Koalisi Besar Terbentuk Untuk Lanjutkan Program Jokowi?

Jakarta (Riaunews.com)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan lima ketua umum partai dalam Silaturahmi Ramadan di Kantor DPP PAN, Jakarta, Ahad (2/4/2024).

Para ketua umum yang hadir antara lain, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum PPP Mardiono.

Kelima partai ini mewakili Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) terdiri Gerindra dan PKB.

Airlangga mengatakan pertemuan dengan Jokowi tersebut turut membahas soal koalisi besar. Ia mengatakan kelima partai ini siap melanjutkan program pemerintah.

“Kami ini semuanya ada di pemerintahan, baik Pak Prabowo, Pak Zulkifli Hasan, Pak Mardiono, Cak Imin itu kan DPR semua dan berada dalam gerbongnya pemerintah. Oleh karena itu, gerbong inilah yang siap untuk melanjutkan program secara lebih cepat,” kata Airlangga.

Airlangga belum mau bicara banyak soal wacana penggabungan KIB dan KKIR. Menurutnya, wacana penggabungan dua koalisi ini masih dalam tahap pembicaraan.

“Kita dalam pembicaraan, kalau pertemuan akan selalu ada karena tentunya partai politik, kita cair bertemu dengan ketua umum-ketua umum partai seluruhnya yang ada di pemerintah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengaku sudah ada kesepakatan soal wacana koalisi besar untuk menggabungkan KIB dan KKIR karena memiliki frekuensi yang sama.

“Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan dan kalau dilihat,” kata Prabowo.

Sementara itu Zulkifli Hasan berharap lima ketua umum partai mendukung pilihan Jokowi. Ia ingin kelima partai ini semakin kompak dan berada di bawah komando Jokowi.

“Insyaallah semakin solid, kompak, satu hati, satu pemikiran, insyaallah satu pilihan di bawah komando Bapak Presiden,” ucap Zulhas.

Jokowi merespons positif wacana lima partai membentuk koalisi besar alias menggabungkan KIB dan KKIR untuk menghadapi Pilpres 2024.

“Cocok,” kata Jokowi.

“Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” ujarnya.***