pertambangan gas, minyak bumi dan mineral. Akibatnya, jutaan rakyat terhalang untuk menikmati hak mereka atas sumber-sumber kekayaan tersebut yang sejatinya adalah milik mereka.

Dalam sebulan belakangan ini pukulan ekonomi bertubi-tubi dirasakan oleh rakyat karena kenaikan berbagai komoditi kebutuhan hidup. BBM naik berkali-kali. Harga minyak goreng terus merangkak. Bahkan harga daging sapi dan ayam pun sudah naik jauh sebelum puasa dan tak kunjung turun hingga hari ini.

Di sisi lain rakyat seolah dibiarkan untuk hidup mandiri. Penguasa/negara lebih banyak berlepas tangan ketimbang menjamin kebutuhan hidup rakyatnya. Di bidang kesehatan, misalnya, rakyat diwajibkan membayar iuran BPJS setiap bulan. Artinya, warga sendiri yang menjamin biaya kesehatan mereka, bukan negara.

Anehnya, Pemerintah berulang menyatakan sikap optimis. Katanya, ekonomi Indonesia makin membaik. Pemerintah mengklaim angka kemiskinan justru menurun. Data Badan Ketahanan Pangan (BKP) menunjukkan, banyak keluarga yang menghabiskan lebih dari 65% pengeluarannya untuk kebutuhan makanan pada 2021. Sehingga pangsa rumah tangga didominasi dengan pengeluaran pangan yang berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan pada suatu kota atau kabupaten, walaupun ada faktor lain dan beberapa daerah yang berbeda. Namun fokus utamanya kemiskinan ini jelas akibat kian ugal-ugalan harga pasaran, yang tak punya nyali lagi pemerintah walaupun sudah diregulasi dengan bermacam aturan yang tumpang tindih.

Lonjakan harga pangan justru terjadi ketika masih banyak masyarakat yang belum keluar dari kemiskinan akibat kemerosotan ekonomi selama pandemi. Sehingga pada September 2021, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,71%, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin bertambah 1,72 juta orang dibandingkan periode yang sama pada 2019.

Standar Kemiskinan dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, kemiskinan tidak dinilai dari besar pengeluaran atau pendapatan, tetapi dari pemenuhan kebutuhan asasiyah (pokok) secara perorangan. Kebutuhan pokok itu mencakup sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan secara layak. Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kewajiban para ayah memberikan makanan dan pakaian kepada keluarga secara layak” (TQS al-Baqarah [2]: 233).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah para istri di tempat mana saja kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka” (TQS ath-Thalaq [85]: 6).

Bahkan dalam Islam, orang baru dikatakan kaya atau sejahtara jika memiliki kelebihan harta di atas 50 dirham. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

ما مِنْ أحد يَسْأَلُ مَسْأَلَةً وَهو عنها غَنِيٌ إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُدُوحًا أَوْ خُدُوْشًا أَوْ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَاذَا يُغْنِيهِ، أَوْ مَاذَا أَغْنَاهُ؟ قَالَ: خَمْسُونَ دِرْهَمًا

“Tidaklah seseorang meminta-minta, sementara ia kaya, kecuali pada Hari Kiamat nanti ia akan memiliki cacat di wajahnya.” Ditanyakan kepada beliau, “Ya Rasulullah, apa yang menjadikan ia termasuk orang kaya?” Beliau menjawab, “Harta sebesar 50 dirham” (HR an-Nasa’I dan Ahmad).

Mengomentari hadis di atas. Syaikh Abdul Qadim Zallum menyatakan, “Siapa saja yang memiliki harta sebesar 50 dirham—atau setara dengan 148,75 gram perak, atau senilai dengan emas seharga itu—yang merupakan kelebihan (sisa) dari pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal; juga pemenuhan nafkah istri dan anak-anaknya serta pembantunya—maka ia dipandang orang kaya. Ia tidak boleh menerima bagian dari zakat (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwâl fî ad-Dawalah al-Khilâfah, hlm. 173).

