Jakarta (Riaunews.com) – Aktivis media sosial yang selama ini dikenal sebagai buzzer Jokowi, Ade Armando, menyampaikan permintaan maaf kepada untuk PP Muhammadiyah, tetapi tidak kepada Din Syamsudin.
Ade menyampaikan permintaan maaf kepada PP Muhammadiyah berkaitan dengan unggahan di akun media sosial facebook yang dianggap telah mendiskreditkan organisasi tersebut terkait diskusi dengan tema pembahasan soal pemakzulan presiden.
Kata Ade, pihak Muhammadiyah melalui Anwar Abbas telah memastikan bahwa PP Muhamadiyah sama sekali tidak terlibat bahkan diberi tahu perihal kegiatan diskusi dengan tema konstitusionalitas dan pemakzulan presiden di era pandemi virus corona. Meski memang Din Syamsudin yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar secara daring itu.
“Saya merasa perlu menyampaikan permintaan maaf kepada PP Muhammadiyah karena saya tidak memperoleh informasi bahwa sebenarnya kegiatan MAHUTAMA tersebut dilakukan tanpa seizin PP Muhammadiyah,” kata Ade sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Selasa (2/6/2020).
Dia juga mengaku heran lantaran MAHUTAMA secara gegabah malah menggelar acara yang justru bisa merusak nama baik Muhammadiyah. Meski begitu dia mengaku lega bahwa PP Muhammadiyah sendiri memang menolak acara diskusi tersebut.
Meski meminta maaf kepada PP Muhammadiyah, Ade justru tak bersedia meminta maaf kepada Din Syamsudin yang juga dia tulis dalam unggahan tersebut. Ade mengaku bersedia meminta maaf bahkan mencabut pernyataannya di Facebook jika Din bersedia menjelaskan kepada publik soal tudingannya yang mengatakan pemerintah bergembira saat rakyat menderita karena pandemi Covid-19.
“Saya bersedia mencabut pernyataan saya dan meminta maaf kepadanya, selama dia juga menjelaskan kepada publik mengapa dia, melalui media massa, menuduh pemerintah bergembira di atas rakyat yang menderita di tengah pandemic Covid-19 karena BPIP menyelenggarakan konser virtual penggalangan dana,” kata Ade.
Kata Ade, pernyataan dungu yang dia tuduhkan kepada Din sebenarnya merujuk pada tudingan Din kepada pemerintah yang menganggap pemerintah bergembira karena menggelar konser. Padahal konser itu digelar untuk menggalang dana bantuan Covid-19.
Tak hanya itu, Ade juga meminta pihak PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah yang telah melayangkan somasi terhadapnya justru mengomentari pernyataan Din yang memang menjadi pembicara utama dalam diskusi pemakzulan itu.
Pernyataan ini adalah soal tiga syarat yang bisa dipenuhi untuk memakzulkan seorang pemimpin.
Din juga menyatakan pemakzulan pemimpin sangat mungkin dilakukan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator.
“Saya menganggap pandangan Din bahwa sudah terpenuhi syarat-syarat untuk memakzulkan Presiden adalah pandangan yang dungu,” kata Ade.
“Namun, saya juga bersedia mencabut anggapan bahwa Din adalah tokoh yang ‘dungu’, bila PW Pemuda Muhammadiyah Jateng bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh pernyataan Din Syamsudin tersebut,” jelas Ade.
Dalam kesempatan itu, Ade juga menjelaskan dirinya sama sekali tidak menuding MAHUTAMA berinisiatif menggulingkan presiden dalam postingan yang dia unggah di Facebook. Bahkan dia mengaku tak pernah meminta siapapun untuk menindak penyelenggaraan diskusi tersebut.
“Saya menghargai kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan politiknya di negara ini. Saya hanya menyatakan bahwa isu pemakzulan Presiden digulirkan Muhammadiyah, mengingat MAHUTAMA menggunakan kata Muhammadiyah dalam nama resminya,” kata Ade. ***