Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu bicara soal protes Bupati Kepulauan Meranti M Adil terkait pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak yang menyinggung angkat senjata hingga pindah negara. Masinton menyebut setiap pejabat negara di berbagai wilayah tak boleh berucap bergabung ke negara lain.
“Namun sebagai pejabat negara yang bertugas di daerah dan sebagai kepala daerah juga harus menghormati tatanan dasar bernegara. Bicara tentang NKRI, nggak boleh pejabat negara mengeluarkan kalimat apalagi ancaman untuk bergabung dengan negara lain, itu sangat tidak etis bahkan cenderung melanggar sumpah janji jabatan yang mendasar,” kata Masinton kepada wartawan usai acara MKD award di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).
Masinton menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) perlu memberi sikap atas pernyataan Adil tersebut. Dia menyebut ucapan pindah negara berkaitan dengan pelanggaran sumpah dan jabatan.
“Saya nggak tahu ya perlu minta maaf atau tidak. Tapi menurut saya sih Mendagri harus merespons itu,” ujar Masinton.
“Ya kan ada sumpah dan jabatan. Kalau ada pelanggaran sumpah dan jabatan kan bisa juga diberhentikan. Kalau memang ada terbukti ke sana ya,” lanjutnya.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti M Adil memprotes pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak ke wilayah yang dipimpinnya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman. Ketika protes ke anak buah Sri Mulyani, dia pun berbicara soal angkat senjata dan pindah kewarganegaraan.
Diketahui, jarak Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dengan negeri tetangga, Malaysia, sangat dekat. Protes itu disampaikan Adil saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia kemarin di Pekanbaru.
Menurut Adil, jumlah penerimaan DBH yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di Meranti. “Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dibalikkan,” kata Adil kepada Lucky dikutip dari detikSumut, Sabtu (10/12).
Selain itu, Adil menyinggung banyak masyarakat Meranti menganggur akibat pandemi COVID-19. Salah satunya karena masyarakat tidak bisa bekerja ke luar negeri.
“Pertanyaannya, minyaknya banyak, dapat besar, kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya, maksud saya, kalau Bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah,” kata Adil.
“Kan saya ngomong, atau Bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata, tak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem, Pak. Tadi kalau ngomong begini-begini dibagi rata itu salah, Pak, dibagi rata ke mana?” lanjut dia.***
