Rabu, 10 Agustus 2022

Dampak Lamanya Jeda Pelantikan, Presiden Lama Seperti Bebek Lumpuh

Di depan para pendukungnya yang dikenal dengan Projo, Jokowi klaim harga BBM dan minyak goreng di Indonesia paling murah di dunia.

Jakarta (Riaunews.com) – Peran presiden lama dinilai akan menjadi bebek lumpuh lantaran jarak waktu dari pengumuman hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hingga pelantikan tergolong lama, yaitu 7 bulan. Padahal, dalam 7 bulan presiden dapat membuat sejumlah kebijakan yang efektif.

Pernyataan ini dilontarkan oleh cendekiawan muslim Azyumardi Azra. Ia menyebut presiden yang sedang menjabat atau presiden lama tidak lagi bisa mengeluarkan kebijakan yang efektif karena telah ada presiden baru.

“Presiden yang sedang menjabat tak bisa lagi mengeluarkan kebijakan yang efektif dan strategis, karena sudah ada presiden dan wakil presiden baru, meskipun belum dilantik,” ujar Azyumardi seperti dikutip Antara, Sabtu (25/6/2022).

Berdasarkan jadwal yang diluncurkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasil real count atau penghitungan Pilpres akan diumumkan pada 20 Maret 2024, sedangkan pelantikan presiden baru dilakukan lebih dari setengah tahun kemudian pada 20 Oktober 2024.

Pada 20 Maret, data penghitungan tersebut sudah memberitahukan siapa presiden terpilih, sehingga ada masa 7 bulan ketika Indonesia memiliki 2 presiden, presiden yang sedang menjabat dan presiden terpilih hasil Pilpres 2024.

Selain tidak bisa mengeluarkan kebijakan efektif dan strategis, sistem ini akan semakin memperkuat legitimasi presiden hasil pilpres sekaligus membuat presiden lama semakin menjadi bebek lumpuh jika ada gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan menguatkan hasil Pilpres 2024.

Azyumardi menyadari hal ini cukup sulit diubah. Menurutnya, anggota parlemen baru hasil Pemilu 2024 nanti perlu memikirkan hal tersebut.

“Semoga para anggota Parlemen hasil Pileg 2024 nantinya akan memperbaiki hal ini, agar praktik demokrasi kita semakin membaik,” tuturnya.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas juga melontarkan pernyataan serupa. Menurutnya, ketika pilpres selesai, baik setelah putaran satu atau dua, pengaruh atau posisi tawar presiden yang sedang menjabat kemungkinan besar akan menurun di mata partai politik.

“Pada saat itulah sekutu politik akan pergi ke pemenang atau presiden terpilih. DPR juga mulai tidak responsif terhadap keinginan presiden petahana,” ujar Sirojudin.

Kemudian Sirojudin juga menyebut pengaruh lain yang akan terjadi adalah penurunan pengaruh presiden yang menjabat di organisasi pemerintahan, terutama di kementerian yang dipimpin dari kalangan berlatar-belakang parpol. Menurutnya, kerja birokrasi pun bisa jadi menurun.

“Birokrasi kita cenderung mendekat kepada kabinet bayangan atau tim pemenang,” terangnya.***

Tinggalkan Balasan