Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Mantan sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyentil Presiden Joko Widodo yang pernah mendapat penghargaan dari IRRI karena dianggap sukses membawa Indonesia swasembada pangan.
“Bapak Presiden yth, mhn bertanya : 1) bagaimana dg penghargaan swasembada dari IRRI (yg dibuat sendiri) ?” sindir Said Didu melalui akun media sosial Twitter yang dipantau Riaunews.com, Sabtu (10/12/2022).
Cuitan Said Didu ini tak lepas dari impor ratusan ribu ton beras yang dilakukan pemerintah melalui Perum Bulog.
Tak hanya mempertanyakan penghargaan dari IRRI, Said Didu juga menanyakan hasil kerja pemerintah terkait pangan, yakni hasil cetak sawah baru ratusan ribu hektar, pembangunan puluhan bendungan dan ratusan embung, serta hasil pembangunan ratusan kilomenter irigasi.
Bapak Presiden yth, mhn bertanya :
1) bagaimana dg penghargaan swasembada dari IRRI (yg dibuat sendiri) ?
2) Apa hasil cetak sawah baru ratusan ribu ha ?
3) Apa hasil bangun puluhan bendungan dan ratusan embung ?
4) Apa hasil bangun ratusan km irigasi ? https://t.co/3UtwA2ZZBn— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) December 10, 2022
Kritik atas impor beras ini juga dilontarkan Deputi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Yan Harahap.
Yan menyinggung janji Jokowi yang pernah mengatakan pada 2014 lalu RI bakal swasembada pangan dalam 3 tahun.
“‘Janji palsu’…. Sdh hampir 9 tahun masih gitu2 aja. Impor…impor…impor,” ujar Yan Harahap elalui akun Twitternya
Sebelumnya, Perum Bulog mendapat tugas melakukan impor beras 500.000 ton untuk mengejar target stok hingga akhir 2022. Namun, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengatakan, impor beras tersebut belum cukup untuk memenuhi target stok beras 1,2 juta ton di penghujung tahun ini.
Dia mengakui bahwa proses impor beras di saat dunia tengah terjebak krisis pangan tidaklah mudah. “Mengimpor beras tak mudah hari ini. Tidak gampang. Beberapa negara menutup ekspor beras mereka. Kita harus pakai upaya khusus untuk mendapatkan,” ujar Budi Waseso dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (7/12).
Di sisi dalam negeri, pihak penggilingan padi juga bakal pusing untuk membantu menyediakan beras 500.000 ton. Angka tersebut merupakan mandat dari Rakortas 8 November 2022 untuk Bulog dalam melakukan penyerapan di dalam negeri.
Persoalannya, jika memang ternyata stok beras kurang, Bulog tidak bisa memaksakan untuk bisa melakukan penyerapan dari dalam negeri. Termasuk adanya anomali cuaca yang terjadi hari ini.
Sementara untuk memenuhi tugas impor beras 500.000 ton pun sejauh ini belum tentu ada kepastian. Pun bila terpenuhi, stok beras Bulog juga tak akan bulat 1,2 juta ton, karena Bulog harus mengeluarkan sebagian di antaranya untuk operasi pasar guna menjaga stabilitas harga beras.***