Jika satu dirham hari ini setara dengan Rp 80 ribu saja, maka 50 dirham sama dengan Rp 4 juta. Kelebihan harta di atas 4 juta itu tentu merupakan sisa dari pemenuhan kebutuhan pokoknya (makanan, pakaian, perumahan; juga nafkah untuk anak, istri dan gaji pembantunya).

Islam Beri Solusi

Islam, bukan sekedar agama, tapi juga perangkat yang mampu memberi solusi pada segala ini kesulitan hidup. Untuk mengatasi kemiskinan, Islam punya cara :

Pertama: Secara individual, Allah SWT memerintahkan setiap Muslim yang mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 233). Rasulullah saw. juga bersabda:

طَلَبُ الْحَلالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

“Mencari rezeki yang halal adalah salah satu kewajiban di antara kewajiban yang lain” (HR ath-Thabarani).

Jika seseorang miskin, ia diperintahkan untuk bersabar dan bertawakal seraya tetap berprasangka baik kepada Allah sebagai Zat Pemberi rezeki. Haram bagi dia berputus asa dari rezeki dan rahmat Allah SWT. Nabi saw. bersabda:

لاَ تَأْيَسَا مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهَزَّزَتْ رُؤُوسُكُمَا ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرَةٌ ، ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

“Janganlah kamu berdua berputus asa dari rezeki selama kepala kamu berdua masih bisa bergerak. Sungguh manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah tanpa mempunyai baju, kemudian Allah ‘Azza wa Jalla memberi dia rezeki” (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

Kedua: Secara jama’i (kolektif) Allah SWT memerintahkan kaum Muslim untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Rasulullah saw. bersabda:

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ

“Tidaklah beriman kepadaku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan, padahal ia tahu” (HR ath-Thabrani dan al-Bazzar).

Rasulullah saw. juga bersabda:

أَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ ظَلَّ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ

“Penduduk negeri mana saja yang di tengah-tengah mereka ada seseorang yang kelaparan (yang mereka biarkan) maka jaminan (perlindungan) Allah terlepas dari diri mereka” (HR Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah).

Ketiga: Allah SWT memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk tentu menjamin kebutuhan pokok mereka. Rasulullah saw. bersabda:

فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Di Madinah, sebagai kepala negara, Rasulullah saw. menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya dan menjamin kehidupan mereka. Pada zaman beliau ada ahlus-shuffah. Mereka adalah para sahabat tergolong dhuafa. Mereka diizinkan tinggal di Masjid Nabawi dengan mendapatkan santunan dari kas negara.

Saat menjadi khalifah, Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab biasa memberikan insentif untuk setiap bayi yang lahir demi menjaga dan melindungi anak-anak. Beliau juga membangun “rumah tepung” (dar ad-daqiq) bagi para musafir yang kehabisan bekal.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan pemberian insentif untuk membiayai pernikahan para pemuda yang kekurangan uang.

Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dibangun rumah sakit-rumah sakit lengkap dan canggih pada masanya yang melayani rakyat dengan cuma-cuma.

Hal di atas hanyalah sekelumit peran yang dimainkan penguasa sesuai dengan tuntunan syariah Islam untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Kemampuan Islam menyelesaikan kemiskinan dan stabilnya Sistem yang membuat warga negaranya justru “sulit” miskin, hingga pada level tidak ada satupun yang pantas dikategorikan miskin karena saking sejahteranya. Sinkron pula dengan para pejabatnya, yaitu orang-orang yang amanah dan berdedikasi tinggi kepada Khilafah. Mereka 1 tujuan dengan khilafah dalam menyejahterahkan rakyatnya.

Karena itu saatnya kita mencampakkan sistem selain Islam yang telah terbukti mendatangkan musibah demi musibah kepada kita. Sudah saatnya kita kembali pada syariah Islam yang berasal dari Allah SWT. Hanya syariah-Nya yang bisa menjamin keberkahan hidup manusia. Syariah akan menjadi rahmat bagi mereka (Lihat: QS al-Anbiya’ [21]: 107).

Lebih dari itu, penerapan syariah Islam secara kâffah dalam seluruh aspek kehidupan adalah wujud ketakwaan yang hakiki kepada Allah SWT. ***

 

Penulis pegiat literasi Islam asal Selatpanjang

Tinggalkan Balasan