Jakarta (Riaunews.com) – Pengamat Politik Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan (LIPI), Moch Nurhasim berpandangan, jika memang Jokowi hendak merombak kabinetnya, dia jamin, orang nomor satu di RI itu tak akan berani mengganggu jatah partai politik.
Dukungan politik kuat, kata Nurhasim, akan sangat sulit jadi korban dalam wacana reshuffle tersebut. Jokowi dianggap lebih mungkin mengganti menteri yang tanpa latar belakang atau dukungan politik yang lemah.
Baca: Usul Johan Budi soal reshuffle buat Tito tak nyaman
“Jokowi tak bisa leluasa menggunakan hak prerogatifnya karena ‘terperangkap’ politik partai dalam membangun postur kabinet,” kata Nurhasim, dilansir dari Merdeka, Jumat (3/7/2020).
Sementara Guru Besar Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, meyakini ada tiga menteri dalam posisi sulit mempertahankan posisinya saat ini. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mensos Juliari Batubara dan Menkes Terawan A Putranto.
Sri Mulyani dianggap memiliki karakter officially. Artinya, setiap kebijakan harus disertai dengan mekanisme yang sistematis. Sementara Jokowi, kata Muradi, menginginkan menteri keuangan bertindak out of the box.
Sedangkan Juliari P Batubara, tambah Muradi, belum berhasil mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Padahal, di tengah pandemi, masyarakat sangat membutuhkan bantuan sosial. Akibatnya, lambannya kerja Menteri Sosial menjadi jalan masuk bagi publik untuk menyerang pemerintah.
Adapun Terawan belum bisa menangani persoalan Covid-19 dengan baik. Justru angka penyebaran virus SARS-CoV-2 terus bertambah. Bahkan, serapan anggaran untuk keperluan penanganan Covid-19 belum optimal.
“Jika Jokowi tidak ingin terbebani kurang performnya sejumlah menteri, maka jalan terbaik mengganti dengan yang lebih baik,” ujar Muradi.
Baca: Kemarahan Jokowi, antara syok dan cek ombak
Namun ada cara alternatif selain mengganti menteri, yakni dengan menggeser posisi di kabinet.
Muradi mencontohkan, Sri Mulyani bergeser ke posisi Menteri Perekonomian, Mahfud MD pindah posisi sebagai Menteri Agama, Moeldoko menggantikan Mahfud sebagai Menko Polhukam dan Fachrul Razi menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
“Reshuffle itu ada dua. Opsi bergeser atau opsi ganti. Tinggal masalahnya mau pilih yang mana. Kalau saya bilang nanggung kalau memang sudah enggak perform, ganti. Jangan malah mikir macam-macam kerjanya enggak beres,” ujar Muradi.
Tambah Dukungan Parpol?
Dari sisi dukungan politik, kabinet Jokowi-Ma’ruf dianggap sudah terlalu gemuk. Sehingga, dianjurkan untuk tidak lagi menambah parpol baru dalam kabinet.
Bukan tidak mungkin, dalam rencana reshuffle itu, Jokowi akan mengajak parpol di luar pemerintah seperti PKS, PAN dan Demokrat untuk masuk. Namun PKS telah tegas menolak apabila diajak untuk bergabung.
Nurhasim melihat, penambahan dukungan politik dari parpol hanya akan menambah beban pemerintah. Di sisi lain, apabila Jokowi mengambil kesempatan reshuffle untuk menambah jumlah parpol pendukung di kabinet, disebut hanya akan merusak citranya.
“Kalau ditambah lagi justru ke depan akan menyulitkan posisi Presiden. Alasan lainnya, justru akan merusak citra Presiden yang menyebut bahwa reshuffle tujuannya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik,” kata Nurhasim.
Baca: Erick Thohir: Jokowi akan beri kejutan besar awal 2021
Bagi Muradi, kemungkinan Jokowi akan mengajak masuk parpol di luar pemerintah dalam momen reshuffle ini sangat besar. Demokrat dan PAN paling masuk akal untuk bergabung.
Namun, hal itu tentu akan berdampak pada pengurangan porsi kursi di kabinet. Apakah itu yang dimiliki dari non parpol atau parpol.
Dia membaca, jatah kursi partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bisa berkurang.
Tapi, Muradi senada, dengan Nurhasan, lebih baik tak menambah jumlah parpol pendukung pemerintah. Karena, penambahan dukungan justru dinilai tidak efektif.
“Kalau presiden bilang nambah gerbong baik, silakan. Tapi dengan asumsi kabinetnya efektif berjalan dan bekerja. Bukan malah makin tambun dan tidak bisa bekerja. Itu yang saya khawatirkan,” terang Muradi.***
