Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Perubahan Statuta Universitas Indonesia (UI) yang mengizinkan rangkap jabatan Rektor dan jabatan struktural mendapat kritikan keras dari masyarakat.
Tak ketinggalan, Anggota DPR RI Fadli Zon pun turut menanggapi soal perubahan statuta UI yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Politikus Gerindra yang juga sebagai alumni UI ini menilai bahwa perubahan tersebut memalukan karena diubah untuk melegitimasi jabatan komisaris BUMN.
“Sungguh memalukan, Statuta UI diubah untuk melegitimasi jabatan komisaris BUMN,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (21/7/2021).
Seperti diketahui, Rektor UI, Ari Kuncoro, merangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama bank salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Fadli Zon pun menambahkan, perubahan peraturan ini dapat membuat kepercayaan masyarakat rontok baik pada lingkup akademik maupun lingkup kekuasaan,
“Kepercayaan masyarakat rontok baik pada dunia akademik maupun kekuasaan,” tambah Fadli Zon
Meski peraturan tersebut telah disahkan dan ditandangani, Fadli Zon masih berharap bahwa Jokowi tidak membaca apa yang ia tandatangani.
“Saya masih berharap, Pak Jokowi tak sempat baca apa yang ditandatangani,” imbuhnya.
Sungguh memalukan, statuta UI diubah untuk melegitimasi jabatan komisaris BUMN. Kepercayaan masyarakat rontok baik pd dunia akademik maupun kekuasaan. Sy masih berharap, P @jokowi tak sempat baca apa yg ditandatangani. https://t.co/uu8BwKhVbD
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) July 21, 2021
Diketahui, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI untuk menggantikan PP Nomor 68 Tahun 2013.
Salah satu hal yang direvisi dalam Statuta UI tersebut adalah tentang rangkap jabatan rektor dan jabatan struktural UI.
Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro boleh rangkap jabatan jadi komisaris BUM. Statuta UI telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada 2 Juli 2021 lalu lewat PP Nomor 75 Tahun 2021. Aturan baru ini menggantikan PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.
Perubahan itu berimbas pada bolehnya Rektor UI merangkap jabatan terletak pada Pasal 39 Statuta UI yang baru. Pasal 39 disebutnya mengubah ketentuan pada Pasal 35 statuta yang lama.
Pasal 35 dalam PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI memuat aturan yang melarang Rektor “merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.”
Selain itu di butir huruf (e), Rektor UI juga dilarang merangkap sebagai “pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.
Sementara di Statuta UI terbaru, pada butir (c) Pasal 39 tertulis bahwa Rektor UI dilarang merangkap “sebagai direksi pada badan usaha milik negara/swasta maupun swasta.
Aturan yang melarang Rektor UI untuk menjabat pada jabatan yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI sudah tak ada lagi.
Rektor UI saat ini, Ari Kuncora diketahui juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen Bank Rakyat Indonesia (BRI). Profil Ari Kuncoro sebagai wakil komisaris utama/independen masih terpampang di website resmi BRI hingga saat ini.***
Eksplorasi konten lain dari Riaunews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
