Kamis, 18 Juli 2024

Anwar Usman Kini Melawan Pencopotan Dirinya dari Ketua MK

Ikuti Riaunews.com di Google Berita
 
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Jakarta (Riaunews.com) – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan surat keberatan mengenai pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Jabatan itu semula dipegang oleh Anwar Usman hingga terjerat kasus pelanggaran etik berat.

Hakim MK Enny Nurbaningsih mengonfirmasi munculnya surat keberatan yang dimohonkan Anwar Usman. Surat itu tiba ke meja MK pada pekan lalu.

“Ya betul, ada surat keberatan dari Yang Mulia Anwar Usman atas surat keputusan nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Yang Mulia Suhartoyo sebagai ketua MK 2023-2023,” kata Enny ketika dikonfirmasi pada Rabu (22/11/2023), sebagaimana dilansir Republika.

Enny menyebut surat keberatan tersebut diajukan Anwar Usman ke MK oleh tiga kuasa hukumnya pada 15 November 2023.

Hingga saat ini, surat itu masih dikaji dalam rapat permusyarawatan hakim (RPH). RPH merupakan mekanisme pengambilan keputusan para hakim MK. Dalam RPH menyangkut surat tersebut, Anwar Usman tidak disertakan.

“Saat ini surat tersebut sedang dibahas dalam RPH dan belum selesai pembahasannya. Yang Mulia Anwar Usman tidak hadir dalam pembahasan tersebut,” ujar Enny.

 

Anwar Usman Gusar Atas Putusan MKMK

Kegusaran Anwar Usman atas putusan MKMK sudah pernah disampaikannya secara langsung di hadapan media.

Anwar mengungkapkan upaya politisasi itu sudah berlangsung sejak lama, bahkan semenjak MKMK belum terbentuk.

“Saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar, bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan MK dan putusan MK terakhir, maupun tentang rencana Pembentukan MKMK, telah saya dengar jauh sebelum MKMK terbentuk,” kata Anwar Usman dalam konferensi pers di gedung MK pada Rabu (8/11/2023).

Hanya saja, Anwar mengklaim tetap berprasangka baik terhadap kabar itu. Menurutnya, cara demikian sudah baik berdasarkan ajaran agama yang dianutnya.

“Saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar, bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan MK dan putusan MK terakhir, maupun tentang rencana Pembentukan MKMK, telah saya dengar jauh sebelum MKMK terbentuk,” kata Anwar Usman dalam konferensi pers di gedung MK pada Rabu (8/11/2023).

Meski mengetahui tentang rencana dan adanya skenario itu, Anwar mengklaim tetap membentuk MKMK. Padahal, Anwar merasa bisa saja dijegal oleh MKMK. Tetapi dari catatan Republika, perlu waktu lama bagi Anwar untuk menandatangani pembentukkan MKMK.

“Sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku Ketua MK,” ujar Anwar.

Anwar juga mengaku tak keberatan dengan putusan MKMK. Namun, Anwar merasa ingin meluapkan uneg-unegnya mengenai isu politisasi terhadapnya.

“Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah, sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua MK, tidak sedikitpun membebani diri saya,” ucap Anwar.

Suhartoyo Gantikan Anwar Usman

Sebelumnya, Suhartoyo terpilih menjadi ketua MK berdasarkan RPH mengenai pemilihan Ketua MK pada 9 November 2023. Suhartoyo menjadi Ketua MK untuk masa jabatan 2023-2028. Sidang pleno dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Saldi Isra.

Para hakim MK yang hadir dalam prosesi itu ialah Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Guntur Hamzah, Daniel Yusmic Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat dan Manahan Sitompul. Adapun hakim konstitusi Anwar Usman tak menunjukkan batang hidungnya ketika momen pengucapan sumpah jabatan tersebut. Begitu pula Presiden Joko Widodo yang tak hadir dalam pelantikan Suhartoyo. Padahal Jokowi muncul ketika Anwar dilantik jadi ketua MK pada Maret lalu.

Diketahui, MKMK memberhentikan Anwar Usman dari kursi Ketua MK karena dijatuhi sanksi berat. Hanya saja, putusan ini melahirkan dissenting opinion (DO) atau pendapat berbeda karena MKMK hanya mengubah status Anwar dari Ketua MK menjadi hakim MK biasa. Dalam DO-nya, anggota MKMK Bintan Saragih meminta Anwar Usman disanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Sanksi terhadap Anwar menyusul deretan pelaporan terhadap MK akibat MK yang memutus tujuh perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin (16/10/2023). Sebanyak enam gugatan ditolak.

Tetapi, MK memutuskan mengabulkan sebagian satu gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang pro pencalonan Gibran tetap diketok meski dihujani empat pendapat berbeda atau dissenting opinion hakim MK dan dua alasan berbeda dari hakim MK.

Jimly Sarankan ‘Lapor’ ke PBB

Pekan lalu, mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adhoc Jimly Asshiddiqie juga merespons Advokat Muda Pengawal Konstitusi (AMPK) yang mengadukan putusan MKMK ke Dewan Etik MK. AMPK mempersoalkan pemberhentian Anwar Usman sebagai ketua MK.

“Kalau ada kaitannya dengan laporan terkait putusan MKMK itu tidak ada forum, forumnya sudah selesai. Tidak ada forum lain yang bisa menilainya,” kata Jimly kepada wartawan di Gedung MK usai pelantikan Ketua MK Suhartoyo, Senin (13/11/2023).

Jimly menegaskan tidak ada mekanisme hakim untuk melawan putusan MKMK. Jimly merasa pelapor bakal salah alamat kalau mengadukan tak adilnya putusan MKMK ke pengadilan di bawah Mahkamah Agung.

“Tidak ke pengadilan TUN (Tata Usaha Negara), tidak pengadilan negeri, pengadilan pidana, mereka itu kan peradilan hukum. Begitu juga tidak ke peradilan agama. Karena mereka menilai dari segi hukum, sedangkan MKMK menilai dari segi etika. Jadi nggak ada hubungan sesuatu yang melanggar hukum bisa aja, tapi itu beda dengan yang melanggar etika,” ujar Jimly.

Jimly juga mengingatkan sesuatu yang melanggar etik belum tentu melanggar hukum. Adapun sesuatu yang melanggar hukum sudah dengan sendirinya melanggar etik.

“Kalau dia melanggar hukum tentu ya bisa disebut melanggar etik juga. Tapi yang kita nilai pelanggaran etika, nggak ada hubungan. Jadi peradilan hukum tidak bisa menilai, dia kan menilai dari segi hukum,” ujar mantan Ketua MK pertama itu.

Jimly lantas berseloroh agar mereka yang tak puas dengan putusan MKMK mengadu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Jadi tidak ada lagi forum yang bisa mengadili putusan MKMK. Oke? Tidak ada yang bisa persoalkan. Kecuali PBB. Nah kalau ke PBB silakan. Laporan ke PBB sana. Kalau di dalam sistim bernegara selesai,” ucap Jimly.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *