Rabu, 10 Agustus 2022

Akses Jalan ke PMKS Bekas Lelang KPK Dipersempit Oknum Warga, Ini Kata Kades Sei Putih

Akses jalan di depan PMKS PT WKP yang dipersempit oleh Bhukari.

 

TAPUNG (RiauNews.com) -Salah seorang oknum warga Bernama Bukhari memagari akses jalan sepanjang lebar tanah miliknya tepatnya di depan perusahan PMKS  PT Wira Karya Pramita  (WKP) di Desa Sei Putih, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Pabrik tersebut dulunya  bernama IKPP milik mantan bendahara Partai Demokrat, Nasarudin lalu disita oleh KPK kemudian dibeli oleh PT WKP.

Akibat ulah Bukhari ini jalan menuju PT WKS menjadi sempit dan mobil yang berukuran besar tidak bisa masuk keperusahaan. Dari informasi yang dirangkum dilapangan kondisi ini diprotes oleh buruh bongkar muat yang tergabung dalam SPSTI, karena berdampak pada  penghasilan mereka.

Lalu SPSTI melapor kepada Polsek Tapung agar persoalan jalan tersebut dapat dituntaskan sehingga para pekerja SPSTI yang umumnya adalah warga setempat dapat Kembali bekerja seperti sediakala.

Tak lama kemudian Kapolsek Tapung, bersama beberapa personil turun ke TKP dan meminta Bukhari menggeser patok yang dibuatnya sehingga mobil-mobil besar bisa memasuki pabrik tersebut, permintaan Kapolsek tersebut dikabulkan oleh Bukhari sehingga mobil-mobil berukuran besar bisa masuk ke areal PMKS.

Kades Sei Putih, Bambang dihubungi melalui Ponsel Ahad (31/10/21)  mengatakan  jalan serta tanah yang dimiliki oleh Bukhari tersebut adalah eks transmigrasi PIR PTPN V, namun kama kelama-kelamaan tanah-tanah tersebut beralih kepemilikannya karena dijual oleh peserta transmigrasi kepada warga lokal, oleh oknum Kades sebelum dirinya tanah-tanah tersebut diterbitkan SKGR, padahal setahu dirinya belum ada keputusan dari Kementerian terkait alih fungsi lahan eks transmigrasi tersebut,

” Kalau tidak salah status lahan tersebut adalah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN V diperuntukkan untuk kebun kelapa sawit pola PIR, hingga saat ini belum ada pelepasan kawasan tersebut.

“ Pak Bukhari mengajukan pemecahan surat tanah kepada saya, memang belum saya tindak lanjuti karena status surat tanah yang akan dipecah tersebut merupakan eks transmigrasi yang merupakan milik negara, saya tidak mau karena saya tidak ingin melanggar hukum,” kata Bambang.

Terkait Tindakan Bukhari ini Bambang mengatakan pihak desa akan duduk bersama para pucuk adat,  Babhinkamtibmas, Babinsa, serta pihak terkait lainnya agar didapat solusi yang terbaik sehingga tidak merugikan semua pihak.

Plang KPK yang masih terpasang di dalam PMKS PT WKP

Sebelumnya  Bukhari  mengatakan tanah yang dipagari tersebut merupakan tanah miliknya yang selama dipakai oleh perusahaan dan dirinya tidak ada persoalan dengan pihak perusahaan,”

Tindakan yang saya ambil ini agar pemerintahan desa mau mengukur tanah saya sehingga jelas mana batas tanah saya dengan jalan,” terangnya.

Pantauan media di lokasi PMKS, terlihat kawat yang memagari depan rumah Bukhari kira-kira sepanjang 50 meter, pada depan gerbang masuk PT WKS terlihat spanduk bertuliskan tanah ini milik Bhukari berdasarkan alas hak no 209/SKST/TP/21 tertanggal 21-6-2021 dengan luas 20.000. Register desa nomor 140/SP/TP/X/2019 tertanggal 17-10-2019 dan register Camat nomor 209/SKST/TP/21 tertanggal 21-6-21.

Namun anehnya Bukhari tidak mau menunjukkan foto register tersebut dengan alasan dirinya akan berkonsultasi dengan pengacaranya.

Tinggalkan Balasan