Kamis, 13 Juni 2024

Pilih sosok keluarga penguasa, PDIP hanya ingin menang

Ikuti Riaunews.com di Google Berita
 
Presiden Joko Widodo bersama putranya yang mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, Gibran rakabuming Raka. (Foto: Antara)

Jakarta (Riaunews.com) – Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, pilihan PDIP untuk mengusung sosok yang bukan kader semata demi memenangkan kontestasi dan menjaga keseimbangan politik. Sosok yang diusung pun tak sembarangan karena masih berhubungan dengan orang nomor satu di Indonesia atau kepala daerah sebelumnya.

“Tentu tujuannya ingin menang dan ingin menjaga keseimbangan politik,” kata Ujang kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/9/2020).

Ujang mengatakan keputusan PDIP tersebut akan semakin melanggengkan keberadaan politik dinasti dan merusak demokrasi. Menurutnya, kekuasaan hanya akan dipegang oleh keluarga politisi yang bersangkutan.

“Jika keluarganya nyalon ya itu bagian politik dinasti yang bisa merusak demokrasi, karena hanya mereka-mereka saja yang berkuasa,” ujarnya.

Serupa, pengamat politik Universitas Padjadjaran Firman Manan mengatakan kandidat dari politik dinasti dipilih lantaran memiliki peluang yang lebih besar untuk menang. Selain popularitas sosok sebelumnya, keberadaan sosok baru yang diusung dari politik dinasti akan memudahkan partai untuk memperluas jejaring politik hingga ekonomi.

“Sisi keuntungan bagi partai, kandidat dari dinasti politik punya peluang menang lebih besar karena ada figur yang sudah populer sebelumnya. Kemudian juga soal jejaring yang dimiliki,” tuturnya.

Di sisi lain, kata Firman, proses seleksi partai yang tak transparan dan akuntabel membuat sosok yang merupakan anggota keluarga kepala daerah petahana maupun orang nomor satu di Indonesia cenderung dipilih hingga membuat kader sendiri tergusur.

Menurut Firman, hal tersebut akan terus terjadi selama demokrasi internal partai belum dilakukan. Akibatnya, banyak kader yang memilih meninggalkan partai dan pindah ke partai lain. Meski demikian, ia menyebut kepindahan para kader tak akan terlalu berdampak pada elektoral partai dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan.

“Partai bisa mengkonsolidasikan kembali. Lagi pula di Indonesia kan disiplin partai tidak begitu tinggi, relatif cair sehingga orang bisa pindah ke partai lain. Kalau ada yang kecewa bisa keluar dan itu tidak mengganggu,” katanya.***

Sumber : CNN Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *