Menurut Fadli Zon Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Sebaiknya Dicopot Karena Penyebab Hilangnya Kepercayaan Publik

Jakarta (Riaunews.com) – Di media sosial saat ini muncul desakan agar Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran dan Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman dicopot dari jabatannya.

Hal ini tak lepas dari sejumlah kejadian yang berlangsung belakangan ini, dan keduanya dinilai telah menodai nama baik dan kewibawaan lembaga Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kasus tersebut salah satunya adalah kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang terjadi di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu.

Penembakan tersebut berbuntut panjang hingga membawa nama aparat Kepolisian menjadi diragukan publik lantaran pengakuan Kepolisian yang berbeda versi dengan pengakuan FPI.

Sementara untuk Pangdam Jaya, Dudung Abdurrahman, namanya mulai menjadi sorotan publik lantaran aksinya mencopot baliho Habib Rizieq Shihab hingga pernyataannya untuk membubarkan ormas FPI.

Menanggapi hal tersebut, Fadli Zon selaku Anggota DPR RI menyarankan agar Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran dan Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman dicopot dari jabatannya.

Diungkap melalui akun Twitternya @Fadlizon, Ia menyatakan bahwa kedua orang tersebut telah menodai citra Polri dan TNI.

“Saya sependapat sebaiknya segera copot Kapolda Metro n Pangdam Jaya. Keduanya telah menodai citra Polri m TNI shg terjadi kegaduhan n ketidakpercayaan publik (public distrust). Jadikan institusi TNI n Polri profesional, mengayomi rakyat n menjaga negara,” cuit Fadli Zon seperti dikutip PikiranRakyat.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran dan Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman dicopot dari jabatannya

Menurut Fadli Zon, tindakan-tindakan Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya ini telah menjadi penyebab terjadinya kegaduhan dalam masyarakat.

Fadli Zon juga menyebutkan bahwa tindakan dan sikap kedua orang tersebut telah membuat ketidakpercayaan publik (public distrust).

Sehingga menurut Fadli Zon, institusi TNI dan Polri telah tercoreng dari tujuannya sebagai lembaga yang profesional dan mengayomi rakyat juga negara. ***