Jumat, 20 Mei 2022

Apkasindo Diduga “Pelihara” Kebun Ilegal Milik Toke, FMPHR Demo DLHK dan Disbun Provinsi Riau

Masa FMPHR Saat Demo di DLHK Provinsi Riau. Istimewa

PEKANBARU (RiauNews.com)- Forum Mahasiswa Peduli Hutan Riau (FMPHR) menggelar aksi demontrasi di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Jumat (19/3/2021).

Demo ini dipicu oleh dugaan mafia kebun ilegal yang menjadi mitra binaan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)

Dalam orasi Korlap FMPHR Arizal meminta DLHK dan Disbun untuk menindak dugaan kebun ilegal milik Gulat Manurung, Asiong, Ationg, dan Yungdra yang berad di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau.

Aksi ini tidak mendapat tanggapan dari DHLK Provinsi Riau pasalnya setelah berorasi cukup lama tak satupun perwakilan DLHK muncul untuk menyambut aksi FMPHR.

Kecewa dengan kondisi ini, Korlap aksi Arizal berteriak copot Makmun Murod selaku kadis LHK Provinsi Riau karena mendiamkan kasus dugaan kebun ilegal milik Gulat Manurung, Asg, Atg dan Ygd.

“Copot Makmun Murod, dia tidak pantas jadi Kadis LHK karena tidak berani saat di lkritik terkait pembiaran kebun ilegal itu,”kata Arizal dengan lantang melalui pengeras suara.

Setelah puas berorasi di DLHK FMPHR melanjutkan aksi di Disbun Provinsi Riau yang kantornya berada di belakang kantir DLKH.

Di Disbun masa kembali berorasi dengan tuntutan yang sama menindak kebun ilegal itu dan menindak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) penampung buah sawit dari kebun ilegal.

Ditempat ini masa FMPHR di terima oleh Sri Ambarwati selaku Kabid Pengembangan Usaha Disbun Provinsi Riau. Ambarwati berjanji akan menindak kebun ini. Namun berdasarkan UU omnibuslaw tidak ada pidana yang ada hanya hanya adminstrasi. Sontak pernyataan Ambarwati disanggah mahasiswa.

“Secara hukum apabila administrasi tidak bisa diterapkan itu menjadi ranah pidana. Perlu ibu ketahui kasus ini pernah diperiksa institusi negara sebelum ada UU omnibuslaw dan hukum tidak berlaku surut bagaimana pemerintah mau menerapkan sangsi administrasi semua terkait legalitas kebun mareka itu tidak punya,” kata mahasiswa.

Terlihat Ambarwati hanya terdiam mendengar sanggahan mahasiswa. Meski mendapat jawaban yang mengecewakan, masa akhirnya masa membubarkan diri.

Pewarta : Edi Gustien

Tinggalkan Balasan