Jaringan Hotel Hilton Disebut Akan Bangun Hotel di Masjid Uighur yang Digusur Pemerintah China

Xinjiang (Riaunews.com) – Jaringan hotel Hilton Worlwide dilaporkan akan membangun sebuah hotel di bekas masjid Uighur yang telah digusur oleh pemerintah China di wilayah otonomi Xinjiang. Melihat sikap hotel yang demikian, sekelompok muslim Amerika melangsungkan demonstrasi seraya menyerukan untuk memboikot jaringan hotel Hilton Worldwide.

Berbicara pada konferensi pers yang diadakan di depan markas Hilton di Virginia, Council on American-Islamic Relations (CAIR), mengatakan bahwa mereka telah bernegosiasi secara tidak langsung dengan grup hotel dan meminta mereka untuk membatalkan rencana konstruksi. Namun dikabarkan pembicaraan itu tidak berhasil.

“Hari ini, kami mengumumkan kampanye boikot global terhadap Hilton,” kata direktur eksekutif CAIR Nihad Awad, disadur dari Al Jazeera, Jumat (17/9/2021).

Awad menambahkan proyek tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berkontribusi pada penghancuran budaya Uighur dan juga keimanan penduduk wilayah tersebut.

Wilayah bekas masjid etnis Uighur yang dikabarkan akan dijadikan hotel itu terletak di prefektur Hotan, yang dihancurkan pada 2018 lalu. Menurut kabar, rencananya situs itu akan diubah Hilton menjadi hotel Hampton Inn.

Pada bulan Juli, komisi kongres AS bipartisan meminta Hilton Worldwide untuk tidak mengizinkan namanya dikaitkan dengan proyek hotel.

Wilayah Otonomi Xinjiang, di mana etnis minoritas Uighur berada memang menjadi pusat perhatian dunia beberapa tahun belakangan. Pasalnya, di wilayah itu China disebut melakukan banyak kegiatan yang membatasi ruang gerak bahkan HAM penduduk setempat. Dari mulai pembatasan kegiatan ibadah, kamp kerja paksa, pemisahan anak-anak dengan orang tua, hingga penghancuran bangunan-bangunan ibadah.

Bahkan menurut Australian Strategic Policy institute, sekitar 16.000 masjid di 900 lokasi di Xinjiang hancur sebagian atau seluruhnya antara 2017 dan 2020. Menara-menara masjid telah dipindahkan, atau bahkan dihancurkan sama sekali.

Kendati terdapat laporan demikian, para pejabat di Beijing mengatakan kepada kantor berita Reuters pada awal tahun ini bahwa tidak ada situs keagamaan di Xinjiang yang dihancurkan atau dibatasi secara paksa. Mereka juga mengundangnya untuk mengunjungi daerah tersebut.

Selain itu, China juga menampik tuduhan bahwa mereka menganiaya minoritas muslim Uighur di Xinjiang, atau bahwa mereka dipaksa melakukan kerja paksa.***