Bersediakah Puan minta maaf ke masyarakat Minang?

Padang (Riaunews.com) – Sejumlah legislator asal Sumatera Barat meminta Ketua DPP PDIP, Puan Maharani meminta maaf soal pernyataan semoga Sumbar memang mendukung negara Pancasila. Bersediakah Ketua DPR RI itu memenuhi permintaan tersebut?

Permintaan itu datang dari anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat, Darul Siska. Darul awalnya menyesalkan pernyataan Puan saat mengumumkan nama calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung PDIP di Sumbar.

Baca: Politikus PDIP tuding PKS memprovokasi masyarakat Sumbar tolak kepemimpinan Jokowi

“Saya menyesalkan dan menyayangkan ucapan seperti itu disampaikan oleh seorang pimpinan partai yang juga pimpinan lembaga negara. Pernyataan tersebut seolah-olah mau mengatakan bahwa Sumbar tidak mendukung negara Pancasila,” kata Darul kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).

Darul menyebut perkataan Puan itu menyinggung perasaan orang Sumbar. Darul menegaskan masyarakat Minang secara konsisten mendukung Pancasila.

“Pernyataan tersebut menyinggung perasaan orang Sumbar, dan jangan lupa, ada orang Sumbar yang sejak awal ikut menggali dan merumuskan Pancasila, dan masyarakat Sumbar secara konsisten mendukung negara Pancasila,” tegasnya.

Menurut hemat Darul, penilaian terhadap loyalitas suatu daerah terhadap Ideologi tidak bisa dilihat dari hasil pemilihan umum. Dia mengingatkan bahwa pernyataan putri Megawati Soekarnoputri itu bisa mengusik rasa nasionalisme suatu daerah.

“Penilaian terhadap loyalitas suatu daerah terhadap ideologi negara bukan milik orang per orang atau kelompok tertentu atau didasarkan pada perolehan hasil pilkada atau hasil pemilu. Saya ingatkan, pernyataan seperti itu bisa mengusik rasa nasionalisme suatu daerah dan mengganggu upaya kita yang sedang giat-giatnya melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan,” ungkapnya.

Darul berharap Puan mencabut ucapannya itu. Lalu kemudian meminta maaf kepada warga Sumbar.

“Adalah sangat bijak jika Ibu Puan minta maaf dan mencabut ucapannya seandainya pernyataan tersebut adalah kekeliruan yang tidak disengaja (slip of the tongue),” tutur Darul.

Baca: Puan Maharani akan dilaporkan ke polisi karena dinilai lukai hati orang Minang

Pemintaan agar Puan meminta maaf juga diharapkan oleh Anggota DPR RI Komisi II dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat (Sumbar) II, Guspardi Gaus. Guspardi mengaku kecewa dengan ucapan Puan itu.

“Jadi saya merasa prihatin kecewa terhadap statement yang dikeluarkan oleh Ibu Puan Maharani yang notebenenya beliau adalah pejabat negara. Tidak hanya pejabat negara, tapi juga Ketua DPR RI dan petinggi partai,” kata Guspardi di kompleks parlemen pada Kamis (3/9/2020).

Guspardi mengatakan saat ini ada hujatan dari masyarakat atas ucapan itu. Dia juga mengaku sedih pimpinannya di DPR RI itu mendapatkan hujatan.

“Sekarang ini memang terjadi polemik, terjadi hujatan, terjadi bully yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Ibu Puan. Kan saya kasihan juga sebagai anggota Dewan, terhadap pimpinan saya itu di-bully oleh masyarakat akibat dari pada komentar beliau,” kata politikus PAN ini.

Lebih jauh, dia meminta agar Puan hati-hati dalam berpendapat. Sehingga tidak menimbulkan polemik kemudian.

“Nah harusnya hati-hatilah dalam berkomentar dan berpendapat. Upayakan pendapat dan statement yang dikeluarkan itu yang tidak menimbulkan kegaduhan, yang menimbulkan polemik dan lain sebagainya,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Guspardi berharap Puan menyampaikan permohonan maafnya. Dia menilai menyampaikan permohonan maaf adalah hal yang wajar.

Baca: Tak sekadar PDIP minim suara, sejarawan nilai polemik Puan-Sumbar berakar dari sentimen PRRI

“Saya sarankan sebagai Ketua DPR, beliau ini ketua saya, beliau ini pejabat negara kalau memang salah menyampaikan sesuatu sampaikan saja permohonan maaf bahwa ‘saya minta maaf kepada masyarakat Sumbar yang sudah tersinggung yang sudah menyakiti hati terhadap pernyataan yang sudah saya sampaikan ini, bahwa saya maksud bukanlah seperti itu,” ucapnya.

Pernyataan Puan yang menimbulkan kontroversi itu terjadi pada saat pengumuman rekomendasi PDIP pada Pilkada 2020, Rabu (2/9) kemarin. Di sela pengumuman, terselip harapan Puan untuk Sumbar.

“Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka!” kata Puan, Rabu (2/9).

“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” imbuhnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan penjelasan terkait pernyataan Ketua DPR RI itu. Hasto menyebut harapan Puan agar Sumbar mendukung negara Pancasila dalam aspek kebudayaan dan nasionalisme.

“Yang dimaksudkan Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan,” kata Hasto saat konferensi pers secara virtual, Rabu (2/9/2020).

“Jadi yang dimaksudkan pembumian Pancasila di Sumatera Barat itu lebih pada aspek kebudayaan, nasionalisme, dan menyentuh seluruh hal-hal di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,” katanya.***

 

Sumber: Detik
Editor: Ilva