Jakarta (Riaunews.com) – Kepala Departemen DPP Partai Demokrat, Sartono Hutomo, merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang meminta penundaan Pemilu 2024 karena ada dukungan ratusan juta percakapan di media sosial.
Sartono meminta Luhut tidak memaksakan klaim tersebut karena bertentangan dengan semangat reformasi 1998.
Ia mengingatkan, Presiden Jokowi, para menteri, gubernur, wali kota hingga bupati di seluruh Indonesia merupakan hasil dari peristiwa reformasi.
“Jangan khianati reformasi. Mereka tidak sadar semuanya itu buah dari hasil reformasi. Kalau mereka paham, tidak bakal jadi isu-isu atau wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Jangan paksakan itu, kualat nanti,” kata Sartono Hutomo, dilansir Kumparan, Senin (21/3/2022).
Anggota Komisi VII DPR RI tersebut meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju fokus menjalankan tugas semaksimal mungkin, tidak justru sibuk menggagas wacana penundaan pemilu yang jelas berada di luar kewenangannya.
“Jangan bicara aneh-aneh, harus fokus melaksanakan tugas pemerintah, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan,” tegas dia.
Ia juga menuntut pemerintah segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini, seperti kenaikan harga minyak goreng dan bahan pangan jelang bulan puasa.***
