Bawaslu RI Luruskan Bawaslu DKI yang Simpulkan Acara Desa Bersatu yang Dihadiri Gibran Langgar UU Pemilu

Jakarta (Riaunews.com) – Bawaslu RI meluruskan pernyataan Bawaslu DKI terkait kehadiran Gibran Rakabuming Raka dalam kegiatan Desa Bersatu. Bawaslu RI menyatakan semestinya simpulan Bawaslu DKI yakni tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu, namun patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan lainnya.

“Semestinya simpulan hasil kajian Bawaslu DKI menyatakan terhadap peristiwa tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud UU Pemilu, melainkan ‘patut diduga’ telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sehingga direkomendasikan untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk menilai dugaan pelanggaran tersebut,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Puadi, kepada wartawan, Ahad (17/12/2023).

Dilansir Detikcom, Puadi menjelaskan Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan kegiatan tersebut telah melanggar. Sebab, kata dia, kewenangan itu berada pada lembaga lain.

“Hal itu dilakukan karena tidak ada wewenang Bawaslu untuk menilainya apalagi menyatakan bahwa telah melanggar, karena wewenang lembaga lain lah yang semestinya menyatakan peristiwa tersebut adalah bentuk pelanggaran,” ujar Puadi.

Selain itu, Puadi juga menyatakan kegiatan Desa Bersatu beberapa waktu lalu tak bisa dikategorikan melanggar ketentuan UU Pemilu. Alasannya kegiatan itu digelar sebelum masa kampanye.

“Dalam konteks UU Pemilu, giat Desa Bersatu tidak dapat dikualifisir melanggar ketentuan Pasal 282 UU Pemilu tersebut, sebab kegiatan tersebut dilakukan pada saat sebelum kampanye sehingga tidak melanggar UU Pemilu,” ujar Puadi.

Acara Desa Bersatu Dilaporkan

Sebelumnya diberitakan, Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMPPJ) melaporkan panitia acara Desa Bersatu ke Bawaslu RI. Gibran yang juga hadir dalam acara tersebut turut dilaporkan ke Bawaslu.

Adapun kegiatan Desa Bersatu yang dilaporkan itu digelar pada Ahad (19/11) di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. AMPPJ melaporkan ketua hingga sekretaris panitia acara serta Gibran yang hadir dalam acara tersebut.

“Orang pertama itu ketua panitia. Lalu yang kedua, sekretaris panitia. Kepala desa yang nyata memberikan arahan mendukung pasangan calon nomor 2. Calon wakil presiden yang hadir di situ,” kata Koordinator AMPPJ Sierra Prayuna kepada wartawan, di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

“Kenapa calon wakil presiden? Karena Gibran adalah saat ini menjabat sebagai Walikota Solo. Karena itu walikota masuk dalam unsur penyelenggara negara,” sambungnya.

Sierra menyampaikan pihaknya melaporkan acara itu karena adanya dorongan untuk mendukung pasangan capres cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Dia pun memberikan bukti tersebut melalui sebuah video yang diserahkan ke Bawaslu.

“Apakah yang disampaikan itu berkaitan dengan menyampaikan dukungan atau tidak, nanti akan dijelaskan semua ini di video. Itu jelas dan terang sekali,” ucapnya.***