Jakarta (Riaunews.com) – Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Andi Putra SH MH, resmi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan suap pengurusan perpanjang izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit.
Berdasarkan website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan praperadilan tersebut tercatat dengan nomor 114/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tertanggal 10 November 2021.
Selaku termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq Pimpinan KPK.
Dalam petitumnya, Andi Putra menyampaikan beberapa hal. Seperti meminta hakim menyatakan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK 32/Lid.02.00/22/10/2021 Tertanggal 19 Oktober 2021 tidak berdasarkan hukum, sehingga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Kemudian, meminta hakim menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dilansir Cakaplah, diketahui Andi Putra diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Andi meminta adalah tidak berdasar atas hukum oleh karenanya Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Sprin.Dik 77/DIK.00/01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Andi Putra juga meminta hakim memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon yang didasarkan pada Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK 32/Lid.02.00/22/10/2021 Tertanggal 19 Oktober 2021 dan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Sprin.Dik 77/DIK.00/01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021;
Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Sprin.Dik 77/DIK.00/01/10/2021 Tertanggal 19 Oktober 2021 adalah tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Selanjutnya, menyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang milik Pemohon yang dilakukan atas dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin.Sita/342/DIK.01.05/01/10/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Penyitaan adalah tidak sah dan harus segera dikembalikan kepada Pemohon.
Menyatakan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han/ 90/DIK.01.03/01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
“Memerintahkan Termohon membebaskan Pemohon dari tahanan Termohon segera setelah putusan ini dibacakan; Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon dan Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi harkat dan martabat Pemohon,” bunyi petitum tersebut.
Sidang perdana akan digelar pada 29 November 2021. Jika nantinya, hakim praperadilan berpendapat lain, Andi Putra berharap hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo At Bono).***
