45 Tokoh Galang Petisi Batalkan Pindah Ibu Kota dari Azyumardi Azra hingga Said Didu

691

Azyumardi Azra termasuk salah satu dari 45 tokoh yang menggalang petisi batalkan pemindahan ibu kota negara (IKN).

Jakarta (Riaunews.com) – Sebanyak 45 tokoh yang terdiri dari guru besar, ekonom senior, hingga purnawirawan TNI menggalang petisi untuk mendesak pemerintah membatalkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Sejumlah nama beken tergabung dalam gerakan tersebut. Di antaranya cendekiawan muslim sekaligus pelopor Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, Azyumardi Azra; mantan komisioner KPK, Busyro Muqoddas; ekonom senior Faisal Basri; akademisi sekaligus mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin; hingga mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.

Azyumardi membenarkan keterlibatan dirinya dalam petisi tersebut.

“Ya. Itu pada dasarnya ‘Petisi Keprihatinan’– yang dengan berbagai alasan logis– mengimbau Presiden Jokowi untuk tidak membangun IKN baru,” ujar Azyumardi kepada CNNIndonesia.com melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/2/2022).

Petisi itu diprakarsai oleh Narasi Institute. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com pukul 13.03 WIB, petisi sudah ditandatangani oleh 4.600 orang.

Para inisiator yang terdiri dari 45 tokoh tersebut mengajak warga agar mendesak Presiden menghentikan rencana pemindahan IKN.

Mereka menganggap rencana tersebut tidak tepat karena di tengah pandemi Covid-19 kondisi rakyat dalam keadaan sulit. Artinya, menurut mereka, rencana memindahkan IKN tidak mempunyai urgensi.

“Terlebih, saat ini pemerintah harus fokus menangani varian baru omicron yang membutuhkan dana besar dari APBN dan PEN,” tulis petisi tersebut.

Para inisiator meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap bijak dengan tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai mega proyek tersebut. Mereka mengingatkan bahwa banyak infrastruktur termasuk sekolah di sejumlah daerah masih buruk.

“Proyek pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru tidak akan memberi manfaat bagi rakyat secara keseluruhan dan hanya menguntungkan segelintir orang saja.”

“Karena itu, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan bentuk kebijakan yang tidak berpihak secara publik melainkan hanya kepada penyelenggara proyek pembangunan tersebut.”

Adapun 45 orang yang menjadi inisiator petisi ini yakni: