Rabu, 24 Juli 2024

Uang membuat Kepala Daerah hanya jadi kacung oligarki

Ikuti Riaunews.com di Google Berita
 

Jakarta (Riaunews.com) – Pengamat Politik Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Uhaib As’ad menyatakan proses demokrasi di Indonesia pasca reformasi sampai saat ini masih tersandera kekuatan uang.

Konsekuensinya, kepala daerah hasil Pilkada selama ini hanya jadi pembantu atau ‘kacung’ para kelompok oligarki di tingkat lokal maupun nasional.

Uhaib menyatakan tak menutup kemungkinan para kepala daerah di Pilkada serentak tahun 2020 ini turut memiliki karakter yang sama.

Baca: Demokrat tantang Masinton berani tunjuk hidung oknum oligarki di pemerintah

“Sebetulnya kepala daerah yang elected di dalam Pilkada ini, sebetulnya mereka hanya wayang, kacung, yang dikendalikan oleh local oligarchy atau national oligarchy,” kata Uhaib dalam webinar yang digelar oleh Komnas HAM, Rabu (29/8/2020).

Menurut Uhaib, tingginya ongkos bagi setiap kandidat untuk mengikuti pemilihan umum jadi salah satu indikasi demokrasi telah tersandera kekuatan modal.

Dengan ongkos yang tinggi, menurut dia, hanya orang atau lembaga dengan kekuatan modal yang besar yang bisa ikut berkompetisi. Demokrasi tak merembes hingga akar rumput, dimana setiap orang bisa mencalonkan diri meski tak didukung kekuatan uang.

Kondisi tersebut jadi ruang bagi kekuatan oligarki mengkooptasi demokrasi di Indonesia.

“Karena mereka punya kekuatan modal besar,” kata Uhaib.

Segelintir oligarki ini datang memberikan modal besar bagi kandidat yang ia jagokan di ajang Pilkada. Dengan itu, praktik politik uang pun terbuka lebar.

Mereka yang memiliki uang kemudian mencoba membeli suara rakyat dengan uang-uangnya.

“Pemilik modal itu bisa ga jadi calon, tapi dia mengatur irama permainan politik lokal. Kayak pemilik kesebelasan sepak bola aja. Dia ga perlu jadi pemain, tapi dia beli pemain top dunia, dia bayar dan dia rancang jadi kekuatan raksasa,” kata dia.

Ketergantungan para kandidat terhadap sumber keuangan dari segelintir oligarki berimbas pada kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan setelah terpilih.

Uhaib menyebut dengan ketergantungan itu, para kepala daerah terpilih hampir bisa dipastikan tak akan berpihak kepada rakyat. Kepala daerah itu, kata dia, pasti berpihak pada kepentingan oligarki sebagai timbal balik konsesi yang sudah dikeluarkan saat Pilkada digelar.

Ia mencontohkan daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Di daerah-daerah tersebut, tak sedikit kepala daerahnya memberikan konsesi lahan tambang kepada para pengusaha besar.

Baca: Ini alasan Masinton sebut Perppu Corona Jokowi untuk kepentingan oligarki

Uhaib menduga pengusaha-pengusaha itu mendapat konsesi lahan tambang karena menjadi sponsor kampanye pilkada kepala daerah tersebut.

“Mereka [kepala daerah] jadi seperti judul lagu, ‘separuh jiwaku pergi’. Ya karena mereka didikte agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok yang jadi bandar dalam Pillkada,” kata dia.

Kondisi demikian perlahan mengikis daya tawar pemerintah dan negara di hadapan para oligarki. Status pemerintah pelan-pelan berubah dari penguasa dan pelayan rakyat menjadi ‘klien’ pengusaha. Sebaliknya, para oligarki kini berstatus sebagai penguasa di daerah karena mampu mengendalikan pemerintah.

“Negara sekarang udah jadi client, bukan patron. negara tersandera kekuatan politik pemilik modal,” kata dia.***

 

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Ilva

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *