Pekanbaru (Riaunews.com) – Bantuan yang disalurkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 yang tidak terdata di dalam data Kementerian Sosial, menuai polemik lantaran ada beberapa Ketua RW yang menolaknya.
Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT mengakui, ada tiga kelurahan, yang Ketua RW-nya menolak bantuan itu. Pertama Ketua RW di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Tanah Datar dan Kelurahan Kota Tinggi di Kecamatan Pekanbaru Kota.
“Kenapa tiga kelurahan tidak mau terima bantuan, karena para RW tetap minta diberikan sebanyak yang mereka usulkan. Nah sementara tim verifikasi dari tim gugus berpedoman kepada beberapa kriteria, maka kita salurkan sebanyak mereka yang dapat,” kata Walikota, Senin (27/4/2020).
Walikota menjelaskan, secara profesional, kecamatan yang padat penduduk tentu dapat lebih banyak. Apalagi seperti Tenayan Raya yang warga miskinnya lebih banyak.
“Tentu kita secara profesional dan juga melihat kondisi yang real. Dari yang miskin itu, mana yang lebih miskin lagi. Karena kita juga terbatas,” kata Walikota.
Walikota mengaku sudah membahas hal ini dengan Gubernur serta Forkopimda Kota maupun Provinsi. Pada intinya, Walikota meminta bantuan itu diterima dan dibagikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
“Tadi kita diskusikan lagi dengan gubernur, Forkopimda Kota mau pun Provinsi, sementara pak RT, pak RW yang belum menerima, saya terimakasih dengan perjuangannya. Tetapi juga harus dimengerti. Kalau kemampuan kita memang ada, kita bagi sebanyak-banyaknya,” jelasnya, demikian seperti dilansir Cakaplah.***
Eksplorasi konten lain dari Riaunews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.