Jakarta (Riaunews.com)- Partai Demokrat menilai tindak tanduk Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menghidupkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo mirip seperti yang dilakukan mantan Ketua DPR/MPR Harmoko yang mendorong Presiden ke-2 RI Soeharto maju lagi dalam Pemilu 1997.
Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyebut Harmoko adalah orang yang paling getol meminta agar Soeharto kembali menjadi presiden.
“Selain Ketua MPR, Harmoko juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Partai yang saat ini juga menaungi Bambang Soesatyo. Tentu tidak ada kaitannya. Namun ada fakta kemiripan sejarahnya,” kata Syahrial kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/12/2022).
Syahrial mengatakan Bamsoet juga memakai pola yang sama ketika menyinggung wacana perpanjangan presiden dengan hasil survei kepuasan pemerintahan. Menurutnya, langkah ini juga mirip dengan yang terjadi pada 1997-1998 menjelang kejatuhan era Soeharto.
Syahrial juga menduga isu perpanjangan presiden hanya akan dimunculkan oleh mereka yang haus kekuasaan.
“Saya menduga, orang-orang yang selalu meniupkan ide soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden adalah penumpang gelap reformasi. Tidak taat konstitusi dan haus kekuasaan,” katanya.
Syahrial berharap Jokowi tak merestui wacana tersebut, baik perpanjangan presiden maupun penundaan Pemilu 2024. Ia ingin Jokowi taat pada konstitusi yang telah membatasi masa jabatan presiden selama dua periode kepemimpinan.
“Semoga Presiden Jokowi tidak terlena dan lebih mengutamakan kepentingan persatuan bangsa. Bahwa ada catatan kelam sejarah godaan kekuasaan yang mencederai konstitusi dan demokrasi,” ujar Syahrial.
Sebelumnya Bamsoet menyinggung wacana perpanjangan jabatan presiden saat merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menyebut sebanyak 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin.
Bamsoet lantas mempertanyakan apakah hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi lebih dari dua periode.
Survei Poltracking dilakukan pada periode 21-27 November 2022 dengan 1220 responden. Metode yang digunakan multistage random sampling dengan margin of error +/- 2.9 persen.
“Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat terhadap beliau (Presiden Jokowi) tetap memimpin kita melewati masa transisi ini?” kata Bamsoet dalam diskusi Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, Catatan Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf, Kamis (9/12).
Bamsoet mengatakan penilaian publik tersebut tak terlepas dari kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Terlebih ia melihat beberapa pencapaian pemerintah yang diapresiasi bahkan oleh negara lain, seperti gelaran G20 yang menurutnya terselenggara dengan apik.
Ia mengklaim kepemimpinan Jokowi memuaskan. Hal itu, kata Bamsoet, dapat dilihat dari keberhasilan Jokowi dalam melewati masa-masa krisis seperti pandemi virus corona (Covid-19).
Politikus Golkar itu mengatakan banyak negara-negara yang kewalahan mengatasi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Namun, ekonomi di Indonesia saat ini masih mengalami pertumbuhan sekitar 5 persen.
“Artinya Jokowi dalam penilaian saya memiliki sense of crisis yang sangat tinggi dibandingkan pemimpin yang lain,” ujar Bamsoet.***