Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Pekanbaru (Riaunews.com) – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang tiba-tiba dihelat dan mendepak Arsjad Rasjid dari posisi ketua umum, sekaligus mendapuk Anindya Bakrie sebagai pengganti mendapat sorotan luas di media sosial selain isu akun Kaskus Fufufafa.
Menurut Annas Urbaningrum, terjadinya Munaslub Kadin ini tak lain adalah pernyataan makin terbuka bahwa aktor-aktor bisnis makin merangsek masuk ke wilayah politik.
“Ini peristiwa politik. Jika Arsjad Rasjid berada di kolam pemenang pilpres, tidak akan terjadi Munaslub,” tulis Anas di platform media sosial X lewat akun @anasurbaningrum, Ahad (15/9/2024) malam.
Realitas ini, lanjut mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, jelas berpengaruh terhadap masa depan demokrasi.
“Bukan hanya bagi dinamika bisnis dan ekonomi nasional. Menurut teman2 bgm?” cuit Anas sebagaimana dipantau Riaunews.com.
Kadin ada Munaslub.
Peristiwa ini tak lain adalah pernyataan makin terbuka bahwa aktor-aktor bisnis makin merangsek masuk ke wilayah politik. Ini peristiwa politik.Jika Arsjad Rasjid berada di kolam pemenang pilpres, tidak akan terjadi Munaslub.
Realitas ini jelas…
— Anas Urbaningrum (@anasurbaningrum) September 15, 2024
Pemerintah, meski diklaim Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas, tidak ikut campur dalam masalah yang ada di tubuh Kadin, tapi memperlihatkan keberpihakan.
Hal ini terlihat dari gerak cepat pemerintah yang segera akan menerbitkan Kepres tentang pengangkatan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin.
“Ya, pasti aturannya seperti itu (ada keppres), namun nanti kan semua keputusan presiden pasti nanti akan melewati proses administrasi di Kementerian Hum dan HAM,” kata Supratman di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Ahad (15/9/2024).
“Ya kalau bisa secepatnya kenapa harus berlama-lama,” imbuh dia.
Secara prinsip, Supratman menyebut pemerintah akan berpegang pada aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah pada prinsipnya sekali lagi kami ikut sesuai dengan aturan dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman,” ujarnya.
Sebelumnya, Anindya Bakrie terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi di Munaslub yang dihadiri 28 dari 34 Kadin Provinsi dan 25 asosiasi.
Politikus Golkar yang juga Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo mengklaim karena peserta Munaslub adalah pimpinan Kadin daerah mayoritas dan mencapai aklamasi, maka Anindya sah menjadi ketua umum dan tak menyalahi AD/ART organisasi.
Arsyad Rasjid Sebut Munaslub Tidak Sah
Namun, Ketum Kadin Arsyad Rasjid mengatakan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin tidak sah alias ilegal.
Kata Arsjad, Munaslub yang diselenggarakan pada Sabtu (14/9) itu melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.
“Kegiatan Munaslub pada 14 September kemarin tidak sah. Mayoritas Kadin Provinsi perwakilannya hadir di sini, 21 dari 35. Secara tegas menolak kegiatan itu, tidak memenuhi syarat sesuai AD ART sehingga tidak dapat diakui resmi,” katanya dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Ahad (15/9).*** (ILVA)
