Junta Militer Myanmar Blokir Facebook cs

Yangon (Riaunews.com) – Pemerintah militer Myanmar memblokir akses Facebook mulai hari ini, Kamis (4/2/2021) hingga Ahad (7/2/2021). Penyedia jasa internet di Myanmar menerima surat dari pemerintah untuk memblokir akses Faceboook.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Myanmar dalam surat yang diunggah daring mengatakan jika blokir Facebook dilakukan untuk ‘stabilitas’.

“Saat ini orang-orang yang mengganggu tabilitas negara, menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah dan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang dengan menggunakan Facebook,” tulis surat Kemenkominfo Myanmar seperti mengutip Reuters.

Surat ini dilayangkan setelah sehari setelah kudeta pada Selasa (2/2), militer memperingatkan agar warga tidak mengunggah konten yang disebut sebagai rumor ke media sosial yang bisa memicu terjadinya kerusuhan dan ketidakstabilan.

Pengguna internet di Myanmar melaporkan saat ini mereka tidak bisa mengakses Facebook dan beberapa aplikasi milik anak perusahaan Mark Zuckerberg.

Perusahaan pemantau jaringan internet, NetBlocks mengofirmasi jika operator milik negara, MPT telah memblokir Facebook, Messenger, Instagram, dan WhatsApp. Penyedia internet Telenor Asa juga mengonfirmasi telah memblokir Facebook sesuai permintaan pemerintah.

Sekitar 27 juta orang di Myanmar merupakan pengguna Facebook, yang identik dengan akses internet.

Telenor mengaku sangat prihatin dengan surat permintaan pemerintah yang telah dikirimkan ke semua operator seluler dan penyedia jasa internet. Mereka telah menginformasikan pengguna jika situs Facebook tidak dapat diakses sesuai dengan permintaan pemerintah.

“Meskipun arahan tersebut memiliki dasar hukum dalam hukum Myanmar, Telenor tidak percaya bahwa permintaan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan proporsionalitas, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional,” tulis perusahaan.

Penyidik hak asasi manusia PBB sebelumnya mengatakan ujaran kebencian yang diunggah di Facebook telah memainkan peran kunci dalam menyulut kekerasan di Myanmar. Permintaan blokir akses media sosial dianggap terlalu lambat untuk mencegah hoaks dan ujaran kebencian di Myanmar.

Facebook mengatakan pekan ini telah mengambil tindakan sementara dengan menghapus konten yang mendukung kudeta dan menetapkan keadaan darurat di Myanmar. Juru bicara Facebook Andy Stone mengakui ada kendala akses ke sejumlah layanannya di Myanmar.

“Kami mendesak pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka serta mengakses informasi penting,” kata Stone.

Sementara itu kondisi di Kota Yangon tiga hari pasca kudeta berangsur-angsur normal, Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar, Iza Fadri, situasi di Yangon hari ini berjalan normal dan tidak terlihat lagi kepanikan warga.

Iza mengatakan saat ini KBRI sudah menerima penjelasan dari militer Myanmar tentang kondisi yang terjadi.

“Dari militer sudah dijelaskan tentang kondisi saat ini. Kami sebagai perwakilan negara sahabat hanya menunggu situasi di masa mendatang,” lanjut Iza.***