Jumat, 13 Desember 2024

Kader PDIP merasa demokrasi di partai mereka banyak dikebiri DPP

Ikuti Riaunews.com di Google Berita
 
Ketua Forum Eksponen 98 PDI Perjuangan Sumatera Utara, Gumana Lubis.

Medan (Riaunews.com) – Pro dan kontra di internal kader PDI Perjuangan Kota Medan masih terus terjadi jelang Pilkada Medan 2020. Pilihan dari DPP untuk tidak mengusung Akhyar Nasution masih mendapat penolakan dari sebagian kader partai banteng moncong putih ini.

Seperti dikatakan Ketua Forum Eksponen 98 PDI Perjuangan Sumatera Utara, Gumana Lubis, pilihan pihak DPP untuk tidak mengusung Akhyar Nasution selaku kader tulen mereka merupakan salah satu bentuk kebiri terhadap demokrasi di tubuh partai tersebut. Padahal, partai mereka menurutnya memiliki aturan untuk selalu mengedepankan kader.

Baca: Akhyar ‘diserang’, Jansen sarankan Djarot fokus urus Ketua DPD PDIP Sumut yang ditahan KPK

“Yah kalaulah terus pimpinan di atas membuat peraturan dan melanggarnya, nantinya para kader di bawah merasa dibohongi. Dulu saya ikut bergabung mendukung PDI Pro Munas atau Pro Mega, menginginkan bahwa PDI Pro Munas adalah partai yang terbaik nantinya. Serta menginginkan adanya hak rakyat berdemokrasi dapat berjalan. Dan kita inginkan di tubuh PDIP pun demikian,” katanya kepada Kantor Berita RMOLSumut, Sabtu (1/8/2020).

Ketua PAC PDI Perjuangan Medan Johor ini menambahkan, saat ini banyak kader yang merasa selalu dipaksakan untuk mematuhi aturan-aturan yang pembuatannya tidak didasarkan pada aspirasi kader dari tingkat bawah. Kondisi yang sangat berbeda dengan pada awal terbentuknya partai tersebut.

“Nah sekarang kami merasakan demokrasi di PDIP banyak dikebiri, tidak melalui mekanisme penjaringan mulai dari tingkat Ranting, PAC, dan Rakercab di tingkat Kab/Kota yang selanjutnya sampai ke DPP partai. Tahun 1999 mekanisme penjaringan dari bawah masih dilakukan. Sekarang yang menentukan hanya DPP Partai. Aspirasi pengurus dari tingkat bawah baik dari pengurus sendiri maupun dari masyarakat sepertinya tidak dibutuhkan lagi,” urainya.

Menurut Gumana hal ini tidak akan memberikan kebaikan bagi PDIP jika seluruh aturannya hanya dilakukan secara vertikal dari tingkat pimpinan ke akar rumput tanpa mempertimbangkan aspirasi dari bawah.

Ini sama seperti memaksakan kehendak. Sebab, kader tingkat bawah merupakan representasi masyarakat akar rumput yang sangat menentukan kemenangan partai.

Baca: Akhyar Nasution menyeberang dari PDIP ke Demokrat demi ‘lawan’ menantu Jokowi di Medan

“Janganlah dilakukan tegak lurus dari atas kebawah yang wajib dilaksanakan, namun perhatikan juga pendapat dari bawah. Mereka yang di bawah adalah yang selalu terjun ke masyarakat. Jangan paksakan masakan yang belum masak, yang kurang asam, garam, gula dan lainnya untuk dihidangkan,” lanjutnya.

Saya kira percuma, pastilah hal itu tidak diminati untuk dinikmati. Apabila hal itu tetap disuguhkan akan ditolak dan akhirnya basi. Kalupun yang basi disuguhkan segala virus yang datang untuk membuat penyakit pada yang lainnya,” pungkasnya.***

 

Sumber: RMOL
Editor: Ilva


Eksplorasi konten lain dari Riaunews

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

 

Tinggalkan Balasan