Jakarta (Riaunews.com) – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap disebut sebagai petugas partai oleh PDI Perjuangan (PDIP). Menurutnya, partai politik tak semestinya ikut serta dalam pembuatan kebijakan dan jalannya pemerintahan.
Fahri tak hanya menyindir Jokowi, namun juga gubernur yang ia anggap digerakkan oleh parpol pengusungnya.
“(Parpol) dan pemerintah tidak boleh saling tahu dari belakang, ngatur-ngatur presiden, ngatur-ngatur gubernur, kasian gubernur itu gak ada harganya padahal dipilih oleh rakyat,” ungkapnya dalam seminar daring Universitas Mercu Buana, Sabtu (18/6/2022).
“Presiden dibilangin petugas partai, partai apa? Memang presiden berkuasa karena satu partai?” tanya Fahri.
Padahal, menurutnya, baik presiden maupun gubernur diusung oleh lebih dari satu parpol dan dipilih oleh rakyat secara langsung.
“Kan dia berkuasa karena dicalonkan banyak partai, dan dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia, jadi secara paradigmatik, idealismenya harusnya dijaga,” paparnya.
Mantan politikus Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) juga menyebut saat ini parpol telah mengubah fungsinya semata sebagai peternakan politisi.
“Selama ini parpol telah mengambil alih fungsi posisinya sendiri tidak lagi menjalankan fungsi intelektual, tidak lagi menjalankan agregasi, malah cenderungnya parpol ini menjadi peternakan poltisi,” ungkap Fahri.
“Nah yang dia lakukan itu adalah beternak orang-orang yang disuruh menekan pemerintah mengumpulkan uang,” sindirnya.
Ia membandingkan demokrasi Indonesia dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Prancis.
“Harusnya makanya dalam demokrasi Amerika, Prancis, dan demokrasi-demokrasi yang tua di dunia ini, ada calon independen,” pungkasnya.***
