Senin, 15 Juli 2024

Demi Netralitas ASN, Pejabat Publik yang jadi Tim Pemenangan Capres Harus Mundur dari Jabatan

Ikuti Riaunews.com di Google Berita
 
Sejumlah pejabat publik yang menjadi tim pemenangan capres sebaiknya mudnur dari jabatan demi netralitas ASN. (Foto: Disway)

Jakarta (Riaunews.com) – Seiring dengan semakin mendekatnya masa kampanye Pemilihan Umum 2024, pada 28 November, para pejabat publik yang terkait tim pemenangan Pilpres dan Pileg didesak untuk segera mengajukan pengunduran diri. Hal ini demi menjaga netralitas ASN, TNI-Polri di lingkungan instansi yang dipimpinnya.

Desakan tersebut disampaikan oleh pengamat militer Selamat Ginting dan pakar komunikasi politik Hendri Satrio dalam acara Menara Perubahan Talks, yang diselenggarakan relawan Menara Perubahan di Jl. Sungai Sambas, Jaksel, Rabu (15/11/2023) pagi.

Selamat Ginting merinci para pejabat publik yang harus mundur karena berpotensi terjadi benturan kepentingan di instansi yang dipimpinnya di antaranya Mahfud MD (Menko Polhukam), Prabowo Subianto (Menhan), dan Gibran Rakabuming Raka (Walikota Solo).

Sementara Hendri Satrio menambahkan, selain pejabat-pejabat tersebut, para pejabat yang berpotensi mengalami benturan kepentingan karen berasal dari partai politik pendukung Capres-Cawapres tertentu juga harus mundur.

Ia menyebut nama Tri Rismaharini (Mensos), Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Zulkifli Hasan (Mendag) juga harus mundur dari jabatannya.

“Mereka mimimpin instansi yang kebijakannya bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak,” ujar Hendri.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *